Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Pidana Tambahan Perampasan atas Barang yang Diperoleh Sebelum Tempus Delicti
Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pidana Tambahan Perampasan atas Barang yang Diperoleh Sebelum Tempus Delicti; Tempus Delicti; Pidana Tambahan Perampasan;
PIDANA MILITER/F.9/SEMA 4 2014 1102 — 0
- Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidanakorupsi berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 (perbuatan dilakukan sebelum tahun1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu badan. ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Kasasi Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung
Kata Kunci : Tentang Kasasi; Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung; Pasal 45A; Kasasi atas dakwaan Alternatif;
PIDANA MILITER/D.4/SEMA 3 2015 1236 — 0
- b) Kasasi Atas Dakwaan Alternatif dimana Salah Satunya Di Ancam Penjara 1 Tahun atau KurangDalam hal seorang Terdakwa didakwa dakwaan alternatif, yaitu dakwaanpertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 284 ayat (1)ke-1 ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 Tahun 2011 832 — 435
- Tentang : Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir
PERMA
PERMA Nomor 2 Tahun 2016 508 — 223
- Tentang : Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
SEMA
SEMA Nomor 14 Tahun 2010 447 — 234
- Tentang : Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
SEMA
SEMA Nomor 04 Tahun 2018 441 — 162
- Tentang : PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN
SEMA
SEMA Nomor 02 Tahun 2012 316 — 125
- Tentang : Pengusulan, Pengangkatan I Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad HocPengadlan Tindak Pidana Korupsi
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018 1164 — 2874
- Tentang : Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penyitaan Barang Milik Pihak Ketiga
Kata Kunci : Penyitaan barang pihak ketiga
PIDANA KHUSUS/1/SEMA 1 2017 1423 — 0
- Tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yangberitikad baik berkaitan dengan penyitaan penuntut umum terhadap suatubenda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemeganghak tanggungan, ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 Tahun 2015 3129 — 502
- Tentang : Anuitas Syariah untuk Program Pensiun
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi
Kata Kunci : pelaksaan eksekusi; hak tanggungan dan fiducia syariah; prinsip syariah
AGAMA/2/SEMA 4 2016 803 — 0
- Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiduciayang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agamasedangkan yang lainnya merupakan kewenangan peradilan umum.
Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pencabutan Hak untuk Dipilih
PIDANA/4/ SEMA 3 2018 1045 — 0
- Ketentuan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik yang Dipilih (Elected Officials)Pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : putusan bij Verstek
PERDATA UMUM/4.d/ SEMA 7 2012 938 — 0
- Berdasarkan Pasal 128 HIR, putusan vertek dapat dimohonkan eksekusi setelah lewat 14 hari sejak putusan tersebut diberitahukan.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Dakwaan Splitzing dalam Perkara Penyertaan
Kata Kunci : Penunjukan majelis hakim dalam perkara splitzing; Penyertaan
PIDANA UMUM/B.1/SEMA 7 2012 1601 — 0
- Dalam perkara penyertaanyang dakwaan dipisah (splitzing) harus diputus oleh satu majelis, namun apabilaperkara diterima berbeda waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakanmajelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana. Oleh karena itu ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Sanksi/Uqubat Vonis uqubat zina atas dakwaan khalwat atau ikhtilat
Kata Kunci : khalwat, ikhtilat
AGAMA/4/SEMA 5 2021 910 — 0
- Dakwaan khalwat atau ikhtilat oleh JaksaPenuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan uqubatzina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalampersidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, ... [Selengkapnya]
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Tahun 2011 2079 — 1070
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kata Kunci : sengketa kepemilikan, kewenangan pengadilan negeri, kewenangan pengadilan agama
PERDATA UMUM/B.3/SEMA 4 2016 1579 — 0
- Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 377 — 174
- Tentang : Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Kata Kunci : Surat Kuasa; Kuasa; Surat; Pajak;
TATA USAHA NEGARA/G.8/SEMA 7 2012 2045 — 0
- Harus dibedakan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan negeri (dalamperkara perdata) dan surat kuasa untuk berperkara di PTUN. Surat kuasa untukberperkara di pengadilan negeri harus disebutkan hal-hal apa yang harusdikuasakan (disebutkan ... [Selengkapnya]