Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2005 900 — 722
- Tentang : Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Unsur Melawan Hukum Penerapan Melawan Hukum Materil Paksa Putusan MK
Kata Kunci : Penerapan unsur melawan hukum pasca putusan MK
PIDANA KHUSUS/C.11/SEMA 7 2012 1088 — 0
- Walaupun penjelasanpasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidakmengikat bagi Hakim.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Penjatuhan Hukuman dalam PK
Kata Kunci : Pemidanaan dalam tingkat PK
PIDANA UMUM/A.7/SEMA 7 2012 1056 — 0
- PutusanPK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (videPasal 266 Ayat 3 KUHAP); Majelis PK (MA) tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh judex juris/judex facti.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pengkhianatan Militer Penjualan Senjata atau Amunisi Kepada Musuh
Kata Kunci : Pengkhianatan, Senjata Api, Amunisi, Musuh
MILITER/3 /SEMA 5 2021 781 — 0
- Prajurit TNI yang menjual senjata api atau amunisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh dapat diterapkan Pasal 64 Ayat (1) KUHPM sebagai pengkhianatan militer
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi dan Pemecatan
Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika; Narkotika; Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi dan Pemecatan; Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi; Pemecatan;
PIDANA MILITER/F.5/SEMA 4 2014 1385 — 0
- Terdakwadidakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yaitumenggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri. Dalam persidangan Terdakwaterbukti mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak 1/2 butir pemberian kawannya, selainitu Terdakwa ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Pemeriksaan Terdakwa Penyalahguna Narkotika
Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika; Narkotika; Pemeriksaan Terdakwa Penyalahguna Narkotika; Pemeriksaan Terdakwa; Penyalahguna Narkotika;
PIDANA MILITER/D.2.a/SEMA 3 2015 1434 — 0
- Bahwa apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atauoleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri diketahui urin seorangterdakwa positif mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 949 — 276
- Tentang : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 584 — 523
- Tentang : PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) DAN PROVISIONIL
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tahun 2015 2219 — 1123
- Tentang : Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) atas Nilai Tukar
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Pemeriksaan Tingkat Banding Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding
Kata Kunci : Catatan sidang, berita acara sidang, tingkat banding
AGAMA/5.b/SEMA 5 2021 1315 — 0
- Pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding dirumuskandalam Catatan Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuatberdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai dasar pembuatan putusan dantetap berada pada ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 08 Tahun 2011 787 — 691
- Tentang : Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali
Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16 3146 — 1380
- Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Waktu Pelaksaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Utang Lainnya
Kata Kunci : hak tanggungan dan fiducia syariah; waktu pelaksaan eksekusi hak tanggungan dan jaminan hutang lainnya.
AGAMA/3/SEMA 4 2016 1116 — 0
- Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalamakad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipunbelum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberiperingatan sesuai ketentuan yang ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Tuntutan Primer dan Subsider
PERDATA UMUM/5/SEMA 4 2014 1568 — 0
- Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.
Kata Kunci : Upah; Sengketa Upah Minimum; Upah Minimum Regional; UMR;
TATA USAHA NEGARA/B.2/SEMA 1 2017 1171 — 0
- Sengketa Tata Usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut :a. Objek gugatandalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupabeschikking/keputusan pejabat pemerintah ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Kewenangan kepala desa, atribusi
TATA USAHA NEGARA/1.A/SEMA 2 2019 732 — 0
- Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikanperangkat desa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26ayat (2) jo. Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa