Direktori Putusan

Putus : 12-02-2025 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Tanggal 12 Februari 2025 — NURULAINY lawan Pimpinan Perusahaan PT GRAHAMAS TRANSPORINDO JAYA
15 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 12-02-2025 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Tanggal 12 Februari 2025 — 1. SUWANDI, 2. RAMADHAN, 3. FRENDY PRADANA lawan 1. PT. BUKIT INTAN ABADI, 2. PT. KARTIKA MANDIRI PERSADA
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 12-02-2025 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Tanggal 12 Februari 2025 — JUNI RENOLD F. SIHOMBING lawan PT DOMAS AGROINTI PRIMA
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 12-02-2025 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Tanggal 12 Februari 2025 — PT. SINAR BANDAR INDOTAMA lawan TAUFIK RITONGA dan 1. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 2. BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 3. UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
10 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 12-02-2025 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Tanggal 12 Februari 2025 — ALI HOTMA MATONDANG lawan 1. PT INDOMARCO PRISMATAMA, 2. PT SUKSES ANUGRAH SEJAHTERA
13 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek

Putus : 29-11-2024 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Tanggal 29 Nopember 2024 — PT TONA MORAWA PRIMA lawan HAKUBAKU Co., Ltd., dan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian

Putus : 30-10-2024 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3880 K/Pdt/2024

Tanggal 30 Oktober 2024 — DR. IR. ANITA D.A. KOLOPAKING, SH.,MH.,FCB.ARB. VS HADI POERNOMO
14 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Desain Industri

Putus : 12-02-2025 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Tanggal 12 Februari 2025 — SUMARNO lawan SUMARNO dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
14 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah

Putus : 30-10-2024 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3879 K/Pdt/2024

Tanggal 30 Oktober 2024 — NY. ANDRIYANI VS KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SALATIGA, dk
10 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 12-02-2025 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Tanggal 12 Februari 2025 — TETTY ROSMAIDA BUTAR-BUTAR lawan CV. WAHANA MULTI KARSA
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 16-05-2024 — Putus : 19-12-2024 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2024

Tanggal 19 Desember 2024 — PT. WAHANA BARA SENTOSA VS I. RUMIATI LAILA, S.H., dk., II. PRIMA DONNA, dk., III. USMAN AROHIM, dkk., Turut Termohon : I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG., II. IBNU SALEH., III. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK;;
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 22-07-2024 — Putus : 13-01-2025 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/TUN/2024

Tanggal 13 Januari 2025 — FAJAR FIRMANSYAH, S.H., M.Kn VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. PT BUKIT ASAM, TBK;;
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Putus : 12-02-2025 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Tanggal 12 Februari 2025 — LEGINO lawan PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG
12 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian

Register : 13-06-2024 — Putus : 19-12-2024 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/TUN/2024

Tanggal 19 Desember 2024 — BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN) VS RAMLI ARUAN;;
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 30-10-2024 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3878 K/Pdt/202

Tanggal 30 Oktober 2024 — ARIFIN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. MENTERI KEUANGAN RI di JAKARTA cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PUSAT di JAKARTA cq. KAKANWIL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR DI SURABAYA cq. KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MADIUN, dk.
11 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 23-09-2024 — Putus : 13-01-2025 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/TUN/TF/2024

Tanggal 13 Januari 2025 — I. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA., II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA VS YAYASAN NUR EL-SYAMS;;
9 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 24-06-2024 — Putus : 19-12-2024 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2024

Tanggal 19 Desember 2024 — PT FLEMINGS INDO BATAM VS KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM;;
10 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 30-09-2024 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 30 September 2024 — SUGANDA SETIADIKURNIA terhadap PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., dan 1. PT. ZEFINA BARA ENERGI, 2. GOUW YENY, 3. MARUP ISKANDAR, 4. PT. BARITO ENERGY ASIA
13 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 30-10-2024 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3885 K/PDT/2024

Tanggal 30 Oktober 2024 — TAMRIN BIN M. TOYEB, dkk VS PUJI ASTUTI, dkk.
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 12-06-2024 — Putus : 09-12-2024 — Upload : 28-02-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2024

Tanggal 9 Desember 2024 — EARNIE WIEDIAHERLIANI, DK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
11 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

4228 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

9669 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

3125 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

2726 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

3838 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

3032 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

2425 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

4889 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

3833 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

2626 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

2843 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

2120 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

2773 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2700 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

4377 — 1665

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

4200 — 2379

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

5700 — 2443

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

4134 — 1841

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

4958 — 6045

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

3970 — 1894

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Register : 24-06-2024 — Putus : 18-09-2024— Upload : 21-10-2024

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024

810 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Register : 25-03-2024 — Putus : 14-06-2024— Upload : 03-10-2024

Putusan Nomor 1787 B/PK/PJK/2024

171 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT DUTANUSA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Putus : 13-03-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 618 B/PK/PJK/2024

144 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 30-07-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 3143 B/PK/PJK/2024

215 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 06-05-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 816 B/PK/PJK/2024

793 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 18-03-2024 — Putus : 04-06-2024— Upload : 16-07-2024

Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024

997 — 230

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

964 — 935 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

809 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

1385 — 701 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

809 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

150 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

828 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

337 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

412 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

161 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

1216 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

713 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

1236 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

239 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

1068 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Selengkapnya (...)

Kata Kunci : Kompetensi Absolut PTUN

TATA USAHA NEGARA/C.1/SEMA 4 2016

3312 — 0

Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara:a) Berwenangmengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.b) Berwenangmengadili perbuatan melanggar hukum oleh ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

Kata Kunci : jaksa pengacara negara; jaksa kuasa BUMN

PERDATA UMUM/1.g/SEMA 7 2012

1946 — 0

Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero) karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)Catatan:Rumusan kamar ini telah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Kedewasaan Tentang Usia Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Kata Kunci : usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

PERDATA UMUM/B.1/SEMA 4 2016

4433 — 0

Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak Amar Putusan

Kata Kunci : Mutâah; Nafqah Iddah; Nafqah Anak; nafkah; nafqah madliyah; pasca perceraian

AGAMA/1/SEMA 1 2017

3826 — 0

Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untukmemberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, makapembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan Intervensi Atas Sita Jaminan

Kata Kunci : Gugatan Intervensi atas Sita Jaminan

PERDATA UMUM/16/SEMA 7 2012

1569 — 0

Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pelaksanaan Putusan Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia Berdasarkan Prinsip Syariah

Kata Kunci : Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia berdasarkan Prinsip Syariah

PERDATA UMUM/B.8/SEMA 4 2016

1103 — 0

Pelaksanaan ekseksui hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hak Uji Materiil Keabsahan Permohonan

Kata Kunci : Keabsahan Permohonan;

TATA USAHA NEGARA/G.5/SEMA 7 2012

1351 — 0

1. Permohonan Atas Peraturan yang Telah Diajukan Permohonan Pengujian SebelumnyaPermohonan HUM yang telah diputus "NO", karena telah lewat waktu, apabila diajukan kembali maka harus dinyatakan tidak dapat diterima "NO", karena ne bis in idem.2. ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Sanksi Pemecatan Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan

Kata Kunci : Sanksi Pemecatan; Penggunaan Surat Telegram Panglima TNi dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan; Surat Telegram;

PIDANA MILITER/B.2/SEMA 1 2017

1642 — 0

Surat Telegram Panglima TNI No. ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangPencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI No.STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukanmerupakan dasar hukum bagi Judex ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak Amar Putusan

Kata Kunci : Mut'ah; Nafqah Iddah; Nafqah anak; nafkah; penambahan nafqah

AGAMA/14/SEMA 3 2015

2048 — 0

Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknyadiikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yangditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Penyitaan Penyitaan terhadap Aset Negara

Kata Kunci : Penyitaan; Aset negara

PIDANA UMUM/A.4/SEMA 3 2015

2291 — 0

Dalam hal adapermohonan izin penyitaan terhadap aset negara maka Ketua Pengadilan Negeridapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal aset negara tersebut merupakan alatuntuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Titik Singgung Korupsi dengan Perbuatan Hukum Lainnya Korupsi dan Perkara Perdata

Kata Kunci : Korupsi dan perkara perdata

PIDANA KHUSUS/A.6/SEMA 4 2016

1645 — 0

Dalam hal terjaditindak pidana/korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksasecara perdata, maka putusan Perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3Perma No. 1 Tahun 1956.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penentuan Kerugian Keuangan Negara Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : Perubahan SEMA No. 7 Th. 2012; Nilai Kerugian Keuangan Negara

PIDANA/6/SEMA 3 2018

7461 — 0

Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Pencabutan Pengaduan Pencabutan pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara alternatif dengan Pasal 281 KUHP

Kata Kunci : pencabutan pengaduan

MILITER/5/SEMA 10 2020

2225 — 1319

Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara Alternatif dengan Pasal 281 KUHP hanya menghentikan penuntutan terhadap dakwaan yang merupakan delik aduan Pasal 284 KUHP, untuk dakwaan Pasal 281 KUHP tetap dilanjutkan pemeriksaannya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Putusan Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat DIterima dengan Alasan Kedaluarsa atau ne bis in idem

Kata Kunci : penuntutan tidak dapat diterima, kedaluwarsa, ne bis in idem

PIDANA/2/SEMA 2 2019

1499 — 0

Dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan ne bis in idem, maka putusan Hakim berbunyi "penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima"

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Gugatan Pencabutan hibah orang tua

Kata Kunci : gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah

AGAMA/2.B/SEMA 3 2018

1002 — 0

Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objektersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariahharus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikanpihak ketiga

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pemeriksaan di Persidangan

Kata Kunci : Pemeriksaan perkara dewasa yang ternyata anak

PIDANA UMUM/A.10/SEMA 1 2017

1559 — 0

Dalam hal perkara pidana diajukan oleh PenuntutUmum dengan terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukanfakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut HakimPengadilan Negeri memutus perkara dengan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Putusan Pembayaran Sejumlah Uang dalam Mata Uang Asing

Kata Kunci : Pembayaran Sejumlah Uang dalam Mata uang Asing

PERDATA UMUM/1.e/SEMA 7 2017

2632 — 1486

Dalam hal hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai Kurs Tengah yang diterbitkan oleh ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyerahan Alasan (Memori) Peninjauan Cembali

Kata Kunci : Memori PK; Peninjauan Kembali; PK; Alasan PK

AGAMA/5/SEMA 3 2015

1802 — 0

Alasan/risalahpeninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaranpermohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuanpasal 71 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Pertanahan Penggunaan pinjam nama

Kata Kunci : pengguaan pinjam nama, nominee arrangement

PERDATA UMUM/4/SEMA 10 2020

7411 — 2750

Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Subyek Gugatan/Permohonan

Kata Kunci : Subyek Gugatan; Permohonan;

TATA USAHA NEGARA/C.2/SEMA 4 2016

2497 — 0

Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,subyek gugatan/permohonan Peradilan Tata Usaha Negara : Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara(Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

5235 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

8010 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

7882 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

8722 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

9253 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

7104 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

6856 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

7643 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

7042 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 10-01-2021 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 23-01-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor API Test 123

Tanggal 11 Januari 2021 —
127 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Upload : 21-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2024

1. UNTUNG TAMSIL, S.SOS., M.SI., 2. YOHANA DIAN HINDOM, SE., MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK;;
327 — 558 — Berkekuatan Hukum Tetap

Upload : 19-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2024

1. ABDUL FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., 2. Dr. Ir. PETRUS KASIHIW, M.T VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;;
318 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
1901 — 1446 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 05-09-2023 — Upload : 21-12-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 September 2023 — PUTRA KELANA alias KELANA bin NURSAM (almarhum)
84 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
2940 — 5180 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
2766 — 6526 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
2716 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
2823 — 1841 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
2553 — 1199 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
1833 — 557 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
1825 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
4137 — 2748 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
3466 — 1462 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
3395 — 1038 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
7538 — 92189 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
3771 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish