Ditemukan 113965 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 18-02-2019
Putusan PN TUBAN Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tbn
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15241
  • Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-------------------------------------------
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas bidang tanah obyek sengketa tersebut;----------------------------------------------------------------------------------------
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, berupa menguasai dengan mengerjakan atas tanah obyek sengketa (hak penggugat)
  • Menghukum kepada Tergugat dan lainnya atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya
    untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan bebas dari segala macam bentuk pembebanan dalam bentuk apapun dan siapapun juga yang berada disitu karena mendapatkan hak atau kuasa dari padanya tanpa uang tebusan;-----------------------------------------------------------------------------------------
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.191.000, (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu
Register : 01-12-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 229/Pid.B/2008/PN.Tbk
Tanggal 7 April 2009 — YAN INDRA.S.Sos.M.Si
21485
  • ,M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN SEHINGGA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
    Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukannya ;4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5. Secara BersamaAd.1. Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pidanayang berdasarkan Pasal 3 UU no. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan setiap orangadalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
    Muh AwangAli, Harun Kamat, Sulaiman Hui Kiang, Rudi Haryanto, Bujang Tik, Saptu, M.Noor Idrisbahwa 17 (tujuh belas persil) tanah di pantai Tanjung Pengaruh belum diolah dandimanfaatkan oleh pemilik lahantersebut;Jadi jelaslah bahwa tanah pantai tidak bisa diganti rugi ;Oleh karena tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan NotaPembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maka haruslah dikesampingkan;Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya
    Selaku Kuasa Pengguna Anggaranmenerbitkan dan menandatangani kwitansi pembayaran untuk mengeluarkan uang kepadapihak penerima uang ganti rugi ;Menimbang, sebelum Terdakwa menerbitkan dan menandatangani kwitansipembayaran Terdakwa terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan dokumendokumensuratsurat atas tanah tersebu dan kebenaran data dokumen tanah pantai sesuai dengan tugasyang diberikan padanya sebagai KPA; Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan tindakanmenyetujuipembayaran
    Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.328.077.600.00,(satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)secara bersamasama atau tanggung renteng dengan Terdakwa Yan Indra, Suhaimi, RajaUbaidillah, M.Noor Idris, dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelahputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang penggantisebagaimana dimaksud, maka harta benda yang ada padanya disita oleh Jaksa dan dijuallelang
Register : 19-03-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN TARAKAN Nomor 9/PDT.G/2014/PN.TAR
Tanggal 5 Nopember 2014 — -MARTHA LAPU MELAWAN -M. RAMLIE ARSYAD,Bsc -Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala pertanahan nasional
756
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;-------------------------------------------3. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah yang mejadi objek sengketa oleh Tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatasnamakan kelompok adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;------4.
    Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk meyerahkan kembali tanah perwatasan yan menjadi objek sengketa (Lahan Perwatasan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat, tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;---------------------------------7.
    Bahwa oleh karena berdasarkan buktibukti yang sahsebagaimana diuraikan di atas bawah lahan perwatasantersebut adalah sah milik Penggugat, sedangkan Tergugatbaik atas nama pribadi maupun kelompok, dan/atau oranglain yang mendapatkan hak dari padanya yang telahmenguasai, melakukan pemasangan patokpatok batas danmengadakan Pembangunan rumah diatas tanah perwatasanmilik Penggugat dengan tanpa titel hukum yang sah, dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan lainnya di ataslahan perwatasan milik Penggugat
    secara tanpa hak dantidak memiliki alas hak yang sah sesuai denganketentuan yang berlaku tersebut, jelas merupakanperbuatan melawan hukum dan karenanya harus menanggungsegala akibat hukum dari padanya sesuai denganperaturan perundangundangan yangber laku; 12.
    Rante PadangBahwa untuk menghindari upaya Tergugat, dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya, baikyang mengatas namakan Tergugat, untuk memperluas ataumembangun, dan/atau melakukan kegiatankegiatan dalambentuk lainnya di atas lokasi/lahan milik Penggugatyang menjadi objek sengketa, demikian juga untukmengkleim dari pihakpihak lain yang mendapatkan hakbaik dari Tergugat untuk melakukan kegiatan pembangunandan atau perluasan atas tanah sah milik Penggugatsecara melawan hukum, maka untuk mengindari
    Menyatakan, bahwa suratsurat yang dimiliki olehTergugat dan/atau suratsurat yang timbul daripadanya sebagai alas hak penguasaan atas tanahyang mejadi objek sengketa oleh Tergugat dan/atauoleh orang lain yang mendapat hak dari padanya,baik atas nama pribadi maupun denganmengatasnamakan kelompok adalah tidak sah danbatal demi hukum; .
Putus : 08-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 515/Pid.B/2015/PN.Sda
Tanggal 8 Desember 2015 — PUTRANTO ARI MUHAMMAD Bin DWI YANTO
12157
  • Menyatakan Terdakwa PUTRANTO ARI MUHAMMAD Bin DWI YANTO yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan padanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;
    Bahwa antara Terdakwa dan adiknya putri dengan tamu yangdatang tidak ada permasalahan apaapa.e Bahwa maksud Terdakwa menarik bahu salah seorang tamudalam rangka melerai pertengkaran dengan adiknya.Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai laluPenuntut Umum mengajukan tuntutan pidana dan terhadap tuntutan tersebutTerdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatannya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan padanya
    cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsurdengan sengaja juga tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat kKedua unsuryang dikendaki pasal 351 ayat 1 KUHP telah dinyatakan tidak terpenuhi olehperbuatan Terdakwa, karenanya Majelis berkesimpulan kesalahan Terdakwaatas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah danmenyakinkan sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya
    Menyatakan Terdakwa PUTRANTO ARI MUHAMMAD Bin DWIYANTO yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,sebagaimana didakwakan padanya oleh Penuntut Umum dalamdakwaan tunggal;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggaltersebut;3. Memulinkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;4.
Putus : 26-05-2014 — Upload : 22-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 82/PDT/2013/PT-BNA
Tanggal 26 Mei 2014 — 1. NURUL BAYAN, 2. M. HASAN, Melawan; AGUSTIAR
5726
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat I dan Tergugat II ;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri IDI tanggal 22 Agustus 2013No.25/Pdt.G/2012/PN-IDI, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenairumusan amar yang memerintahkan terhadap Tergugat-Tergugat atau pihak lain yangmemperoleh hak dari padanya,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;- Menghukum Tergugat Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanyauntuk
    pihak Pembanding semula Tergugat I danTergugat II yang ternyata tak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkatpertama, oleh karena dalam pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalamputusannya namun demikian sekedar rumusan amar yang memerintahkan terhadapTergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya
    peradilan tersebut harus dibebankan kepadaPembanding I dan Pembanding II semula para Tergugat;Mengingat ketentuan peraturan Perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat I dan Tergugat II ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri IDI tanggal 22 Agustus 2013No.25/Pdt.G/2012/PNIDI, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenairumusan amar yang memerintahkan terhadap TergugatTergugat atau pihak lain yangmemperoleh hak dari padanya
Register : 20-05-2016 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN PADANG Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Pdg
Tanggal 18 Februari 2016 — Tasrul TS Sutan Basa, Dkk melawan Basri Rajo Mudo, Dkk
4715
  • Menghukum Tergugat-tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat-penggugat dengan bantuan Polisi atau ABRI;6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);7.
    Menghukum Tergugattergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknyadan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelahkosong menyerahkannya kepada Penggugatpenggugat denganbantuan Polisi atau ABRI ;6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segerawalaupun Tergugattergugat menyatakan banding, verzet atau kasasi(uit voetbaar bij voorraad) ;7.
    Menghukum Tergugattergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya danhak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosongmenyerahkannya kepada Penggugatpenggugat dengan bantuan Polisi atauABRI;5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yangtimbul sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp. 2.291.000, (dua juta duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);6.
Register : 14-03-2023 — Putus : 13-09-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN TARAKAN Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tar
Tanggal 13 September 2023 — Penggugat:
Sjahrin Samad
Tergugat:
Amiruddin
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
920
  • M E N G A D I L I:

    DALAM KONVENSI:

    Dalam Eksepsi:

    • Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
    3. Menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi sebagai alas
    hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama institusi, pribadi maupun dengan mengatas-namakan kelompok adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas Hak Tanah objek sengketa yang berupa sertipikat Hak Milik No.01432 tanggal 05 Oktober 2019, dengan Surat Ukur No.732 /Kp.I /2018 seluas 1.007 m2 (Seribu Tujuh meter Persegi) terletak
    Gunung Selatan, Rt.020, Kelurahan Kampung Satu Skip, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara adalah sah milik Penggugat Konvensi;
  • Menghukum kepada Tergugat Konvensi dan/atau siapa saja yang memperolah hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perwatasan yang menjadi objek sengketa (Lahan perwatasan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat Konvensi, tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;
  • Memerintahkan
    kepada Tergugat Konvensi atau Siapapun yang memperoleh Hak atau Kuasa dari padanya untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Tergugat Konvensi dan /atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah objek sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
  • Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya
Putus : 06-09-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 September 2017 — DARMAWAN
17491048 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan (PT Medan) yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (PN Medan). PN Medan menyatakan bahwa ... [Selengkapnya]
  • No. 463 K/PID.SUS/2017kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal pada tahun 2014, Dinas Pertanian dan Kelautan KotaMedan ada melakukan Kegiatan Pengadaan Sarana dan AlatPenangkapan Ikan tersebut ditampung dalam APBD Kota MedanTahun 2014, namun kegiatan tersebut belum terlaksana hingga bulanMei 2014 sehingga dilakukan perubahan dan ditampung kembali
    Ahmad Syahputra Sitorusmenyatakan benar tandatangan Ahmad Syahputra Sitorus diatasnama Terdakwa tanpa adanya izin dan surat kuasa dari Terdakwa.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa tidak adamenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasidengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena kedudukan yang merugikan keuangannegara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang
    Maka Terdakwa tidak mempunyai kedudukan untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasidengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena kedudukan yang merugikan keuangannegara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Hal tersebut bersesuaian dengan fakta hukum dimana Terdakwa selakuDirektur CV.Karya Nusantara
    Sedangkan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalamUndang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarnayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikankeuangan negara ......
    caramemalsukan tanda tangan Terdakwa pada dokumendokumen yangdiperlukan sebagai syarat formal keikut sertaan dalam lelang kegiatan.Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara aktif yaitudengan cara merekayasa dokumendokumen dan memalsukan tandatangan dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan adalah AhmadSyahputra Sitorus kerjasama dengan Boy F Tampubolon, terhadap diriTerdakwa dalam perkara ini lebih tepat diterapbkan unsur penyalahgunaanwewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya
Register : 20-10-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PT KALIMANTAN UTARA Nomor 26/PDT/2023/PT TJS
Tanggal 7 Desember 2023 — Pembanding/Tergugat : Amiruddin Diwakili Oleh : Agustan,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : Sjahrin Samad
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
7744
  • 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistimatika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut :
  • DALAM KONVENSI:

    Dalam Eksepsi:

    • Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya
      Gunung Selatan, Rt.020, Kelurahan Kampung Satu Skip, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara adalah sah milik Penggugat Konvensi;
    3. Menghukum kepada Tergugat Konvensi dan/atau siapa saja yang memperolah hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perwatasan yang menjadi objek sengketa (Lahan perwatasan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat Konvensi, tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;
    4. Memerintahkan
      kepada Tergugat Konvensi atau Siapapun yang memperoleh Hak atau Kuasa dari padanya untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Tergugat Konvensi dan /atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah objek sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
    5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya
Putus : 08-09-2011 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN AMURANG Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.Amg
Tanggal 8 September 2011 — WELLEM TAMARA vs MAGDA ONDANG TAMARA, Dkk
7126
  • Menyatakan penguasaan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa adalah perbuatan melawan Hukum;5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa untuk diserahkan kepada penggugat sebagai pemilik yang sah agar dapat dipakai secara bebas;6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;7.
    1972 yangdilakukan dihadapan pemerintah setempat adalah sah menurut Hukum ;3) Menyatakan menurut Hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah tanahObjek Ssengketa j = n on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn enon nnn enn ane4) Menyatakan bahwa transaksi jual beli antara tergugat , Il, dan Ill dengantergugat IV atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat sertabatal demi hukum 7 222 on nnn nnn nnn nen nne nee nene5) Menyatakan penguasaan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hakdari padanya
Register : 17-01-2022 — Putus : 27-07-2022 — Upload : 29-07-2022
Putusan PN TARAKAN Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tar
Tanggal 27 Juli 2022 — Penggugat:
Tjia Yessy Tan
Tergugat:
M. Darwis
7634
  • M E N G A D I L I :

    DALAM EKSEPSI :
    - Menyatakan eksepsi dari Tergugat ditolak untuk seluruhnya;
    DALAM POKOK PERKARA :
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
    3. Menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan

    atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama institusi, pribadi maupun dengan mengatas-namakan kelompok adalah tidak sah dan batal demi hukum;
    4. Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas Hak Tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat, seluruhnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
    5. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat seluas 2811 m2
    Tarakan dengan batas batas yaitu:
    Sebelah Utara : Tanah Perwatasan Yessy
    Sebelah Timur : Tanah Perwatasan Yessy
    Sebelah selatan : Tanah Perwatasan Aripin (sisa)
    Sebelah barat : Tanah Perwatasan Aripin (sisa)
    Adalah sah milik PENGGUGAT;
    6. Menghukum, kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang memperolah hak atau kuasa dari padanya
    untuk menyerahkan kembali tanah perwatasan yang menjadi objek sengketa (Lahan perwatasan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat, tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;
    7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Tergugat dan /atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah objek sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak
Putus : 10-12-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PN MADIUN Nomor 220/Pid.Sus/2013/PN.KD.MN
Tanggal 10 Desember 2013 — MASHUT ANGSORI bin MATINGEN
403
  • Menyatakan terdakwa MASHUT ANGSORI bin MATINGEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;
    RejoAgung di Jalan Yos Sudarso No.51 Kota Madiun, atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota KotaMadiun, tanopa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjatapenusuk, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa kejadian bermula ketika saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ dan saksi ARIFBAMBANG JATMIKO bersama dengan tim pada hari Rabu
    MDN/Ep.2/10/2013 yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim memutuskan untuk lebih jelasnya tuntutan pidana tersebut dibacakanoleh Penuntut Umum dimuka persidangan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MASHUT ANGSORI Bin MATINGEN bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatusenjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor
    Unsur tanpa hak, menguasai. membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk :Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganbaik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri sertadihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, bahwa terdakwa MASHUTANGSORI bin MATINGEN pada hari hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 sekitarpukul 21.30 Wib di halaman Mess Goest House PG Rejo Agung JI.
    Menyatakan terdakwa MASHUT ANGSORI bin MATINGEN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjaraselama 5 (lima) bulan ;3. Memerintahkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
Register : 28-02-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 211/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
YUSUF
Tergugat:
1.WALIKOTA KEPALA PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA
2.PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA
13866
  • li>Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
  • Menyatakan sah kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa Petok No. 88 persil 42 Kls D.I luas 3.590 m2 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi);
  • Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  • Menyatakan claim kepemilikan aset atas tanah obyek sengketa seluas 1.116 M2 (seribu seratus enam belas meter persegi) oleh Tergugat I, maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya
    , tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Menyatakan claim kepemilikan aset atas tanah obyek sengketa seluas 2.474 M2 (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) oleh Tergugat II, maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya, tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, maupun pihak-pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik.
Register : 31-05-2012 — Putus : 27-07-2012 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 301/Pid.B/2012/PN.PDG
Tanggal 27 Juli 2012 — NAZIRMAN PGL.ACIN
313
  • Menetapkan selama terdakwa menjalani masa pengobatan melalui Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;5. Menetapkan selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;6.
    SA'ANIN Padang;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan menjalani masa Pengobatan danPerawatan melakukan Rehabilitasi, berdasarkan pasal 103 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009Tentang Narkitika, maka masa menjalani Pengobatan dan Perawatan melalui Rehabilitasi tersebutdikutangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diriterdakwa, menurut Majelis akan dikurangi seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan dari pidanayang akan dijatuhkan padanya
    NAZIRMAN PGL.ACIN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN IBAGI DIRI SENDIRI> ;e Menjatuhkan pida kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (satu)Tahun ;e Memerinthkan supaya terdakwa NAZIRMAN PgLACIN menjalani Pengobatan danPerawatan melalui Rehabilitasi di Rumah Sakit HB SA"ANIN Padang ;e Menetapkan selama terdakwa menjalani masa pengobatan melalui Rehabilitasi dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya
    ;e Menetapkan selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;e Menetapkan pula barang bukti berupa:1 (satu) paket daun, biji dan batang ganja kering bercampur dengan tembakau rokok sisapakai seberat 2,3 gram ;1 (satu) buah HP Soni Ericson warna merah hitam seri K 6101;Dirampas untuk dimusnahkan;e Membebankan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 1.000,(seriburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 294Pid.B/2016/PN.Sda
Tanggal 13 Oktober 2016 — tubi
12628
  • Menyatakan Terdakwa TUBI yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan padanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    dituangkan dalam surat perjanjian; Bahwa isi perjanjian tersebut adalah Terdakwa mencabut perkaraperdata sedangkan ROBBY mencabut laporannya dikepolisian;Hal 7 dari 13 Putusan nomor:294/Pid.B/2016/PN.SdaMenimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai laluPenuntut Umum mengajukan tuntutan pidana dan terhadap tuntutan tersebutTerdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatannya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan padanya
    perbuatan Terdakwa, oleh karena salah satu unsur tindakpidana yang didakwakan tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu lagimempertimbangkan unsur lainnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yangdidakwakan pada Terdakwa tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, makaMajelis berkesimpulan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehinggaTerdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan padanya
    Menyatakan Terdakwa TUBI yang identitas lengkapnya tersebut dimukatidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana, sebagaimana didakwakan padanya oleh Penuntut Umum dalamdakwaan tunggal;Hal 12 dari 13 Putusan nomor:294/Pid.B/2016/PN.Sda2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;3. Memulinkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;4.
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 30 Juli 2013 — Drs. MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI
10841
  • MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI, , terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
    MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI, , tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaSecara bersamasama dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara .sebagaimanadimaksud dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas ;3. Menyatakan terdakwa Drs.
    MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI, ,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama dan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.
    Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang bisamelakukan tindak pidana korupsi Menyalahgunakan Kewenangan,Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukantidak hanya terbatas pada pejabat. Dengan kata lain maksud dari kata299kedudukan yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagaipelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidanakorupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.Bahwa terdakwa Drs.
    MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI, ,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama dan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara ;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.
Register : 06-06-2011 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 26-07-2012
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 668/Pdt.G/2011/PA.JB
Tanggal 10 Juli 2012 — H. MOCHAMMAD AMRI MUSTOFA BIN MUSTOFA Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan H. HUSAENI BIN H. MUH. SANA NURYADI BIN H. SADELI HASAN SUKAESIH BINTI H. SADELI HASAN BASRI BIN PULAN MAHMUDDIN BIN H. SADELI HASAN
4615
  • Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak memindahtangankan kepada siapapun sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;--------------------------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;------2. Menetapkan tanah wakaf Madrasah Tajul U
    Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapathak dari padanya untuk tidak memindahtangankan kepada siapapunsampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatanhukumII. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatanPenggugat sebagian danmenolak selebihnya;Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No.668/Pdt.G/2011/PA.JB2. Menetapkan tanah wakafMADRASAH adalah harta bendawakaf yang diwakafkan olehwakif WAKIF kepada nazhir yangdiwakili KETUA MADRASAHadalah sah menurut3.
Register : 23-12-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor: 1926/Pid. B/2013/PN. Jkt.Pst.
Tanggal 11 Februari 2014 — Terdakwa HJ. IMELDA
492
  • Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;-------------------4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---
Putus : 02-03-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 161/ PDT.G / 2014 / PN. Plg
Tanggal 2 Maret 2015 —
5518
  • Menyatakan perbuatan para Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya menguasai Tanah Sengketa adala perbuatan melawan hukum.5. Memerintahkan para tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Pengugat selambat-lambatnya paling lama 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dalam keadaan kosong dan bersih serta tanpa beban apapun juga.6.
    Menghukum para Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya secara tanggung renteng membayar uang paksa ( Dwang Som ) sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan perkara terhitung sejak putusan perkara telah berkekuatan hukum tetap sampai terlaksanakannya eksekusi putusan dalam perkara ini.7.
    perbuatan melawan hukum.Tindakan penggusuran atas TanahHalaman 7 dari 25, Putusan Perdata Nomor 161/Pdt.G/2014/Sengketa tersebut menimbulkan kerugian moril bagi penggugat.Adapun kerugian moril walaupun sulit diperhitungkan, tapi senyatanyaPenggugat tidak dapat memanfaatkan Tanah Sengketa, sebagaipemilik tanan Hak Usaha yang sah , dengan kerugian morildiperkirakan sebesar Rp.3.000.000.000, ( Tiga milyar rupiah) yangharus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat atau orangyang mendapat hak dari padanya
    Menyatakan tindakan para Tergugat atau orang yang mendapat hakdari padanya yang mengakui dan menguasaitanah sengketa milikPenggugatadalah perbuatan melawan hukum..Memerintahkan para Tergugatatau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugatselambatlambatnya paling lama 1 (satu) minggu setelah putusanperkara berkekuatan Hukum Tetap, dalam keadaan kosong dan bersihserta tanpa beban apapun juga..Menghukum para Tergugat atau orangorang yang mendapat hak daripadanya
    Berdasarkan atas Hakberupa surat Keterangan Hak Usaha Tertanggal 29 Desember 1969 yangdiketahui oleh Kepala Kampung Lorok Pakjo No. 48/4/A/1969 adalah Sah.Halaman 23 dari 25, Putusan Perdata Nomor 161/Pdt.G/2014/Menimbang, bahwa petitum ke3 dikabulkan maka pebuatan para Tergugatatau yang mendapat hak dari padanya, menguasai tanah sengketa adalahperbuatan melawan hukum dan memerintahkan para Tergugat atau orang yangmendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepadapengugat sekarang
    Maka, apabila para tergugat tersebut tidakmelaksanakan putusan perkara ini telah mempunyai hukum tetap . maka kepadapara tergugat atau orangorang yang mendapat hak dari padanya secaratanggung renteng membayar uang paksa Dwang som sebesar Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan ini terhitungsejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampaiterlaksanakannya eksekusi putusan dalam perkara ini patutlah dikabulkan.Menimbang, bahwa mengenai petisum ke
    Menyatakan perbuatan para Tergugat atau orang yang mendapat hakdari padanya menguasai Tanah Sengketa adala perbuatan melawanhukum.5. Memerintahkan para tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Pengugatselambatlambatnya paling lama 1 (satu) minggu setelah putusanperkara ini berkekuatan hukum tetap dalam keadaan kosong danbersih serta tanpa beban apapun juga.6.
Register : 09-11-2015 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN AMBON Nomor 209/Pdt. G/2015/PN. Amb
Tanggal 14 Juni 2016 — JOVANUS ADRI ST Umur 42 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Dr. Kayadoe RT – 002/06 Kelurahan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSTAM E MARUAPEY, S.H, SAMRIN SAHMAD, S.H, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT- 003/05 No 1 Batu Merah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/Adv-Rr/2015 tanggal 16 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Lawan PIETER ELIZA HAHURY, Alamat Jl. Walter Monginsidi RT- 20 / 07 Halong Atas, Kec. Baguala Kota Ambon, hadir didampingi Kuasa BARBALINA MATULESSY S.H, M.Hum, DIAN J G SITANIAPESSY, S.H, ARDIYAH LEATEMIA, S.H kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Haruhun RT 004/RW 003 No. 14 Kel. Waihoka Kec. Sirimau Kota Ambon Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-Pdt/I/BM/2016 tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
7319
  • Memerintahkan Tergugat maupun semua orang yang mendapat hak dari padanya atas obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dengan membongkar bangunan, fondasi, pagar serta mengangkat dan memindahkan semua harta benda milik Tergugat maupun semua orang yang mendapat hak dari padanya dengan biaya sendiri dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman ;7.
    Memerintahkan Tergugat maupun semua Orang yang mendapat Hakdari padanya atas Objek sengketa untuk mengosongkan Objeksengketa dengan membongkar bangunan, fondasi, pagar, sertamengangkat dan memindahkan semua harta benda milik Tergugatmaupun semua Orang yang mendapat Hak dari padanya dengan biayasendiri dan menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat dalamkeadaan aman ;9.
    maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini dianggapntelah dicantumkan puladan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISIMenimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah memintaMajelis Hakim agar sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetapatas perkara ini, untuk mencegah Tergugat maupun semua orang yangHalaman 21 dari 33 hal Putusan No.209/Pdt.G/2016/PN.Amb.mendapat hak dari padanya
    Memerintahkan Tergugat maupun semua orang yang mendapat hak daripadanya atas obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketadengan membongkar bangunan, fondasi, pagar serta mengangkat danmemindahkan semua harta benda milik Tergugat maupun semua orangyang mendapat hak dari padanya dengan biaya sendiri dan menyerahkanobyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman ;7.