Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pemeriksaan di Persidangan Sifat persidangan acara pemeriksaan anak sebagai saksi maupun korban dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa.
Kata Kunci : pemeriksaan anak, anak sebagai saksi, anak sebagai korban
PIDANA/4/SEMA 05 2021 2079 — 0
- Dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa, pada saat acara pemeriksaan Anak sebagai Saksi dan/atau Anak sebagai Korban, maka sidang dilaksanakan tertutup untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum Jaminan Utang Gugatan Harta Bersama
Kata Kunci : Jaminan utang; Gugatan harta bersama; obyek sengketa
AGAMA/1.D/SEMA 3 2018 2542 — 0
- Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utangGugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkansebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketakepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatanatas ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Upah Proses Tentang Batasan Lamanya Upah Proses
Kata Kunci : upah proses, batasan lamanya upah proses
PERDATA KHUSUS/2.F/SEMA 3 2015 3166 — 660
- Pasca Putusan MK No.37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amarputusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihanwaktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Umum Penyebutan Pelaku yang merupakan Anak-Anak
Kata Kunci : Hukum acara pidana; Pelaku tindak pidana; Anak-anak
PIDANA UMUM/A.4/SEMA 1 2017 2138 — 0
- Bahwa penyebutan terhadap pelaku tindak pidana anak bukan "Terdakwa", tetapi "Anak", demikian juga Anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut saksi korbanm tetapi "Anak Korban", dan anak yang menjadi saksi disebut dengan "Anak Saksi" agar ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 Tahun 2002 1606 — 418
- Tentang : Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Peninjauan Kembali Pembatasan Kewenangan Majelis Peninjauan Kembali dalam Menilai Putusan Kasasi
Kata Kunci : Permohonan Peninjauan Kembali, kekhilafan hakim, independensi, inkracht
TATA USAHA NEGARA/4/SEMA 2 2019 1843 — 0
- Alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf F Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan ternyata:Dapat dijadikan ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/IV/2001 Tahun 2001 4851 — 5606
- Tentang : Pedoman Umum Asuransi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2007 Tahun 2007 4495 — 2145
- Tentang : Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
Kata Kunci : sistem retributf dalam pemidanaan tipikor, larangan menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja dalam tipikor
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/11 3236 — 2433
- Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistem retributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jera oleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Amar Putusan Kasasi atas Permohonan Kasasi dimana Sebelumnya Permohonan Banding Lewat Waktu
Kata Kunci : Permohonan Banding lewat Waktu
PERDATA UMUM/1.c/SEMA 3 2015 2698 — 0
- Dalam hal putusan pengadilan tingkat banding menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima karena Pemohon terlambat mengajukan permohonan banding, maka isi amar Putusan Kasasi adalah: MENOLAK KASASI, karena putusan pengadilan tingkat pertama ... [Selengkapnya]
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2427 — 1031
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Pemidanaan Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika; Pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009; Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
PIDANA MILITER/A.3.d/SEMA 3 2018 1652 — 0
- Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer dalam angka 4 SEMA Nomor 4Tahun 2014 mengenai pemidanaan dalamPasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang menyatakan "Hakim tidak boleh menyimpangi ketentuan minimum pidana dari ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum Penggabungan Gugatan Nafqah Anak, Hadhanah, dan Harta Bersama
Kata Kunci : Umum-Penggabungan Gugatan Nafqah Anak, Hadhanah, dan Harta Bersama
AGAMA/7/SEMA 7 2012 948 — 0
- Perkara gugatan nafqah anak, Hadhanah, dan harta bersama data dikumulasi sesuai Pasal 86 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dennen Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dennen Undang-undang No 50 Tahun 2009.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 5044 — 786
- Tentang : Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Pembuktian Kekuatan syahadah al-istifadhah dalam perkara itsbat nikah dan ikrar wakaf
Kata Kunci : syahadah al istifadhah, itsbat nikah, ikrar wakaf
AGAMA/1.a/SEMA 10 2020 1489 — 1348
- Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 Tahun 2002 266 — 125
- Tentang : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2005 900 — 722
- Tentang : Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Unsur Melawan Hukum Penerapan Melawan Hukum Materil Paksa Putusan MK
Kata Kunci : Penerapan unsur melawan hukum pasca putusan MK
PIDANA KHUSUS/C.11/SEMA 7 2012 1088 — 0
- Walaupun penjelasanpasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidakmengikat bagi Hakim.