Direktori Putusan

Register : 10-04-2025 — Putus : 20-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/PDT.SUS-PHI/2025

Tanggal 20 Mei 2025 — ABDUL MANAP (Penggugat) VS PT. HUA SHENG PACKAGING INDONESIA (Tergugat)
17 — 12

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 14-03-2025 — Putus : 15-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/PDT.SUS-PHI/2025

Tanggal 15 Mei 2025 — PETRUS SO (Penggugat), ALFONSUS JONE TUKAN (Penggugat), FRANSISKUS BERO (Penggugat), IMELDA FAY (Penggugat), ARIS JEFRITA BANU (Penggugat), SITI SUMAYAH AJJARAH (Penggugat), RIZKY FADHILLAH (Penggugat), BERNAD (Penggugat), DELFIAN SARINA MERTIN (Penggugat), ROBERTUS SUPARMAN (Penggugat), MIKHAEL TASILOIN (Penggugat), SISILIA REGA KOTEN (Penggugat), ALARIKO BABO (Penggugat), FLORENTINO SOARES (Penggugat), LIDIA SOARES (Penggugat), IMELDA UTHA (Penggugat), WILHELMUS WULA (Penggugat), PATRISIUS BANA (Penggugat), DAUD LIMBE (Penggugat), MARIA SISI (Penggugat), KRISTINA KILA (Penggugat), FEDINANDUS NAOT (Penggugat), VIRIATO REIS MENESES (Penggugat), LOURDES MAIA MARTINS (Penggugat), GABRIEL GANGGUT (Penggugat), RICON NAIF (Penggugat), CARLITO LOPES (Penggugat), AMANDUS MOSA (Penggugat), ALDOSIUS BESIN (Penggugat), DONATUS WARA (Penggugat), MARTINA MATI (Penggugat), GUIDO MARIANO (Penggugat), MARIA EMA KOTEN (Penggugat), YOHANES POTE KEDATI (Penggugat), BENEDIKTA NOPING TUKAN (Penggugat) VS PT.CITRA AGRO KENCANA (Tergugat)
10 — 14

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata

Putus : 09-04-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1050 K/Pdt/2025

Tanggal 9 April 2025 — TOMMY KOMALA DJOHAN vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) (PERSERO) TBK
12 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 28-02-2025 — Putus : 14-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1507 K/PDT/2025

Tanggal 14 Mei 2025 — TATI ROSITAWATI ALIAS TITA BINTI MUHIDIN (Penggugat), Eka Indri Murdayani Binti Supriyono alias Supriono (Penggugat), Danang Priyono bin Supriyono alias Supriono (Penggugat), Mega Anjani Binti Supriyono alias Supriono (Penggugat) VS FITRIANA alias Nana Binti SULISTIONO MUCHTASOR (Tergugat), SULISTIONO MUCHTASOR (Tergugat), NETTI ACTIAVANI (Tergugat)NURKHOLIS (Turut Tergugat), MOCH. SARURUDIN als SULUR (Turut Tergugat), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Ciamis (Turut Tergugat)
16 — 17

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata

Register : 12-03-2025 — Putus : 05-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1809 K/PDT/2025

Tanggal 5 Mei 2025 — Chili Meis Lanes (Penggugat) VS Menteri ATR/BPN di Jakarta cq.Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Manado (Tergugat), Walikota Manado (Tergugat), Gubernur Sulawesi Utara (Tergugat), Presiden Repubik Imdonesia (Tergugat), Gun Honandar (Tergugat), PT.Manado Tongkeina Molas Wisata Estate (Tergugat), Maesa Samola (Tergugat), Tirza Samola (Tergugat), Dorothea Samola (Tergugat), Kepala Kecamatan Bunaken cq.Kepala Kelurahan Tingkeina (Tergugat)
14 — 7

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 07-03-2025 — Putus : 14-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1722 K/PDT/2025

Tanggal 14 Mei 2025 — Robertus Nancur (Penggugat), Siprianus Ndarung (Penggugat) VS Titus Ladung (Tergugat), Paulus Sany Denggot (Tergugat)Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai (Turut Tergugat)
12 — 10

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan

Register : 27-09-2024 — Putus : 21-10-2024 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1611 K/PID/2024

Tanggal 21 Oktober 2024 — Penuntut Umum VS HERU PURNOMO Bin SUTRISNO E. (Terdakwa)
16 — 7

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 21-03-2025 — Putus : 20-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2025

Tanggal 20 Mei 2025 — SALBIATI (Penggugat) VS APRIYANTO (Tergugat)
15 — 5

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 03-03-2025 — Putus : 14-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1533 K/PDT/2025

Tanggal 14 Mei 2025 — PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 (Penggugat) VS Irawati (Tergugat), Gatot Suherman (Tergugat), Ishak Yuarsa (Tergugat), Zildan Nafis (Tergugat), Abdul Haris (Tergugat), Purnomo (Tergugat), Jabal Thariq (Tergugat), Ahmad Sofyan (Tergugat), Ansori (Tergugat), Nurhalimah (Tergugat), Sri Artati KD (Tergugat), Alamin (Tergugat), PT Bumi Madu Mandiri (Tergugat), Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan (Tergugat), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung (Tergugat)PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (Turut Tergugat), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI (Turut Tergugat)
12 — 4

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi

Register : 10-03-2025 — Putus : 14-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1766 K/PDT/2025

Tanggal 14 Mei 2025 — PT Cipta Graphia Sukses (Penggugat) VS PT Cipta Permata Properti Indonesia (Tergugat)Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat), 4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Kramat (Turut Tergugat), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor (Turut Tergugat)
11 — 11

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 17-03-2025 — Putus : 15-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/PDT.SUS-PHI/2025

Tanggal 15 Mei 2025 — PT Kencana Wisata Nusakarya (Penggugat) VS Lod Hendrik Wakum (Tergugat)
13 — 2

Register : 06-03-2025 — Putus : 14-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713 K/PDT/2025

Tanggal 14 Mei 2025 — Anak Agung Ngurah Darmawan (Penggugat) VS A.A. NGR. MANIK KERTANEGARA (Tergugat), I GUSTI AYU SUARTINI (Tergugat), ANAK AGUNG NGURAH PUTERA KUSUMA WARDANA (Tergugat), ANAK AGUNG NGURAH ARI KRISNA (Tergugat), ANAK AGUNG SAGUNG PUTRA (Tergugat), I NYOMAN DIRA (Tergugat)Pekaseh Subak Kerdung (Turut Tergugat), Kepala Kelurahan Pemecutan (Turut Tergugat), Pemerintah Kota Denpasar Cq. Camat Denpasar Barat (Turut Tergugat), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Denpasar (Turut Tergugat), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar (Turut Tergugat)
12 — 3

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 08-04-2025 — Putus : 27-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/PDT.SUS-PHI/2025

Tanggal 27 Mei 2025 — Dody Kusyadi (Penggugat), Ardah Bella (Penggugat), Agus Supriyatno, SE (Penggugat) VS PT. NUSA SURYA CIPTADANA (Tergugat)
13 — 4

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi

Register : 11-03-2025 — Putus : 05-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793 K/PDT/2025

Tanggal 5 Mei 2025 — Yvonne Maria Nurima SH (Penggugat) VS PT. Mechtron Mastevi Indonesia (Tergugat), Wendi (Tergugat), Linawaty Yap (Tergugat)
11 — 6

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi

Register : 05-03-2025 — Putus : 14-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1690 K/PDT/2025

Tanggal 14 Mei 2025 — PT CITRA SURYA INDONESIA (Penggugat) VS PT OZE MITRA INDONESIA (Tergugat)EZZET CHEHAB (Turut Tergugat), ETTY LATIFAH ALJUFRI (Turut Tergugat), PT BANK UOB Indonesia (Turut Tergugat), KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (Turut Tergugat)
12 — 3

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer Kesusilaan

Register : 17-03-2025 — Putus : 10-04-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/MIL/2025

Tanggal 10 April 2025 —
14 — 7

Register : 20-03-2025 — Putus : 20-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1930 K/PDT/2025

Tanggal 20 Mei 2025 — NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO (Penggugat) VS DAVID SIEMENS KURNIAWAN (Tergugat), DEDI WIJAYA, S.H., M.Kn. (Tergugat), PT ARTAMAS KURNIA SENTOSA (Tergugat)PT SRISAMPANA KHARISMA YOUNG (Turut Tergugat), PT TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA (Turut Tergugat), PT TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA (Turut Tergugat), MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (Turut Tergugat)
12 — 6

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 22-04-2025 — Putus : 28-05-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2133 K/PDT/2025

Tanggal 28 Mei 2025 — JABIR IBRAHIM (Penggugat) VS K.H. ABDUL GANI KASUBA, LC (Tergugat)
14 — 8

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 14-02-2025 — Putus : 05-06-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/PDT/2025

Tanggal 5 Juni 2025 — DRS. IRWANSYAH SITEPU (Penggugat), ZULFAN HUSAIRI (Penggugat), MIA AMELIA IRNA SARI (Penggugat), SITI ROSMIANA GIRSANG (Penggugat), INDAH LOKESWARI (Penggugat), IRFAN SUHENDRA (Penggugat), SURI SUKMAWATI (Penggugat), NAISAH (Penggugat), LIN LIN (Penggugat), YENNY (Penggugat), RUDY (Penggugat), EDY SUSANTO (Penggugat), MOHAMMAD DIPONEGORO (Penggugat), AHMAD ABDUL AFIK (Penggugat) VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (Tergugat), PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, C.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA, C.q. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG (Tergugat)
11 — 5

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 14-03-2025 — Putus : 24-04-2025 — Upload : 20-06-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3133 K/PID.SUS/2025

Tanggal 24 April 2025 — Penuntut Umum VS RIZKI PRATAMA MUDA (Terdakwa)
16 — 5

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

4802 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

10874 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

3567 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

3148 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

4411 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

3867 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

2766 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

5792 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

4260 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

2998 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

3275 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

2405 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

3532 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2976 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

5124 — 1732

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

4518 — 2444

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

6475 — 2529

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

4891 — 1897

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

5452 — 6198

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

4323 — 1930

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Putus : 16-12-2024— Upload : 23-05-2025

Putusan Nomor 6364 B/PK/PJK/2024

69 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;

Putus : 06-09-2024— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024

118 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembakaran Lahan (Lingkungan Hidup)

Putus : 22-06-2023— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 695 K/AG/2023

143 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap

PEMBATALAN ISBAT NIKAH

Putus : 27-02-2025— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 512 B/PK/PJK/2025

61 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;

Putus : 03-12-2024— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 5722 B/PK/PJK/2024

55 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 14-04-2025— Upload : 21-05-2025

Putusan Nomor 727 K/Pdt/2025

49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn.,

Register : 24-06-2024 — Putus : 18-09-2024— Upload : 21-10-2024

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024

1543 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Register : 25-03-2024 — Putus : 14-06-2024— Upload : 03-10-2024

Putusan Nomor 1787 B/PK/PJK/2024

523 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT DUTANUSA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Putus : 13-03-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 618 B/PK/PJK/2024

196 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 30-07-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 3143 B/PK/PJK/2024

275 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 06-05-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 816 B/PK/PJK/2024

1406 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 18-03-2024 — Putus : 04-06-2024— Upload : 16-07-2024

Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024

1601 — 339

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

1271 — 1026 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

768 — 428 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

1995 — 870 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

984 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

190 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

350 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

406 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Kesusilaan Perkara Keseteraan Gender Pelanggaran Kesusilaan karena godaan perempuan bukan alasan peringan atau peniadaan pidana

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

987 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Selengkapnya (...)

Kata Kunci : Kesusilaan, peringan pidanam peniadaan pidana, bujuk rayu

MILITER/1.a /SEMA 5 2021

1369 — 0

Pelanggaran kesusilaan yang terjadi karena bujuk rayu/godaan/inisiatif dari seorang perempuan, tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Jinayat Anak

Kata Kunci : pendamping, anak korban, saksi

AGAMA/4.A/SEMA 1 2022

672 — 0

Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak Korban di depan sidang pengadilan, tidak boleh lagi bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Perhitungan berkekuatan hukum tetapnya putusan

Kata Kunci : BHT, hari kerja

AGAMA/5.c/SEMA 5 2021

1406 — 0

Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan HukumTetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Pemeriksaan Sengketa Terkait Kewenangan TUN dan Perdata

Kata Kunci : Pemeriksaan Sengketa; Pemeriksaan Sengketa Terkait Kewenangan TUn dan Perdata;

TATA USAHA NEGARA/F.4/SEMA 4 2014

1331 — 0

Dalam sengketa TUN tidak ada proses contradiktoir, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusanTUN.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Mewakili BUMN/BUMD

Kata Kunci : Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

PERDATA UMUM/3/SEMA 4 2014

3305 — 0

Berdasarkan Pasal 38 Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Jaksa Pengacara Negara berwenang menjadi kuasa hukum BUMN/BUMDCATATANKesepakatan Kamar Perdata Tahun 2014 merevisi SEMA 7 Tahun 2012 Sub Perdata Umum I.g ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Ketentuan Pembatasan Upaya Hukum Kasasi

Kata Kunci : Ketentuan Pembatasan Upaya Hukum Kasasi; Kasasi;

TATA USAHA NEGARA/A.2/ SEMA 3 2018

1295 — 0

RumusanKamar TUN dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 poin 6 tanggal9 Desember 2016 disempurnakan sebagai berikut :Kriteria untuk menentukan pembatasan upaya hukumkasasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hak Uji Materiil Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Uji Materiil

Kata Kunci : Kewenangan Mahkamah Agung; Kewenangan; Uji Materiil; Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Uji Materiil;

TATA USAHA NEGARA/A.1/SEMA 3 2018

1094 — 0

Mahkamah Agung berwenang melakukan hakujimateriil, meskipunundang-undangyangmenjadidasarpengujianhakujimateriildi Mahkamah Agung masih diujioleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang bab, materi muatanpasal atau ayat yang sedangdiuji di ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kumulasi Gugatan

Kata Kunci : Kumulasi; Komulasi; Kumulasi Gugatan;

TATA USAHA NEGARA/G.6/SEMA 7 2012

1357 — 0

1. Apakah dimungkinkan kumulasi gugatan terhadap beberapaKTUN yang saling berkaitan?Jawab :Kumulasi (penggabungan)gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN tersebutkarakter (sifat) hukumnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Meninggalnya Pemohon PK sebelum PK diputus MA

Kata Kunci : Pemohon PK

PIDANA UMUM/A.9/SEMA 7 2012

836 — 0

Dalam hal pemohon PK meninggal dunia sebelumpermohonan PK diputus oleh MA, berkas PK dikembalikan ke PN oleh Panitera MAuntuk dilengkapi persyaratan PK oleh Ahli Waris.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Kehadiran Terpidana pada Sidang Pemeriksaan PK di Pengadilan Negeri Pemeriksaan PK dimana Terpidana Menjalani Pidana Di Luar Daerah Hukum Pengadilan Pengaju

Kata Kunci : Kehadiran terpidana dalam tingkat PK

PIDANA UMUM/3.B/SEMA 4 2016

1562 — 0

Dalam hal Terpidana menjalani pidana di luardaerah hukum pengadilan pengaju, permintaan peninjauan kembali tetap diajukandi pengadilan pengaju. Pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali dapatdidelegasikan ke pengadilan di tempat Terpidana ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan yang Diajukan oleh Orang yang Buta Huruf

Kata Kunci : Gugatan yang diajukan oleh Orang yang Buta huruf

PERDATA UMUM/2.a-c/SEMA 7 2012

1989 — 0

a) Sesuai dengan Pasal 120 HIR, maka Penggugat tersebut menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk mengemukakan maksudnya akan mengajukan gugatan dengan menyebutkan alasan-alasannya, untuk itu Ketua Pengadilan membuat catatan gugatan. Untuk pekerjaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Dakwaan Splitzing dalam Perkara Penyertaan

Kata Kunci : Dakwaan Splitzing dalam perkara penyertaan

PIDANA UMUM/B.6 dan 7/SEMA 7 2012

1526 — 0

Apakah Penuntut Umum dapat melakukanpenggabungan dakwaan atau splitzing dalam perkara penyertaan, hal tersebutmeruakan kewenangan Jaksa/Penuntut Umum.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Perihal Gugatan

Kata Kunci : Tidak mempunyai kepentingan hukum, lewat waktu, tidak dapat diterima

TATA USAHA NEGARA/2.A/SEMA 2 2019

1291 — 0

Dalam hal penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatanlewat waktu, maka amar putusan adalah gugatan tidak diterima (niet onvankelijkeverklaard)

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Pasca UU Cipta Kerja Gugatan yang diajukan dan belum diperiksa sebelum terbitnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja

Kata Kunci : Gugatan PHI, UU Cipta Kerja, Ketenagakerjaan

PERDATA/3.a.1 /SEMA 5 2021

2277 — 0

Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Putusan bij Verstek

Kata Kunci : putusan bij Verstek

PERDATA UMUM/4.a-c/SEMA 7 2012

3305 — 0

Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata pengadilan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Kesusilaan Tindak Pidana Zinah

Kata Kunci : Kejahatan Kesusilaan; Tindak Pidana Zinah;

PIDANA MILITER/D.5.b/SEMA 3 2015

4008 — 0

Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Pengangkatan dan Pencabutan Surat Kuasa

Kata Kunci : pengangkatan dan Pencabutan Surat Kuasa

PERDATA UMUM/1.e/SEMA 7 2012

2652 — 0

Sesuai dengan Pasal 1816 KUHPer, dalam hal pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang lama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang diberi kuasa semula tentang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Batasan Pemidanaan dalam Perkara Concursus Realis

Kata Kunci : Batasan pemidanaan dalam perkara concursus realis

PIDANA UMUM/B.10.a/SEMA 7 2012

1545 — 0

Apaila dalam suatu perkara Terakwa didakwadengan dakwaan kumulatif dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti makadijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberatditambah 1/3.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Bunyi amar Putusan atas Putusan yang Tidak Tersedia Upaya Hukum

Kata Kunci : amar putusan, kepailitan/PKPU tidak ada upaya hukum

PERDATA KHUSUS/2.c/SEMA 3 2015

1531 — 1569

Jika terhadap putusan kepailitan/PKPUyang tidak tersedia upaya hukum apapun tetap diajukan ke MA, maka isi amarputusan adalah TIDAK DAPAT DITERIMA.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perkawinan Isbat Nikah Isbat Nikah Atas Perkawinan Siri

Kata Kunci : isbat nikah; nikah siri; perkawinan siri

AGAMA/13/SEMA 7 2012

2147 — 0

Padaprinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang.Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah(Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).

Selengkapnya (...)

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

9970 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

7966 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

9456 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

8260 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

7651 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

7347 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

5613 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

8982 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

8767 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 10-01-2021 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 23-01-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor API Test 123

Tanggal 11 Januari 2021 —
594 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Upload : 21-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2024

1. UNTUNG TAMSIL, S.SOS., M.SI., 2. YOHANA DIAN HINDOM, SE., MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK;;
717 — 740 — Berkekuatan Hukum Tetap

Upload : 19-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2024

1. ABDUL FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., 2. Dr. Ir. PETRUS KASIHIW, M.T VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;;
699 — 486 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
2646 — 1667 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 05-09-2023 — Upload : 21-12-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 September 2023 — PUTRA KELANA alias KELANA bin NURSAM (almarhum)
473 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
3395 — 5731 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
3336 — 9785 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
3144 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
3284 — 2021 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
2899 — 1332 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
2130 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
2184 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
4920 — 3263 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
4252 — 1610 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
4195 — 1260 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
7971 — 92273 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
4113 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish