Direktori Putusan

Upload : 26-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/PAP/2024

1. DR. WAHDI SIRAJUDIN, Sp.OG K.,MH., 2. Drs. QOMARU ZAMAN MA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA METRO;;
4 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Upload : 26-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/PAP/2024

1. DR. WAHDI SIRAJUDIN, Sp.OG K.,MH., 2. Drs. QOMARU ZAMAN MA VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA METRO;;
5 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata

Putus : 27-05-2024 — Upload : 22-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1480 K/Pdt/2024

Tanggal 27 Mei 2024 — PT. BALI BHAGAWAN GLOBAL Lawan I MADE MARJANA
29 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk

Upload : 22-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 B/PK/PJK/2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT ELDITA SARANA LOGISTIK;;
25 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 31-10-2024 — Upload : 22-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 31 Oktober 2024 — IHSANUL HIDAYAT lawan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk. (PT BANK BTPN, Tbk.) KANTOR CABANG KCP TEBING TINGGI
28 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek

Putus : 21-10-2024 — Upload : 22-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Tanggal 21 Oktober 2024 — EXXON MOBIL CORPORATION lawan 1. LIE WIE TJUNG, 2. LIE NDO HENDRA ROCHILLY dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
52 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek

Putus : 26-09-2024 — Upload : 22-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Tanggal 26 September 2024 — CV GUNUNG BATU PENJURU, lawan DANJAQ, LLC dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen

Upload : 21-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2024

1. UNTUNG TAMSIL, S.SOS., M.SI., 2. YOHANA DIAN HINDOM, SE., MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK;;
36 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 07-10-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 7 Oktober 2024 — VERA WENTA BR SURBAKTI terhadap HANA NELSRI KABAN
42 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek

Putus : 31-07-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 831 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Tanggal 31 Juli 2024 — LIMAN SANTOSO lawan OTJE SUWANDITO
38 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 19-03-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/Pdt.Sus-KPPU/2024

Tanggal 19 Maret 2024 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) lawan PT ABURAHMI
39 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 06-06-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 6 Juni 2024 — PT TRANSFORMASI PLASTIK INDONESIA (dahulu bernama PT TRINITAN PLASTIK INDUSTRIES), terhadap PT NIPRESS ENERGI OTOMOTIF
39 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol

Putus : 30-09-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PDT.SUS-PARPOL/2024

Tanggal 30 September 2024 — ERWIN REIDEN LUMBAN GAOL, A.MD lawan 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) 2. MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) KABUPATEN DAIRI
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 26-09-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PDT.SUS-PAILIT/2024

Tanggal 26 September 2024 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN c.q. BADAN PENGELOLAAN DANA LINGKUNGAN HIDUP terhadap BAMBANG IRAWAN, S.H., AKHMAD SOBIRIN, S.H., dan MEILY, S.H., M.Hum., selaku TIM KURATOR PT ABIOSO BATARA ALBA (dalam pailit),
35 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 31-10-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1245 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 31 Oktober 2024 — PT. SINAR BANDAR INDOTAMA lawan ADE SYAHPUTRA
45 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 18-10-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1097 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 18 Oktober 2024 — PT DWIHARTA LOGISTINDO, lawan ISEP
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 29-10-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 29 Oktober 2024 — M. AMIN lawan PT INDAKO TRADING COY
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 21-10-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 21 Oktober 2024 — SC LOWY FINANCIAL (HK) LIMITED terhadap PT NAMASINDO PLAS
42 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 15-10-2024 — Upload : 20-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1188 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 15 Oktober 2024 — ACHMAD DAHLAN, DKK (44 ORANG) terhadap TIM KURATOR PT. PLAZA ADIKA LESTARI (DALAM PAILIT)
42 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap

Upload : 19-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2024

1. ABDUL FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., 2. Dr. Ir. PETRUS KASIHIW, M.T VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;;
53 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

3897 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

8417 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

2902 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

2497 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

3520 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

2482 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

2266 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

4178 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

3571 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

2452 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

2594 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

1999 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

2220 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2566 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

3822 — 1626

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

3994 — 2327

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

5131 — 2355

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

3595 — 1769

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

4629 — 5888

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

3773 — 1860

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Register : 24-06-2024 — Putus : 18-09-2024— Upload : 21-10-2024

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024

251 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Register : 25-03-2024 — Putus : 14-06-2024— Upload : 03-10-2024

Putusan Nomor 1787 B/PK/PJK/2024

137 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT DUTANUSA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Putus : 13-03-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 618 B/PK/PJK/2024

190 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 30-07-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 3143 B/PK/PJK/2024

173 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 06-05-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 816 B/PK/PJK/2024

309 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 18-03-2024 — Putus : 04-06-2024— Upload : 16-07-2024

Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024

550 — 131

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

736 — 814 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

460 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

683 — 569 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

685 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

666 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

690 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

758 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

649 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

591 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

762 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

597 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

788 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

565 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Penyitaan Penyitaan terhadap Aset BUMN/BUMD

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

939 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Selengkapnya (...)

Kata Kunci : Penyitaan aset BUMN/BUMD

PERDATA UMUM/10/SEMA 7 2012

1464 — 0

Penyitaan terhadap aset BUMN (Persero) dapat dilakukan, pelaksanaannya mengacu ke Pasal 197 HIR.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Tenggang Waktu Pengajuan PK

Kata Kunci : tenggang waktu pengajuan pk;tenggat waktu

AGAMA/7/SEMA 4 2014

1514 — 0

Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan PK, apakah sejak ditemukannya surat-surat (novum) meskipun Perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak?Jawab:Tenggat waktu upaya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Kasasi Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung

Kata Kunci : Tentang Kasasi; Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung; Pasal 45A;

PIDANA MILITER/F.2/SEMA 4 2014

1607 — 0

a. Kasasi Atas Dakwaan Kumulatif dimana Salah Satunya Di Ancam Penjara 1 Tahun atauKurang Surat dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu ke satu :melanggar pasal 281 KUHP, dan ke dua: melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.Majelis ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Surat Gugatan Penjualan Harta Warisan Penjualan Harta Warisan Tanta Persetujuan Ahli Waris Lainnya

Kata Kunci : penjualan harta warisan; persetujuan ahli waris; ahli waris; hukum waris

AGAMA/17/SEMA 7 2012

2084 — 0

Apakahdapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan tanpapersetujuan ahli waris lainnya?Apakahpembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yangberitikad baik yang perlu dilindungi?Jawab:AgamaIslam ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Pemberitahuan Putusan Melalui Lurah/Kepala Desa

Kata Kunci : Pemberitahuan Putusan Melalui Lurah/Kepala Desa

PERDATA UMUM/A.6/SEMA 4 2014

1037 — 0

Baik panggilan maupun pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Kepala desa atau Lurah tidak diperlukan bukti penyampaian dari Kepala Desa/Lurah kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Pembagian Harta Perkawinan Gugatan Pembagian HArta Perkawinan

Kata Kunci : pembagian harta perkawinan; gugatan pembagian harta; harta perkawinan

AGAMA/15/SEMA 7 2012

1066 — 0

ApakahPengadilan Agama dapat menerima gugatan pembagian harta bersama dimanaperkawinan dilakukan di luar negeri dan telah lewat dari satu tahun tidakdidaftarkan di Indonesia, dan keduanya telah bercerai. Jawab:Perkawinansesama Warga Negara ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Kewenangan Pengadilan Militer Tindak Pidana sebelum Terdakwa Menjadi Prajurit

Kata Kunci : tindak pidana sebelum menjadi prajurit;

PIDANA MILITER/7/SEMA 4 2014

1222 — 122

Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan pasal 266 ayat (1) jo ayat (2)jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena terdakwa ketika masuk seleksi Secatam TNI-ADmenggunakan ijazah orang lain (familinya) bernawa Irwan Fahla, karena usiaTerdakwa saat itu sudah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pelaksanaan Putusan Selesainya Eksekusi dan Lelang Eksekusi

Kata Kunci : Selesainya Eksekusi dan Lelang Eksekusi

PERDATA UMUM/B.6/SEMA 4 2016

1414 — 0

Proses eksekusi atau Lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Pengujian Pengesahan Badan Hukum

Kata Kunci : Pengujian; Pengesahan; Badan Hukum; Pengujian Pengesahan Badan Hukum;

TATA USAHA NEGARA/A.4/ SEMA 3 2018

660 — 0

Pengujiansurat keputusan TUN yang diterbitkan oleh MenteriHukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspekformal administratif badan hukum dan perizinannyasaja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Dapat Tidaknya Anggota Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian

Kata Kunci : Perceraian; keluarga menjadi saksi; saksi keluarga; keluarga menjadi saksi dalam perkara perceraian

AGAMA/5/SEMA 7 2012

1488 — 0

Pada prinsipnya saksikeluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah,sekalipun pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan Tanpa disumpah.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Uang Pengganti Umum

Kata Kunci : Pengaturan uang pengganti

PIDANA KHUSUS/C.7/SEMA 7 2012

1322 — 0

Tentang uang pengganti telah ditentukan dalam pasal 18ayat (1b) dan pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999:Pasal 18 ayat (1b): ...yang jumlahnyasebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi.Pasal 18 ayat ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama

Kata Kunci : eksekusi, hak asuh, tidak bersedia, non-executable

AGAMA/5.B/SEMA 1 2022

1223 — 0

Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap non-executable, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perkawinan Isbat Nikah Kumulasi Isbat Nikah atas Pernikahan Kedua tengan Perceraian

Kata Kunci : isbat nikah; kumulasi isbat nikah; izin poligami; perceraian; pernikahan kedua

AGAMA/12/SEMA 7 2012

1530 — 0

Dalamhal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian,sedangkan pernikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istripertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izinpoligami dari ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Pengertian Ahli Waris dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP

Kata Kunci : Pengertian ahli waris

PIDANA UMUM/5/SEMA 4 2014

1000 — 0

Ahli Waris dapat mengajukanPeninjauan Kembali apabila Pewaris/Terpidana telah meninggal dunia.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Rencana Perdamaian Pengajuan rencana perdamaian kedua oleh Debitur Pailit setelah yang pertama ditolak oleh Kreditur

Kata Kunci : Pailit, PKPU, Rencana Perdamaian,

PERDATA/2.a /SEMA 5 2021

2079 — 0

Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama HIbah Gugatan Pembatalan Hibah

Kata Kunci : gugatan; pembatalan hibah; hibah; gugatan waris; ahli waris

AGAMA/1.G/SEMA 3 2018

1350 — 0

Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkaragugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagaipihak.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum Penggabungan Gugatan Nafqah Anak, Hadhanah, dan Harta Bersama

Kata Kunci : Gugatan nafkah anak;hadhanah;harta bersama

AGAMA/8/SEMA 7 2012

1379 — 0

Perkara gugatan nafkah anak, Hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasisesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50Tahun 2009.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum

Kata Kunci : perwalian, kuasa asuh, orang tua

AGAMA/2/SEMA 3 2023

808 — 411

Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua sebagai wali untuk mewakili ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan kepemilikan tanah bersertifikat yang tidak menarik penjual sebagai pihak

Kata Kunci : kriteria gugatan kurang pihak; gugatan kepemilikan tanah kurang pihak

PERDATA UMUM/1.c/SEMA 10 2020

7286 — 1366

c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kadaluwarsa Kadaluarsa Menuntut Hak Pesangon

Kata Kunci : daluwarsa, hak pesangon

PDT.SUS/B.5/SEMA 4 2014

1903 — 0

Rumusan Pasal 96UU No. 13 Tahun 2003 yang telah di-judicial review berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-/2012 tanggal 19 September 2013 bukan menerbitkan norma baru. Olehkarenanya dalam memutus kedaluwarsa tidak mengurangi kebebasan ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

8059 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

6446 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

6441 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

7233 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

6559 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

4995 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

7239 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

7175 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

8655 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Upload : 21-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2024

1. UNTUNG TAMSIL, S.SOS., M.SI., 2. YOHANA DIAN HINDOM, SE., MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK;;
36 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap

Upload : 19-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2024

1. ABDUL FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., 2. Dr. Ir. PETRUS KASIHIW, M.T VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;;
53 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
1333 — 1224 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
2584 — 4779 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
2357 — 5082 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
2455 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
2519 — 1721 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
2300 — 1115 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
1628 — 499 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
1613 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
3573 — 2583 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
2912 — 1362 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
2790 — 656 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
7238 — 92089 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
3543 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish