Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 1205 — 513
- Tentang : Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 395 — 382
- Tentang : Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Kata Kunci : Mut'ah; Nafqah Iddah; Nafqah anak; nafkah; penambahan nafqah
AGAMA/14/SEMA 3 2015 1983 — 0
- Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknyadiikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yangditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 3291 — 916
- Tentang : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tahun 2000 1278 — 399
- Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
SEMA
SEMA Nomor 4 Tahun 2018 392 — 145
- Tentang : Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan Intervensi Atas Sita Jaminan
Kata Kunci : Gugatan Intervensi atas Sita Jaminan
PERDATA UMUM/16/SEMA 7 2012 1532 — 0
- Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Tahun 2011 1816 — 835
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tahun 2016 876 — 584
- Tentang : Merek dan Indikasi Geografis
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Kedewasaan Tentang Usia Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Hukum
Kata Kunci : usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum
PERDATA UMUM/B.1/SEMA 4 2016 4333 — 0
- Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Sanksi Pemecatan Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan
Kata Kunci : Sanksi Pemecatan; Penggunaan Surat Telegram Panglima TNi dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan; Surat Telegram;
PIDANA MILITER/B.2/SEMA 1 2017 1620 — 0
- Surat Telegram Panglima TNI No. ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangPencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI No.STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukanmerupakan dasar hukum bagi Judex ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tahun 1994 2015 — 324
- Tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Titik Singgung Korupsi dengan Perbuatan Hukum Lainnya Korupsi dan Perkara Perdata
Kata Kunci : Korupsi dan perkara perdata
PIDANA KHUSUS/A.6/SEMA 4 2016 1606 — 0
- Dalam hal terjaditindak pidana/korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksasecara perdata, maka putusan Perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3Perma No. 1 Tahun 1956.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tahun 2011 1605 — 407
- Tentang : Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2020 1427 — 1204
- Tentang : Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Kata Kunci : jaksa pengacara negara; jaksa kuasa BUMN
PERDATA UMUM/1.g/SEMA 7 2012 1897 — 0
- Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero) karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)Catatan:Rumusan kamar ini telah ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Keabsahan Permohonan;
TATA USAHA NEGARA/G.5/SEMA 7 2012 1334 — 0
- 1. Permohonan Atas Peraturan yang Telah Diajukan Permohonan Pengujian SebelumnyaPermohonan HUM yang telah diputus "NO", karena telah lewat waktu, apabila diajukan kembali maka harus dinyatakan tidak dapat diterima "NO", karena ne bis in idem.2. ... [Selengkapnya]