Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018 1164 — 2874
- Tentang : Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penyitaan Barang Milik Pihak Ketiga
Kata Kunci : Penyitaan barang pihak ketiga
PIDANA KHUSUS/1/SEMA 1 2017 1423 — 0
- Tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yangberitikad baik berkaitan dengan penyitaan penuntut umum terhadap suatubenda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemeganghak tanggungan, ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 Tahun 2015 3129 — 502
- Tentang : Anuitas Syariah untuk Program Pensiun
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi
Kata Kunci : pelaksaan eksekusi; hak tanggungan dan fiducia syariah; prinsip syariah
AGAMA/2/SEMA 4 2016 803 — 0
- Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiduciayang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agamasedangkan yang lainnya merupakan kewenangan peradilan umum.
Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pencabutan Hak untuk Dipilih
PIDANA/4/ SEMA 3 2018 1045 — 0
- Ketentuan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik yang Dipilih (Elected Officials)Pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : putusan bij Verstek
PERDATA UMUM/4.d/ SEMA 7 2012 938 — 0
- Berdasarkan Pasal 128 HIR, putusan vertek dapat dimohonkan eksekusi setelah lewat 14 hari sejak putusan tersebut diberitahukan.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Dakwaan Splitzing dalam Perkara Penyertaan
Kata Kunci : Penunjukan majelis hakim dalam perkara splitzing; Penyertaan
PIDANA UMUM/B.1/SEMA 7 2012 1601 — 0
- Dalam perkara penyertaanyang dakwaan dipisah (splitzing) harus diputus oleh satu majelis, namun apabilaperkara diterima berbeda waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakanmajelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana. Oleh karena itu ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Sanksi/Uqubat Vonis uqubat zina atas dakwaan khalwat atau ikhtilat
Kata Kunci : khalwat, ikhtilat
AGAMA/4/SEMA 5 2021 910 — 0
- Dakwaan khalwat atau ikhtilat oleh JaksaPenuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan uqubatzina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalampersidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, ... [Selengkapnya]
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Tahun 2011 2079 — 1070
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kata Kunci : sengketa kepemilikan, kewenangan pengadilan negeri, kewenangan pengadilan agama
PERDATA UMUM/B.3/SEMA 4 2016 1579 — 0
- Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 377 — 174
- Tentang : Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Kata Kunci : Surat Kuasa; Kuasa; Surat; Pajak;
TATA USAHA NEGARA/G.8/SEMA 7 2012 2045 — 0
- Harus dibedakan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan negeri (dalamperkara perdata) dan surat kuasa untuk berperkara di PTUN. Surat kuasa untukberperkara di pengadilan negeri harus disebutkan hal-hal apa yang harusdikuasakan (disebutkan ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 5 Tahun 2005 574 — 528
- Tentang : Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2012 1417 — 716
- Tentang : Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 848 — 342
- Tentang : Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Kompetensi Pengadilan (Waris) Perbedaan Agama Antara Pewaris dan Ahli Waris
Kata Kunci : waris; ahli waris; beda agama; sengketa waris
AGAMA/10/SEMA 7 2012 3241 — 0
- Agamapewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islamsengeketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewarisyang beragama selain Islam ke peradilan umum. Keterangan: Semuatuntutan dalam sengketa ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor RV-1847 Tahun 1847 5799 — 19577
- Tentang : Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Tentang Bunyi Amar Putusan Atas Terdakwa yang Meninggal Dunia Sebelum Kasasi diputus
Kata Kunci : Bunyi amar putusan atas terdakwa meninggal dunia; kasasi
PIDANA UMUM/A.4/SEMA 7 2012 1036 — 0
- Dalam hal terdakwa yang telah mengajukankasasi meninggal dunia sebelum permintaan kasasinya diputus oleh MahkamahAgung, mengacu pada Pasal 77 KUHP: Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umumdinyatakan gugur.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Surat Gugatan Kumulasi permohonan penetapan ahli waris dengan permohonan itsbat nikah pewaris
Kata Kunci : Penetapan Ahli Waris, digabungkan, itsbat nikah
AGAMA/1.D/SEMA 2 2019 1886 — 0
- Permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah pewaris