Ditemukan 8886781 data
Urut Berdasarkan
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2014 422 — 1342
- Tentang : PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tahun 2008 809 — 276
- Tentang : Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Penghentian Perhitungan Daluwarsa Penuntutan Pidana
Kata Kunci : Penghentian; Penghentian Perhitungan; Penghentian Perhitungan Daluwarsa; Daluwarsa; Daluwarsa Penuntutan Pidana;
PIDANA MILITER/A.1/SEMA 3 2018 1374 — 0
- Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) bukan merupakan tindakan penuntutan, oleh karenanyatidak menghentikan (stuiten) daluwarsapenuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) KUHP, meskipuntercantum perintah Paperakepada ... [Selengkapnya]
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 3008 — 1141
- Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan Amar Putusan Kasasi Atas Materi Eksepsi
Kata Kunci : Amar Putusan Kasasi Atas Materi Eksepsi; Amar Putusan; Materi Eksepsi;
TATA USAHA NEGARA/G.9/SEMA 7 2012 1073 — 0
- Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat atauTergugat II Intervensi, maka amar putusan MA diperinci :Dalam eksepsiMenerimaeksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi.Dalam Pokok ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 818 — 236
- Tentang : Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum Gugatan - Obyek Tanah/Bangunan yang belum terdaftar
Kata Kunci : descente; gugatan tanah; bangunan yang belum tedaftar; objek sengketa
AGAMA/1.F/SEMA 3 2018 1639 — 0
- Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftaryang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapiterjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasilpemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : prinsip syariah, konsumen, kewenangan, peradilan agama
AGAMA/5/SEMA 3 2023 569 — 329
- Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Masuliyah Taqsiriyah/Dhaman Udwan) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 Tahun 2014 609 — 976
- Tentang : Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Peninjauan Kembali Perkara Perceraian Peninjauan Kembali Setelah Ikrar Talak
Kata Kunci : ikrar talak; PK perceraian; peninjauan kembali perkara perceraian
AGAMA/3/SEMA 7 2012 2252 — 0
- Perkaracerai talak yang sudah ikrar menjatuhkan talak dan sudah mendapatkan cerai jikadiajukan Peninjauan Kembali pada prinsipnya harus diputus dengan tolakPeninjauan Kembali, kecuali ada kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakimdalam ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2016 477 — 259
- Tentang : Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 1963 479 — 363
- Tentang : Pengajuan Permohonan Kasasi Melalui Pengadilan Tingkat Pertama
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pelimpahan Berkas Akibat hukum pelimpahan berkas perkara terhadap pemeriksaan praperadilan
Kata Kunci : pelimpahan berkas. praperadilan
PIDANA/3/SEMA 05 2021 1949 — 0
- Dalam perkara tindak pidana korupsi, sejak dilimpahkan/diregister perkara pokok ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkannya ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Peninjuan Kembali; PK Atas Putusan PK; PK;
TATA USAHA NEGARA/D.5/SEMA 3 2015 1388 — 0
- Lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yangdapat diajukan hanya satu kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun dalam hal terdapatdua putusan peninjauan ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tahun 2012 1464 — 1172
- Tentang : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tahun 2019 3437 — 2073
- Tentang : Biaya Riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An-Nukul