Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Kata Kunci : Subyek Gugatan; Permohonan;
TATA USAHA NEGARA/C.2/SEMA 4 2016 2455 — 0
- Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,subyek gugatan/permohonan Peradilan Tata Usaha Negara : Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara(Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tahun 2013 2642 — 1188
- Tentang : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Putusan Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat DIterima dengan Alasan Kedaluarsa atau ne bis in idem
Kata Kunci : penuntutan tidak dapat diterima, kedaluwarsa, ne bis in idem
PIDANA/2/SEMA 2 2019 1442 — 0
- Dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan ne bis in idem, maka putusan Hakim berbunyi "penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima"
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Perselisihan antara Anak Buah Kapal dan Pengusaha Kapal
Kata Kunci : PHI, ABK, Pelayaran, Kewenangan
PERDATA/2.b.2 /SEMA 5 2021 1724 — 0
- Pengadilan hubungan industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal sebagaimana ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 Tahun 2015 1600 — 3149
- Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2952 — 2001
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Kata Kunci : Perceraian; pecah perkawinan; broken marriage
AGAMA/1.A/SEMA 3 2018 3229 — 0
- Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage)Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksamadalam ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Eksekusi Eksekusi putusan hakim pidana terhadap barang bukti milik terdakwa yang dinyatakan pailit
Kata Kunci : eksekusi putusn pidana terhadap boedel pailit milik terdakwa; putusan hakim pidana diutamakan dari putusan hakim pengadilan niaga
PIDANA/2/SEMA 10 2020 2778 — 943
- Putusan Hakim Pidana yang amarnya menetapkan status barang bukti dirampas untuk negara, eksekusi tetap dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun ada putusan pailit dari ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Permasalahan Seputar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Subyek dan Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3
Kata Kunci : Subyek Pasal 2 dan 3 UU Tipikor; nilai kerugian keuangan negara
PIDANA KHUSUS/C.1.b/SEMA 7 2012 6503 — 0
- a) Subyek dalam Pasal 2 dan Pasal 3Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukanuntuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi, baik pasal 2 maupunpasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.b) Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : perceraian; upaya damai perceraian; mediasi perkara perceraian;
AGAMA/4/SEMA 7 2012 1596 — 0
- Apakahdibolehkan Perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur UUNo. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tanpa proses mediasi?Jawab:Prosesmediasi tetap ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 3444 — 1853
- Tentang : Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syriah
Kata Kunci : gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
AGAMA/2.B/SEMA 3 2018 982 — 0
- Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objektersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariahharus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikanpihak ketiga
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 118/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 2649 — 2214
- Tentang : Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Sanksi Pemecatan Terdakwa yang Mendekati Usia Pensiun
Kata Kunci : Sanksi Pemecatan; Terdakwa Yang Mendekati Usia Pensiun; Pensiun;
PIDANA MILITER/F.7/SEMA 4 2014 3033 — 0
- Dalam perkara pidana militer, bilaman terdakwa tindak pidana susilakhususnya terhadap sesama prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS,atau isteri/suami di lingkungan TNI. Juga terhadap tindak pidana narkotika. Didalam lingkungan TNI ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 02 Tahun 2012 1501 — 8310
- Tentang : Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
Kata Kunci : alas hak perlawanan terhadap eksekusi; perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga
RAKERNAS/2007/PERDATA/I.1 3136 — 0
- Ada dua pendapat tentang perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketigaa. Perlawanan terhdap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi dapat juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti: Hak Pakai, ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 652 — 313
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Permohonan Kasasi atas putusan pengadilan tinggi yang tidak menerima permohonan banding karena lewat waktu
Kata Kunci : Pasal 233 Ayat (2) KUHAP, pengajuan banding lewat waktu
PIDANA/1/SEMA 05 2021 2692 — 0
- Permohonan kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi yang amarnya menyatakan permintaan/permohonan banding Terdakwa atauPenuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) karenapengajuan bandingnya melebihi jangka waktu ... [Selengkapnya]