Ditemukan 1134945 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-11-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PA MALANG Nomor 104/Pdt.G/2014/PA.Mlg Tanggal 20 Februari 2014 — PENGGUGAT, TERGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II
167 — 57
167 — 57
:an aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraGugatan Perubahan amar Putusan pada tingkat pertama, dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaraantara:PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta(Pedagang), tempat tinggal di Kota Malang, Kota Malang, yangselanjutnya sebagai PENGGUGAT ;MelawanTERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat tinggal
Register : 31-03-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 19/G/2017/PTUN.Mks Tanggal 27 Juli 2017 — Penggugat:
ANDI MUHAMMAD IQBAL RACHMAN, ST., M.Si
Tergugat:
BUPATI SOPPENG
324 — 204
ANDI MUHAMMAD IQBAL RACHMAN, ST., M.Si
Tergugat:
BUPATI SOPPENG
324 — 204
dalammenerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan AUPB,khususnya Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat(1) huruf a UU APMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumsebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan untukmenolak seluruh gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolakseluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara,Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yangtercantum dalam amar
Register : 16-02-2011 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 11-01-2012
Putusan PA MAROS Nomor 53/Pdt.G/2011/PA Mrs. Tanggal 14 Maret 2011 —
302 — 365
302 — 365
PUTUSANNomor 53/Pdt.G/2011/PA Mrs.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara tertentu pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan dalam perkara perbaikan amar putusanyang diajukan oleh:Pemohon, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhirSR (Sekolah Rakyat), pekerjaan tidak ada,bertempat tinggal di Kabupaten Maros,selanjutnya disebut pemohon;MelawanTermohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan
Sementara pelaksana putusan ataueksekutor juga tidak dapat melakukan tindakanyang dipandang' perlu karena amar putusantersebut tidak tegas (tidak ada perintah untukmengosongkan).6.
Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.2.Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama MarosNomor : 121/Pdt.G/2009/PA Mrs., tanggal 19 November2009 sehingga amar menyangkut harta bersama dalamputusan dimaksud berbunyi sebagai berikut Menetapkan harta bersama pemohon dantermohon adalah berupa 1 (satu) unit rumahsemi permanent ukuran lebar 6 meter panjang18 meter terletak di jalan Nurdin SanrimaNomor 27, Kelurahan Turikale, KecamatanTurikale, Kabupaten Maros, dengan batasbatas sebagai berikutSebelah
terhadap putusan PengadilanAgama Nomor 121/Pdt.G/2009/PA Mrs. tanggal 19 November2009, telah berkekuatan hukum tetap dan belum dieksekusikarena amar yang termuat dalam putusan tersebut tidakdapat dieksekusi.Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadirdalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut, maka terhadap termohon tidak dapat dimintakantanggapannya.Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut diajukanoleh pemohon terhadap termohon mengenai permohonanperbaikan amar putusan
Memperbaiki amar Putusan Pengadilan AgamaMaros Nomor 121/Pdt.G/2009/PA Mrs., tanggal19 November 2009 sehingga amar menyangkutharta bersama dalam putusan dimaksud berbunyisebagai berikut Menetapkan harta bersama pemohon dantermohon adalah berupa 1 (satu) unit rumahsemi permanent ukuran lebar 6 meter panjang18 meter (seluas 108 meter persegi),terletak di jalan Nurdin Sanrima Nomor 27,Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale,Kabupaten Maros, dengan batas batas sebagaiberikutSebelah utara, dengan rumah
Upload : 27-06-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst Amar Maaruf
128 — 0
128 — 0
Amar Maaruf
Register : 02-10-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 159/B/2017/PTTUN.MKS Tanggal 2 Nopember 2017 — Penggugat:
ANDI MUHAMMAD IQBAL RACHMAN, ST., M.Si
Tergugat:
BUPATI SOPPENG
142 — 73
ANDI MUHAMMAD IQBAL RACHMAN, ST., M.Si
Tergugat:
BUPATI SOPPENG
142 — 73
., adalah alasan keberatan yang tidakberdasarkan hukum, apakah benar atau tidak Pembanding dahulu Penggugattidak mendapatkan keuntungan, mengambil serta menikmati sejumlah uang,fakta hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.TIPIKOR.Mks telah terbukti dan sebagaimana amar putusan tersebut pada angka 2 (dua)telah dinyatakan bahwa Pembanding dahulu Penggugat terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama (vide Bukti T13), oleh karenanya keberatan
Majelis HakimTingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara in litis;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 19/G/2017/PTUN Mks. tanggal 27 Juli 2017 telahdikuatkan dan Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yangkalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dibebankan untuk membayarbiaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akandisebutkan dalam amar
Putus : 10-05-2017 — Upload : 28-07-2017
Putusan PN KALABAHI Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Klb Tanggal 10 Mei 2017 — - Anika T. Leny Bella, SE, MM
- 1. PEMERINTAH Republik Indonesia Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan (MENHANKAM) Cq Komandan Resor Militer Wirasakti Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq Komandan Distrik Militer 1622 Alor di Kalabahi, dkk
117 — 74
117 — 74
Permintaan Penambahan Amar Putusan Tidak Jelas.Bahwa Perihal dan posita gugatan butir 5 halaman 4, Penggugat memintamenambah amar putusan yang berisi "penghukuman" terhadap paratergugat............dst.
Hal ini dimaknai bahwa Penggugatmeminta hanya 1 (satu) tambahan amar putusan, tetapi dalam petitum, Penggugatmeminta 3 (tiga) amar putusan yaitu pada amar putusan ke 7, ke 8, dan ke 9petitum, bahkan lebih yaitu butir 1 (Satu) sampai dengan butir 10 (Sepuluh) amarputusan dalam petitum, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.a.6.
Permintaan Penambahan Amar Putusan Tidak Jelas sebab dengan istilahoenambahan amar dimaknai bahwa Penggugat hanya meminta 1 (satu)tambahan amar putusan, tetapi dalam petitum, Penggugat meminta 3(tiga) amar putusan yaitu pada amar putusan ke 7, ke 8, dan ke 9petitum, bahkan lebih yaitu butir 1 (satu) sampai dengan butir 10(sepuluh) amar putusan dalam petitum ;e.
Dengan demikian dalil eksepsi tersebuttidaklah beralasan dan patut ditolak ;Menimbang, bahwa atas dalil Permintaan Penambahan Amar PutusanTidak Jelas sebab dengan istilan penambahan amar dimaknai bahwaPenggugat hanya meminta 1 (satu) tambahan amar putusan, tetapi dalampetitum, Penggugat meminta 3 (tiga) amar putusan yaitu pada amar putusan ke7, ke 8, dan ke 9 petitum, bahkan lebih yaitu butir 1 (satu) sampai dengan butir10 (sepuluh) amar putusan dalam petitum, menurut Majelis Hakim dalil tersebuttidaklah
Bahwa suatu putusan supaya terjamin dapat dijalankan dan tidak bersifatillusoirAtidak hampa, patut dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir dalamamar putusan tersebut, oleh karena itu terhadap putusan yang tidakmencantumkan amar yang bersifat condemnatoir, untuk melekatkan sifatcondemnatoir atas putusan tersebut supaya bisa dieksekusi terbuka peluangmelalui gugatan penambahan amar.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Tentang Amar Putusan Mengabulkan Pailit Sebagian
Kata Kunci : amar putusan kepailitan
PERDATA KHUSUS/28/SEMA 7 2012 1087 — 0
- Terhadap permohonan pailit amarputusannya hanya berisi kabul atau tolak. Sehingga tidak ada amar yang berbunyikabul sebagian.
Terhadap permohonan pailit amarputusannya hanya berisi kabul atau tolak. Sehingga tidak ada amar yang berbunyikabul sebagian.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Alasan Pemaaf dan Pembenar Amar Putusan dalam hal terdapat Alasan Pembenar (1)
Kata Kunci : Amar putusan; Alasan Pembenar
PIDANA UMUM/B11/SEMA 7 2012 1313 — 0
- Amar Putusan:Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutanhukum (Ontslag van alle Rechtsvervolging).
Amar Putusan:Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutanhukum (Ontslag van alle Rechtsvervolging).
Putus : 10-04-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 141 / PDT.P / 2017 / PN.TNG Tanggal 10 April 2017 — NY. RATNA SOMANTRI
161 — 76
161 — 76
Bahwa sekitar bulan Januari 2017, Penggugat datang ke Kantor Kepala dinasKependudukan & Catatan Sipil Kota Tangerang dengan maksud untukpengurusan Akte Perceraian, akan tetapi permohonan Penggugat ditolak olehPetugas dengan alasan amar putusan Pengadilan Negeri TangerangNo./Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 18 November 2013 tersebut, tertulis......Kabupaten Tangerang...... yang seharusnya ..... Kota Tangerang, sesuaidomisili KTP Penggugat;3.
/Pdt.G/2013/ PN.Tngyang diputus pada tanggal 18 November 2013, yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap, sehingga amar putusan tersebutSemula :Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabatyang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil KabupatenTangerang, untuk dapat dicatatkan pada Buku yang telah tersedia untuk itu,selanjutnya akan menerbitkan Akte Perceraian.Seharusnya :Memerintahkan kepada
Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 18November 2013 (bukti P3), putusan mana telah berkekuatan hukum tetap,sedangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah supaya Pemohondapat segera melakukan pengurusan Akta Perceraiannya pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor405/Pdt.G/2013/PN.Tng tanggal 18 November 2013 (bukti P3), perkara pokokyang diputuskan adalah tentang perceraian Pemohon dengan suaminyasebagaimana dalam angka3 amar
putusan yang berbunyi : Menyatakanperkawnan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalamKutipan Akta Perkawnan No. 474.2/307DKCSKB/2005, tanggal 12 Juni 2005,yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya, Putusan mana telah berkekuatanhukum tetap;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam angka 4 amar putusan yangberbunyi : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang ataupejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan
salinan putusan perceraian ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil KabupatenTangerang untuk didaftarkan dalam buku yang telah tersedia untuk itu,selanjutnya akan menerbitkan akta Perceraiannya,Menimbang, bahwa tentang Pencatatan untuk didaftarkan danmenerbitkan akte perceraian sebagaimana pada angka4 amar putusan tersebutadalah bersifat administrative demi tertibnya administrasi Kependudukansebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 jo Pasal 68 UndangUndang Nomor 24Tahun2013
Register : 05-05-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0899/Pdt.G/2017/PA.Mks Tanggal 13 Juli 2017 — PEMOHON
157 — 145
157 — 145
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor 1622/Pdt.G/2015/PA.Mks. pada angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut; Menetapkan bahwa dari harta warisan almarhum ALMARHUM sebagaimana tersebut pada poin II. 3 (tiga) amar putusan ini adalah :2.4.
Bahwa ternyata atas posita maupun petitum yang diajukan oleh Penggugatdalam Perkara Nomor 1622/Pdt.G/2015/PA.Mks., Majelis Hakim yangHalaman 4 dari 15memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak secara cermat dan jeli dalammemeriksa dan memutus perkara tersebut sehingga dalam amar putusannyakhususnya pada angka 4 halaman 38 dan 39, berbunyi:4. Menetapkan bahwa dari harta warisan almarhum ALMARHUM sebagaimanatersebut pada poin Il.3 (tiga) amar putusan ini adalah :4.1.
Bahwa setelah diajukan, ternyata Kantor Pertanahan Kota Makassar tidakdapat menggunakan putusan perkara Nomor: 1622/Pdt.G/2015/PA.Mks., olehkarena dalam amar putusan perkara tersebut khususnya amar sebagaimanaposita pada angka 4 (empat) tersebut diatas tidak menunjukkan nomorSertifikat Hak Milik yang menjadi bahagian harta warisan dari PENGGUGAT;7.
tersebut pada poin ll. 3 (tiga) amar putusan ini adalah :2.1.
Justru kalau Tergugat tidak dijadikan sebagaipihak, maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan ketentuan untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Kantor PertanahanKota Makassar tidak dapat menggunakan putusan perkara Nomor:1622/Pdt.G/2015/PA.Mks., oleh karena dalam amar putusan perkara tersebutkhususnya amar sebagaimana posita pada angka 4 (empat) tersebut diatas tidakmenunjukkan nomor Sertifikat Hak Milik yang menjadi bahagian harta warisan dariPenggugat, adalah
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor1622/Pdt.G/2015/PA.Mks. pada angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut;01 Menetapkan bahwa dari harta warisan almarhun ALMARHUMsebagaimana tersebut pada poin Il. 3 (tiga) amar putusan ini adalah :2.4. PENGGUGAT (Penggugat) mendapat bagian sepetak tanah denganukuran seluas 168 M?
Register : 02-11-2009 — Putus : 26-11-2009 — Upload : 19-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 325/Pdt.G/2009/PTA.Sby Tanggal 26 Nopember 2009 —
54 — 34
54 — 34
dalam praktek peradilan, kemungkinan diajukannya gugatan oleh pihakpihakyang berperkara atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hanya bisadilakukan atas putusan yang bersifat deklarator yang mengandung kepentingan /urgensi eksekusi, yakni dengan cara memohon agar pengadilan menghukum parapihak melaksanakan putusan dimaksud, sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdatahalaman 309312, atau dalam hal permohonan untuk mengganti amar
perlu lagi dipertimbangkan ;Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, oleh karena eksepsi Para Tergugat / ParaPembanding yang mengenai kewenangan tersebut dikabulkan, maka dalam pokok perkaraPengadilan Agama harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakimtingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan dan kemudian Pengadilan Tinggi Agama akanmengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan Amar Putusan Kasasi Atas Materi Eksepsi
Kata Kunci : Amar Putusan Kasasi Atas Materi Eksepsi; Amar Putusan; Materi Eksepsi;
TATA USAHA NEGARA/G.9/SEMA 7 2012 959 — 0
- Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat atauTergugat II Intervensi, maka amar putusan MA diperinci :Dalam eksepsiMenerimaeksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi.Dalam Pokok ... [Selengkapnya]
Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat atauTergugat II Intervensi, maka amar putusan MA diperinci :
Dalam eksepsi
- Menerimaeksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi.
Register : 10-03-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PTA BANDUNG Nomor 0058/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Tanggal 26 Mei 2015 — PEMBANDING
VS
TERBANDING
104 — 95
104 — 95
ditentukan Pasal 7UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembandingsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat terhadap apayang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, sebabpertimbangan hukumnya sudah dipandang tepat dan benar, karenanya diambil alihmenjadi pertimbangan sendiri, meskipun demikian Majelis Hakim tingkat bandingmemandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:Menimbang bahwa amar
putusan kondemnator dalam perkara gugatan adalahassessor dari amar putusan deklarator dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahyang ternyata dalam putusan perkara in cassu tidak dicantumkan oleh hakim tingkatpertama, padahal oleh para Penggugat telah dimintakan dalam petitum gugatanya,sehingga putusannya tidak bermamfaat, sebab apabila para Tergugat tidak bersediamelaksanakan isi putusan secara sukarela, maka putusan tersebut tidak dapatdipaksakan melalui eksekusi;Menimbang, bahwa agar putusan
yang dijatuhkan hakim efektif dan bergunamenyelesaikan sengketa, sementara para Penggugat meminta agar para Tergugatdihukum melakukan sesuatu perbuatan, dan jika gugatan para Penggugat dikabulkan,maka hakim harus mencantumkan amar kondemnator setelah amar deklarator;Menimbang, bahwa apabila ternyata hakim tidak mencantumkan amarkondemnator, maka Penggugat mesti mengajukan gugatan atau perkara baru yangmeminta pencantuman amar kondemnator, sebagaimana telah diajukan dan diprosesdalam perkara in cassu
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Alasan Pemaaf dan Pembenar Amar Putusan dalam hal terdapat Alasan Pembenar (2)
Kata Kunci : Amar putusan; Alasan Pembenar
PIDANA UMUM/B14/SEMA 7 2012 2037 — 0
- Apabilaunsur-unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka diputus bebas (vrijspraak).Apabila terbuktifaktanya tetapi tidak melawan hukum, maka diputus ontslag.Alasan Pembenar dan alasan Pemaafadalah 2 hal yang berbeda. Alasan pembenar itu kalau ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : rukyatul hilal, hakim tunggal, amar
AGAMA/5.C/SEMA 1 2022 545 — 0
- Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkarapermohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan ... [Selengkapnya]
Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan amar sebagai berikut:
Menerima permohonan Pemohon;
Menyatakan hilal terlihat oleh....(atau tidak terlihat).
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Amar putusan dalam perkara concursus
Kata Kunci : Amar putusan dalam perkara concursus
PIDANA UMUM/B.10.b/SEMA 7 2012 820 — 0
- Kualifikasi pidananya yang terbuktimasing-masing sesuai dengan dakwaan yang terbukti dan pidananya hanya satu.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 83/Pid.B/2015/PN LSK Tanggal 10 Juni 2015 — - MUAMMAR Alias AMAR Bin ISMAIL
42 — 13
42 — 13
- MUAMMAR Alias AMAR Bin ISMAIL
MUAMMAR Alias AMAR Bin ISMAIL tedapat Unsur SABU(MET) .Halaman 4 dari 20.Putusan Nomor 83/Pid.B/2015/PN LSK.
) an.MUAMMAR Alias AMAR Bin ISMAIL tedapat Unsur SABU (MET) .Perbuatan terdakwa MUAMMAR Alias AMAR Bin ISMAIL, melanggarpidana yang diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKETIGABahwa la terdakwa MUAMMAR Alias AMAR Bin ISMAIL, pada hari selasatanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 05.30 wib atau setidaktidaknya padawaktu lain di tahun 2015 bertempat di Gampong Ihok incien kecamatan baktiyabarat kabupaten aceh utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat
) an.MUAMMAR Alias AMAR Bin ISMAIL tedapat Unsur SABU (MET) .Perbuatan terdakwa MUAMMAR Alias AMAR Bin ISMAIL, melanggar pidanayang diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Halaman 8 dari 20.Putusan Nomor 83/Pid.B/2015/PN LSK.
(Narkotika)berupa air seni (urine) atas nama Muammar Alias Amar Bin Ismail, terdapatunsur SABU (MET);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,menurut Majelis, walaupun Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan padaterdakwa dan merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari sdr.
Menyatakan Terdakwa MUAMMAR Alias AMAR Bin ISMAIL tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri sebagaimanadakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUAMMAR Alias AMAR Bin ISMAILdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;3. Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
Register : 02-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/TUN/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — ABDUL HALIM GUMRI VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI JAMBI;
160 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan Perlu Tidaknya Pencantuman Kualifikasi Tindakan Tergugat dalam Amar Putusan
Kata Kunci : Amar Putusan; Perlu Tidaknya Pencantuman Kualifikasi Tindakan Tergugat dalam Amar Putusan;
TATA USAHA NEGARA/G.3/SEMA 7 2012 1073 — 0
- Paralel denganketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang PERATUN, kualifikasi pelanggaran didalam penerbitan KTUN oleh Tergugat baik yang bersifat melanggar peraturanperundang-undangan ataupun yang bersifat melanggar AAUPB sebaiknya tidak ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan Amar Putusan Atas Gugatan Pihak Yang Tidak Memiliki Kepentingan
Kata Kunci : Amar Putusan; Pelaksanaan Putusan; Amar Putusan Atas Gugatan Pihak Yang Tidak Memiliki Kepentingan;
TATA USAHA NEGARA/G.9/SEMA 7 2012 2136 — 0
- Dalam perkaraperdata apabila gugatan dinyatakan "NO", berakibat Penggugat masih dapatmengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN tidak selalu berakibat demikian.Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu atau jikapenggugat ... [Selengkapnya]
- Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki "kepentingan" diputus dengan amar putusan "menolak gugatan".