Ditemukan 8886912 data
Urut Berdasarkan
Kata Kunci : pihak, permohonan penetapan ahli waris
AGAMA/2.b/SEMA 5 2021 2848 — 0
- Permohonan PenetapanAhli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli warisyang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui adaahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Kewenangan kepala desa, atribusi
TATA USAHA NEGARA/1.A/SEMA 2 2019 734 — 0
- Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikanperangkat desa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26ayat (2) jo. Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Pemeriksaan Terdakwa Penyalahguna Narkotika
Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika; Narkotika; Pemeriksaan Terdakwa Penyalahguna Narkotika; Pemeriksaan Terdakwa; Penyalahguna Narkotika;
PIDANA MILITER/D.2.a/SEMA 3 2015 1440 — 0
- Bahwa apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atauoleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri diketahui urin seorangterdakwa positif mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Penjatuhan Hukuman dalam PK
Kata Kunci : Pemidanaan dalam tingkat PK
PIDANA UMUM/A.7/SEMA 7 2012 1058 — 0
- PutusanPK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (videPasal 266 Ayat 3 KUHAP); Majelis PK (MA) tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh judex juris/judex facti.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014 2611 — 1009
- Tentang : Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Perlawanan Eksekusi Perlawanan Pihak (Partij Verzet)
Kata Kunci : Perlawanan Pihak
PERDATA UMUM/7.a/SEMA 7 2012 3163 — 0
- Berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 Tahun 2011 832 — 435
- Tentang : Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir
SEMA
SEMA Nomor 14 Tahun 2010 447 — 234
- Tentang : Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
SEMA
SEMA Nomor 04 Tahun 2018 441 — 162
- Tentang : PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN
SEMA
SEMA Nomor 02 Tahun 2012 316 — 125
- Tentang : Pengusulan, Pengangkatan I Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad HocPengadlan Tindak Pidana Korupsi
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penyitaan Barang Milik Pihak Ketiga
Kata Kunci : Penyitaan barang pihak ketiga
PIDANA KHUSUS/1/SEMA 1 2017 1423 — 0
- Tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yangberitikad baik berkaitan dengan penyitaan penuntut umum terhadap suatubenda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemeganghak tanggungan, ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Sanksi/Uqubat Vonis uqubat zina atas dakwaan khalwat atau ikhtilat
Kata Kunci : khalwat, ikhtilat
AGAMA/4/SEMA 5 2021 910 — 0
- Dakwaan khalwat atau ikhtilat oleh JaksaPenuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan uqubatzina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalampersidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Tentang Bunyi Amar Putusan Atas Terdakwa yang Meninggal Dunia Sebelum Kasasi diputus
Kata Kunci : Bunyi amar putusan atas terdakwa meninggal dunia; kasasi
PIDANA UMUM/A.4/SEMA 7 2012 1036 — 0
- Dalam hal terdakwa yang telah mengajukankasasi meninggal dunia sebelum permintaan kasasinya diputus oleh MahkamahAgung, mengacu pada Pasal 77 KUHP: Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umumdinyatakan gugur.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyumpahan dan Berita Acara Penyumpahan
Kata Kunci : Peninjauan Kembali; Penyumpahan; berita acara penyumpahan; novum; alat bukti
AGAMA/4/SEMA 4 2016 2378 — 0
- Pengadilan tingkat pertamaharus melakukan penyumpahan dan membuat berita acara sumpah terhadap penemuanalat bukti tertulis yang diajukan sebagai novum sesuai ketentuan Pasal 69 huruf(b) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 Tahun 2015 3129 — 502
- Tentang : Anuitas Syariah untuk Program Pensiun
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi
Kata Kunci : pelaksaan eksekusi; hak tanggungan dan fiducia syariah; prinsip syariah
AGAMA/2/SEMA 4 2016 803 — 0
- Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiduciayang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agamasedangkan yang lainnya merupakan kewenangan peradilan umum.
Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pencabutan Hak untuk Dipilih
PIDANA/4/ SEMA 3 2018 1045 — 0
- Ketentuan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik yang Dipilih (Elected Officials)Pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Dakwaan Splitzing dalam Perkara Penyertaan
Kata Kunci : Penunjukan majelis hakim dalam perkara splitzing; Penyertaan
PIDANA UMUM/B.1/SEMA 7 2012 1601 — 0
- Dalam perkara penyertaanyang dakwaan dipisah (splitzing) harus diputus oleh satu majelis, namun apabilaperkara diterima berbeda waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakanmajelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana. Oleh karena itu ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Surat Kuasa; Kuasa; Surat; Pajak;
TATA USAHA NEGARA/G.8/SEMA 7 2012 2045 — 0
- Harus dibedakan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan negeri (dalamperkara perdata) dan surat kuasa untuk berperkara di PTUN. Surat kuasa untukberperkara di pengadilan negeri harus disebutkan hal-hal apa yang harusdikuasakan (disebutkan ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 5 Tahun 2005 574 — 528
- Tentang : Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah