Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Kehadiran Terpidana pada Sidang Pemeriksaan PK di Pengadilan Negeri Pemeriksaan PK dimana Terpidana Menjalani Pidana Di Luar Daerah Hukum Pengadilan Pengaju
Kata Kunci : Kehadiran terpidana dalam tingkat PK
PIDANA UMUM/3.B/SEMA 4 2016 1417 — 0
- Dalam hal Terpidana menjalani pidana di luardaerah hukum pengadilan pengaju, permintaan peninjauan kembali tetap diajukandi pengadilan pengaju. Pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali dapatdidelegasikan ke pengadilan di tempat Terpidana ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Bunyi amar Putusan atas Putusan yang Tidak Tersedia Upaya Hukum
Kata Kunci : amar putusan, kepailitan/PKPU tidak ada upaya hukum
PERDATA KHUSUS/2.c/SEMA 3 2015 1387 — 1569
- Jika terhadap putusan kepailitan/PKPUyang tidak tersedia upaya hukum apapun tetap diajukan ke MA, maka isi amarputusan adalah TIDAK DAPAT DITERIMA.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Batasan Pemidanaan dalam Perkara Concursus Realis
Kata Kunci : Batasan pemidanaan dalam perkara concursus realis
PIDANA UMUM/B.10.a/SEMA 7 2012 1388 — 0
- Apaila dalam suatu perkara Terakwa didakwadengan dakwaan kumulatif dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti makadijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberatditambah 1/3.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tahun 2012 612 — 292
- Tentang : Sistem Peradilan Pidana Anak
Kata Kunci : Tidak mempunyai kepentingan hukum, lewat waktu, tidak dapat diterima
TATA USAHA NEGARA/2.A/SEMA 2 2019 1156 — 0
- Dalam hal penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatanlewat waktu, maka amar putusan adalah gugatan tidak diterima (niet onvankelijkeverklaard)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Pasca UU Cipta Kerja Gugatan yang diajukan dan belum diperiksa sebelum terbitnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kata Kunci : Gugatan PHI, UU Cipta Kerja, Ketenagakerjaan
PERDATA/3.a.1 /SEMA 5 2021 2034 — 0
- Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2016 811 — 584
- Tentang : Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Mewakili BUMN/BUMD
Kata Kunci : Kewenangan Jaksa Pengacara Negara
PERDATA UMUM/3/SEMA 4 2014 2980 — 0
- Berdasarkan Pasal 38 Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Jaksa Pengacara Negara berwenang menjadi kuasa hukum BUMN/BUMDCATATANKesepakatan Kamar Perdata Tahun 2014 merevisi SEMA 7 Tahun 2012 Sub Perdata Umum I.g ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : putusan bij Verstek
PERDATA UMUM/4.a-c/SEMA 7 2012 2957 — 0
- Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata pengadilan ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 Tahun 2005 479 — 287
- Tentang : Potongan Tagihan Murabahah (khasm fi al-murabahah)
Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;
3/Yur/Pid/2018 7710 — 0
- Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Kesusilaan Perkara Keseteraan Gender Pelanggaran Kesusilaan karena godaan perempuan bukan alasan peringan atau peniadaan pidana
Kata Kunci : Kesusilaan, peringan pidanam peniadaan pidana, bujuk rayu
MILITER/1.a /SEMA 5 2021 1186 — 0
- Pelanggaran kesusilaan yang terjadi karena bujuk rayu/godaan/inisiatif dari seorang perempuan, tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tahun 2006 1121 — 568
- Tentang : Akad Mudharabah Musytarakah
Kata Kunci : isbat nikah; nikah siri; perkawinan siri
AGAMA/13/SEMA 7 2012 1948 — 0
- Padaprinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang.Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah(Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 2685 — 1085
- Tentang : Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tahun 2008 442 — 160
- Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 903 — 431
- Tentang : Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan