Ditemukan 8851995 data
Urut Berdasarkan
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2014 942 — 470
- Tentang : Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Amar Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang Tidak Memenuhi Syarat Formil
Kata Kunci : Syarat Formil
PERDATA UMUM/1.d/SEMA 3 2015 2413 — 0
- Untuk perkara kasasi, terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formil maka isi amar putusan adalah PERMOHONAN KASASI TIDAK DAPAT DITERIMA. Untuk perkara Peninjauan kembali: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON PK TIDAK DAPAT ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 7 Tahun 2018 460 — 1883
- Tentang : Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Eksepsi dan Putusan Sela eksepsi atas gugatan kepemilikan tanah yang belum bersertifikat dan/atau yang diperoleh melalui jual beli di bawah tangan yang tidak menarik penjual sebagai pihak
Kata Kunci : eksepsi gugatan kurang pihak
PERDATA UMUM/1.b/SEMA 10 2020 7226 — 2350
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 733 — 452
- Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Penggabungan Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Perkawinan dan Hak Asch
Kata Kunci : perceraian; pembagian harta perkawinan; hak asuh anak; gugatan perceraian; penggabungan gugatan;
AGAMA/2/SEMA 3 2015 3226 — 0
- Perkarakumulasi antara persoon recht dan zaken recht dapat diajukan bersama-sama atausetelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo.Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Tentang Amar Putusan Mengabulkan Pailit Sebagian
Kata Kunci : amar putusan kepailitan
PERDATA KHUSUS/28/SEMA 7 2012 1186 — 0
- Terhadap permohonan pailit amarputusannya hanya berisi kabul atau tolak. Sehingga tidak ada amar yang berbunyikabul sebagian.
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tahun 2019 1992 — 1057
- Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Kata Kunci : tidak hadir, berturut-turut, tidak dapat diterima
AGAMA/5.A/SEMA 1 2022 1111 — 0
- Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidakpernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tahun 2015 508 — 178
- Tentang : Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Hubungan Antara PHI dan Kepailitan
Kata Kunci : perusahaan pailit, PHI, PHK
PDT.SUS/II/SEMA 7 2012 1992 — 0
- Dalamhal Perusahaan sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrialtidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 37 Tahun2004 terhadap perkara PHI tersebut harus ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding Arbitrase; Arbitrase Nasional;
1/Yur/Arbt/2018 6635 — 0
- Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding keMahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolakpermohonan ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tahun 2008 257 — 141
- Tentang : Surat Berharga Syariah Negara
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Hak Pengasuhan (Hadhanah) Kewenangan Penetapan Hak Hadhanah
Kata Kunci : hak pengasuhan; kewenangan penetapan hak hadhanah; ex officio; pengasuh; pengasuhan anak
AGAMA/8/SEMA 3 2015 975 — 0
- Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukandalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara exofficio siapa pengasuh anak tersebut.
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2010 560 — 942
- Tentang : Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Peninjauan Kembali Permohonan Peninjauan Kembali ke II perkara pajak
Kata Kunci : Permohonan Peninjauan Kembali ke II, pajak, SKPKBT, litis finiri oportet
TATA USAHA NEGARA/5/SEMA 2 2019 1440 — 0
- Permohonan Peninjauan Kembali II dalamperkara pajak A. Permohonan Peninjauan Kembali II dalamperkara pajak, seperti halnya dalam perkara yang lain tidak dapat dibenarkan. Permohonanpeninjauan kembali II dengan jelas dilarang oleh Pasal 89 ayat ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Pengadilan Tinggi TUN dan Upaya Administratif
Kata Kunci : Upaya administratif, berwenang mengadili, tingkat pertama
TATA USAHA NEGARA/2.B/SEMA 2 2019 1868 — 0
- Revisi terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentangupaya administrasi 1. Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara,pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalamhal peraturan dasarnya tidak ... [Selengkapnya]
Register : 01-06-2011 — Putus : 10-06-2011 — Upload : 12-03-2011
Putusan Nomor 2 B.TUN/PTTUN/2011 Tanggal 10 Juni 2011 — ANDI VS RAHMAT
11 — 0
11 — 0
Kata Kunci : Pajak; Keabsahan Pemohon PK; Keabsahan; Pemohon PK;
TATA USAHA NEGARA/B.2/SEMA 4 2014 742 — 0
- 1. Tanda Tangan Pemohon PKPada prinsipnya permohonan PK harus ditandatangani oleh Pemohon PK. Namun, apabila Pemohon secara sah sudah menyatakan untuk mengajukan permohonan PK secara tertulis, maka permohonan PK dapat diterima.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tahun 2011 756 — 734
- Tentang : Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.