Ditemukan 8919854 data
Urut Berdasarkan
PERMA
PERMA Nomor 6 Tahun 2022 2571 — 1204
- Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik
Kata Kunci : permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12 3084 — 1288
- Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia sebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 2442 — 1229
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kata Kunci : parate eksekusi
RAKERNAS/2007/PERDATA/I.2 3021 — 0
- Ada dua pendapat terkait parate eksekusia. Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan atas permohona pemenang lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBgb. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengosongan secara langsung, melainkan ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Kriteria BPN harus ditarik dalam kasus sertifikat ganda
Kata Kunci : Sertifikat ganda; kriteria BPN dijadikan pihak
PERDATA UMUM/1.d/SEMA 10 2020 7506 — 2281
- d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain: Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama;
1/Yur/Ag/2018 10040 — 0
- Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang tidak beragama islam.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Ketentuan Batas Maksimum Penjatuhan Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi
Kata Kunci : Batas Maksimum Penjatuhan Pidana Penjara; Pidana Pokok; Pidana Tambahan; Tindak Pidana Korupsi
PIDANA/3/SEMA 3 2018 2187 — 0
- Ketentuan batas maksimum penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu dalam pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi.1. Penjatuhan pidana pokok berupapidana penjara tidak bolehlebih dari 20 (dua puluh) tahun ... [Selengkapnya]
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tahun 2018 447 — 157
- Tentang : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 894 — 439
- Tentang : Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Putusan Terkait Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut Sifat Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan Memerintahkan Pengadilan Agama Memeriksa Kembali Perkara
Kata Kunci : Kompetensi Absolut;kewenangan mengadili;kewenagan mengadili kompetensi absolut
AGAMA/1.1/SEMA 7 2012 2495 — 0
- Dalamhal putusan Pengadilan Agama menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karenabukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusantersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: Menyatakan PengadilanAgama ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 1248 — 852
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2132 — 777
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014 3388 — 1206
- Tentang : Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma')
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak Kriteria Penentuan Besaran Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak
Kata Kunci : nafkah madhiyah; mut'ah; iddah; nafkah iddah
AGAMA/1.B/SEMA 3 2018 3309 — 0
- Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anakMenyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehinggaberbunyi:"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah,dan nafkah ... [Selengkapnya]
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 1757 — 1053
- Tentang : Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Tahun 2009 1630 — 643
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 392 — 246
- Tentang : Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelengarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan -Pengadilan Sipil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 872 — 553
- Tentang : Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura