Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Kata Kunci : Kepala desa, perangkat desa, keputusan, bupati
TATA USAHA NEGARA/1.B/SEMA 2 2019 993 — 0
- Dalam sengketa Tata Usaha Negara berupa keputusan tentangpengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, yang harus didudukkansebagai tergugat adalah kepala desa, bukan bupati
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 1582 — 351
- Tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kata Kunci : pengesahan anak; perkawinan siri; anak lahir dalam pernikahan siri
AGAMA/14/SEMA 7 2012 2971 — 0
- Apakah Anak yang lahirdalam perkawinan siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke PengadilanAgama?Jawab:Pada prinsipnya dapatmengajukan Perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapatdikabulkan apabila nikah siri orang ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Dapat/Tidaknya PK diajukan atas Putusan Judex Facti yang tidak dimohonkan Kasasi
Kata Kunci : Pengajuan Peninjauan Kembali
PIDANA UMUM/ A.8/SEMA 7 2012 971 — 0
- UU telah memberikan jalan/hak kepada Terpidanauntuk melakukan upaya hukum PK atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap(BHT) jika memenuhi syarat Pasal 263 ayat (1) KUHAP.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tahun 2011 761 — 736
- Tentang : Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.
Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti
2/Yur/Ag/2018 7419 — 0
- Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari pewaris menjadi ahli waris pengganti.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Permohonan Fiktif-Positif dan Gugatan Fiktif-Negatif
Kata Kunci : Permohonan Fiktif-Positif; Gugatan Fiktif-Negatif;
TATA USAHA NEGARA/B.4/SEMA 1 2017 3021 — 0
- a) Berdasarkanketentuan Pasal 53 UU AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif-positif, makaketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif-negatif tidakdapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ... [Selengkapnya]
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 3554 — 2451
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
SEMA
SEMA Nomor 03 Tahun 2018 990 — 811
- Tentang : PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan
3/Yur/Ag/2018 6578 — 0
- Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Narkotika Penerapan Pasal 111-112 dan Pasal 127 UU Narkotika
Kata Kunci : Penerapan Pasal 111-112 dan Pasal 127 UU Narkotika
PIDANA KHUSUS/A.1/SEMA 3 2015 4598 — 0
- Hakim memeriksa dan memutus perkara harusdidasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan 4KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35Tahun 2012 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta ... [Selengkapnya]
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 3801 — 1524
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 5232 — 2853
- Tentang : Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah
Kata Kunci : Subyek Penggugat; Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara;
2/Yur/Pdt/2018 12205 — 0
- Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris.
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 7550 — 10875
- Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tahun 2006 1917 — 563
- Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 8402 — 11107
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
SEMA
SEMA Nomor 7 Tahun 2012 4371 — 15956
- Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan