Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2016 968 — 3285
- Tentang : Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
PERMA
PERMA Nomor 03 Tahun 2018 1089 — 393
- Tentang : Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika
Kata Kunci : Kewajiban Melaporkan; Tindak Pidana Narkotika; Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika;
PIDANA MILITER/A.3.b/SEMA 3 2018 760 — 0
- Setiap prajurit wajib melaporkan adanya tindak pidana narkotika kepada penegak hukum setempat (DetasemenPolisi Militer setempat), bila tidak memungkinkan, laporan dapat disampaikan kepada Komandan Kesatuan secara hirarkis;Prajurit yangtidak ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 08 Tahun 2010 355 — 191
- Tentang : Penegasan Tidak BerlakunyaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 TentangEksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2014 806 — 363
- Tentang : Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali
Kata Kunci : putusan bij Verstek
PERDATA UMUM/A.1.a/SEMA 3 2015 1096 — 0
- Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pembuktian Kedudukan Orang Terdekat dan Keluarga yang dimaksud Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pembuktian Perkara Perceraian
Kata Kunci : Perceraian
PERDATA UMUM/16.3/SEMA 7 2012 1237 — 0
- a) Berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cek cok terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 Tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Titik Singgung Korupsi dengan Perbuatan Hukum Lainnya Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Lainnya
Kata Kunci : Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
PIDANA KHUSUS/C.10/SEMA 7 2012 1314 — 0
- Dimana letak titik singgung suatuperkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tipikor atau bukan?(vide: Pasal 14 UU Tipikor)Jawab:Pendapat ke-1:Sekalipun modus operandinya masukwilayah peraturan perundang-undangan lain, akan ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Sumpah; Sumpah Atas Bukti Baru; Bukti Baru; Novum;
TATA USAHA NEGARA/D.4/SEMA 3 2015 1682 — 0
- Dalamhal permohonan peninjauan kembali dalam sengketa Tata Usaha Negara didasarkankarena adanya novum, yang disumpah adalah pihak yang menemukan novum atauPemohon Peninjauan Kembali.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Panggilan Kepada Para Pihak
Kata Kunci : Panggilan dan pemberitahuan putusan;panggilan kepada para pihak;relaas panggilan;jurusita
AGAMA/5.a-b/SEMA 1 2017 1528 — 0
- Apabilajurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihakberperkara, maka relaas panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah,kemudian relaas yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopidan ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 78/DSN-MUI/IX/2010 Tahun 2010 482 — 4394
- Tentang : Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pemeriksaan di Persidangan Sifat persidangan untuk perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual namun penuntut umum tidak mendakwakan delik kesopanan
Kata Kunci : sidang tertutup untuk umum, delik kesopanan, muatan kekerasan seksual
PIDANA/2/SEMA 05 2021 2133 — 0
- Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimanadimaksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung muatankekerasan seksual dan Penuntut Umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan(Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP), dengan ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tahun 2005 1309 — 618
- Tentang : Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
Kata Kunci : gugatan harta bersama, perkawinan di luar negeri
RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/21 3197 — 2584
- Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut telah didaftar di PPN Jakarta Pusat.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Eksepsi dan Putusan Sela Eksepsi tentang Kompetensi Relatif
Kata Kunci : eksepsi;putusan sela;kompentensi relatif
AGAMA/2/SEMA 7 2012 2036 — 0
- Dalamhal adanya eksepsi kompentensi relatif pada prinsipnya harus dibuat putusansela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demihukum (Pasal 136 HIR).
Peraturan KPPU
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 1479 — 568
- Tentang : Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tahun 2009 1644 — 0
- Tentang : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup