Direktori Putusan

Putus	Register	Upload
2024 211018 2023 849526 2022 885524 2021 892069 2020 917120 selengkapnya	2024 165847 2023 829246 2022 865679 2021 869763 2020 886756 selengkapnya	2024 245786 2023 888766 2022 931946 2021 980692 2020 1165334 selengkapnya

Putusan Mahkamah Agung

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi

Putus : 20-02-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/Pdt/2024

Tanggal 20 Februari 2024 — INGGRIT ANGRAINI PONTOH VS TINA SUNDARTINA
2 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP

Register : 15-02-2024 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/TUN/KI/2024

Tanggal 18 Maret 2024 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS VS PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN);;
2 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — CIHIN, DKK VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN., 2. PT BANYU KAHURIPAN INDONESIA;;
6 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — PT. THE COSTUME MAGNIFIQUE VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
4 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 15-01-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/TUN/2024

Tanggal 19 Maret 2024 — SINGKANG W. KASUMA, S.H., M.H vs BUPATI KAPUAS;;
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 15-01-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2024

Tanggal 19 Maret 2024 — MOCH. ZAINUL CHASAN vs BUPATI PROBOLINGGO;;
5 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/TUN/2024

Tanggal 26 Februari 2024 — SANGKA SUCI, DKK vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA DAN., 2. SUNARTY, DKK;;
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/TUN/2024

Tanggal 14 Maret 2024 — Ny. LILIK MINARNI vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO., 2. HARY PRANOTO;;
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — NYONO vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN., 2. HJ. AULIA ULFAH, S.E., M.M;;
5 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — INDRA FAUZI, S.Pd., S.H vs BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN);;
6 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — YAYASAN POKTAN BATU BULAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN DAN PT KARYA DEWI PUTRA;;
6 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — BUPATI SUKOHARJO vs SUDINO;;
6 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — PT. BUMI PERMATA INDONESIA vs BUPATI BUNGO;;
6 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — AHMAD ABUBAKAR SIDDIQ vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG;;
5 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG vs H. MUDINI;;
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG., II. NAOMI CHRISTINA vs RUSLI WAHYUDI;;
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — H. MUHAMAD ALI, DKK vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. YUNI PRIWIJAYANTI;;
6 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — NENDA alias UJANG SUNANDAR vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI., II. BETTY HADIATI NOOR;;
5 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH., 2. THAMRIN, S.E;;
4 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — CV SAMITRA JAYA vs 1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL., 2. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN (BLP) DIY;;
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

2711 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

5150 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

2006 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

1679 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

2527 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

1653 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

1633 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

2804 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

2573 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

1746 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

1764 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

1461 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

1482 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

1940 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

2984 — 1542

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

3310 — 2124

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

4024 — 1933

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

2847 — 1602

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

3641 — 5119

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

3104 — 1513

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

26 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

21 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

129 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

106 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

107 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

104 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

140 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

116 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

94 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

107 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

95 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

91 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

432 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 27-09-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 1084 K/Pid/2023

425 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 362 KUHP

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 03-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3493 B/PK/PJK/2023

379 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak Sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yanng berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 02-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3681 B/PK/Pjk/2023

342 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 26-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 5850 K/Pid.Sus/2023

386 — 0

Liza Utari, S.H., M.H.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 06-10-2023— Upload : 06-12-2023

Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2023

417 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap

PERLINDUNGAN ANAK

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 08-08-2023— Upload : 28-08-2023

Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

885 — 883 — Berkekuatan Hukum Tetap

pembunuhan berencana sambo yoshua hutabarat

Selengkapnya (...)

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyerahan Alasan (Memori) Peninjauan Cembali

Kata Kunci : TEST

Kejahatan/2019

8 — 0

TESTER

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Amar PK Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Formil

Kata Kunci : amar pk yang tidak memenuhi ketentuan formil;

AGAMA/1/SEMA 3 2015

783 — 0

PermohonanPeninjauan Kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnyaMenyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Perkawinan Perkawinan Siri yang lebih dari satu kali

Kata Kunci : Kejahatan Perkawinan; Perkawinan Siri yang lebih dari satu kali; Perkawinan Siri;

PIDANA MILITER/D.3.c/SEMA 3 2015

922 — 0

3. Perkawinan Siri yang lebih dari 1 KaliBahwa perbuatan seorang Prajurit yang melangsungkan perkawinan secarasiri lebih dari 1 (satu) kali (tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang),perkawinan-perkawinan siri yang telah dilakukannya tersebut ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Putusan Amar Putusan

Kata Kunci : putusan; amar putusan; salinan putusan; penetapan ikrar talak

AGAMA/3/SEMA 1 2017

748 — 0

Perintahpenyampaian Salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 8 UUNo. 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Paniterabekewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomordan tanggal ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Jinayat Anak Hakim Anak

Kata Kunci : hakim anak; jinayat anak; perkara jinayat;

AGAMA/6/SEMA 4 2016

577 — 0

Hakim Mahkamah Syariah di Aceh yang belumbersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku ataukorbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Perkara yang Tidak Dapat diajukan Kasasi

Kata Kunci : Perkara; Perkara Yang Tidak Dapat Diajukan Kasasi;

TATA USAHA NEGARA/C.6/SEMA 4 2016

1261 — 0

Kriteriapembatasan upaya hukum kasasi dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun2004 adalah bagi keputusan pejabat daerah yang berasal dari sumber kewenangandesentralisasi. Tetapi terhadap keputusan pejabat daerah yang bersumber dari ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Pengadilan Negeri

Kata Kunci : Kewenangan Pengadilan Negeri

PERDATA UMUM/B.3/SEMA 4 2016

1325 — 0

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Pembuktian Kekuatan syahadah al-istifadhah dalam perkara itsbat nikah dan ikrar wakaf

Kata Kunci : syahadah al istifadhah, itsbat nikah, ikrar wakaf

AGAMA/1.a/SEMA 10 2020

1073 — 1348

Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Upah Proses Tentang Batasan Lamanya Upah Proses

Kata Kunci : upah proses, batasan lamanya upah proses

PERDATA KHUSUS/2.F/SEMA 3 2015

2115 — 660

Pasca Putusan MK No.37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amarputusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihanwaktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Alasan Pemaaf dan Pembenar Alasan Pemaaf dan Pembenar di Luar Undang-Undang

Kata Kunci : Alasan pemaaf dan pembenar di luar undang-undang

PIDANA UMUM/B.4/SEMA 7 2012

1298 — 0

Pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaafdan pembenar di luar dari yang disebut dalam undang-undang. Contoh:- Guru memukulmurid.<!--[if ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Amar Putusan Kasasi atas Permohonan Kasasi dimana Sebelumnya Permohonan Banding Lewat Waktu

Kata Kunci : Permohonan Banding lewat Waktu

PERDATA UMUM/1.c/SEMA 3 2015

2103 — 0

Dalam hal putusan pengadilan tingkat banding menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima karena Pemohon terlambat mengajukan permohonan banding, maka isi amar Putusan Kasasi adalah: MENOLAK KASASI, karena putusan pengadilan tingkat pertama ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Umum Penyebutan Pelaku yang merupakan Anak-Anak

Kata Kunci : Hukum acara pidana; Pelaku tindak pidana; Anak-anak

PIDANA UMUM/A.4/SEMA 1 2017

1612 — 0

Bahwa penyebutan terhadap pelaku tindak pidana anak bukan "Terdakwa", tetapi "Anak", demikian juga Anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut saksi korbanm tetapi "Anak Korban", dan anak yang menjadi saksi disebut dengan "Anak Saksi" agar ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Pemeriksaan Tingkat Banding Putusan sela pengadilan banding atas kelalaian pengadilan tingkat pertama dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan

Kata Kunci : Tingkat banding, putusan sela, lalai memenuhi syarat

AGAMA/5..a/SEMA 5 2021

1356 — 0

Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwapemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum Penggabungan Gugatan Nafqah Anak, Hadhanah, dan Harta Bersama

Kata Kunci : Umum-Penggabungan Gugatan Nafqah Anak, Hadhanah, dan Harta Bersama

AGAMA/7/SEMA 7 2012

766 — 0

Perkara gugatan nafqah anak, Hadhanah, dan harta bersama data dikumulasi sesuai Pasal 86 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dennen Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dennen Undang-undang No 50 Tahun 2009.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pemeriksaan di Persidangan Sifat persidangan acara pemeriksaan anak sebagai saksi maupun korban dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa.

Kata Kunci : pemeriksaan anak, anak sebagai saksi, anak sebagai korban

PIDANA/4/SEMA 05 2021

1507 — 0

Dalam sidang perkara terdakwa orang dewasa, pada saat acara pemeriksaan Anak sebagai Saksi dan/atau Anak sebagai Korban, maka sidang dilaksanakan tertutup untuk umum. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga atau atribut ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan

Kata Kunci : ahli waris ghaib, titip, baitul mal

AGAMA/2.A/SEMA 1 2022

916 — 0

Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan kepengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnyadititipkan pada ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : Pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara.

PIDANA KHUSUS/A.5/SEMA 4 2016

3451 — 0

Ketentuan batas waktu 60 haripengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Surat Kuasa Insidentil

Kata Kunci : Surat Kuasa Insidentil

PERDATA UMUM/1.h/SEMA 7 2012

2173 — 0

Surat kuasa insidentil bisa diterima dalam beracara di semua tingkat Peradilan

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Pemidanaan Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika; Pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009; Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

PIDANA MILITER/A.3.d/SEMA 3 2018

1216 — 0

Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer dalam angka 4 SEMA Nomor 4Tahun 2014 mengenai pemidanaan dalamPasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang menyatakan "Hakim tidak boleh menyimpangi ketentuan minimum pidana dari ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum Jaminan Utang Gugatan Harta Bersama

Kata Kunci : Jaminan utang; Gugatan harta bersama; obyek sengketa

AGAMA/1.D/SEMA 3 2018

1932 — 0

Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utangGugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkansebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketakepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatanatas ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

6273 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

5082 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

4110 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

5708 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

5800 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

5258 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

6782 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

5196 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

5632 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
274 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
1378 — 3284 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
1235 — 2848 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
1532 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
1550 — 1117 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
1434 — 778 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
961 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
779 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
2539 — 1848 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
2107 — 1147 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
1197 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
5951 — 91826 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
2725 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021

Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
2965 — 2211 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 27 Agustus 2019 — PATRIALIS AKBAR
4920 — 3494 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 April 2019 — GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
4217 — 2033 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Putusan ini merupakan putusan di tingkat kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan meniadakan pidana denda. Terdakwa adalah pejabat pada Dinas Pendidikan yang berposisi sebagai ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — Zonial Pajri, SH bin Jak Umar, Dk
4087 — 1691 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — MASRIAL bin SAHYUN
3981 — 1965 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit. Dalam pelaksanaan kegiatan, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam belanja alat-alat kesehatan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 Juli 2019 — Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS
4964 — 3109 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 2 Desember 2019 — IDRUS MARHAM
4746 — 3388 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat Perlindungan Hukum

Kata Kunci : kekeliruan putusan; Keputusan Tata Usaha Negara; Cara yang sah; iktikad baik

1/Yur/TUN/2018

5731 — 0

Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak bolehmerugikan kepentingan pihaklain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Putusan

Kata Kunci : Petitum; gugatan dalam mata uang asing; konversi mata uang;

1/Yur/Pdt/2018

6444 — 4242

Petitum untuk membayar sejumlahuang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukankonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saatpembayaran dilakukan.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : iktikad buruk; cek kosong

5/Yur/Pid/2018

7083 — 0

Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yangtidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagaipenipuan

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK;Perjanjian Kredit

1/Yur/Perkons/2018

5187 — 0

Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggunganmaupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus

Kata Kunci : Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding Arbitrase; Arbitrase Nasional;

1/Yur/Arbt/2018

5290 — 0

Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding keMahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolakpermohonan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa; PABN, APBD, pencairan pembayaran proyek; proyek yang belum selesai;

1/Yur/Kor/2018

4986 — 0

Pembayaran proyeksebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhiunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhisyarat-syarat:1) Terdapat keadaanyang memaksa sehingga pekerjaan tersebut ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah

Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan

3/Yur/Ag/2018

5314 — 0

Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Waris Tuntutan pengembalian harta warisan

Kata Kunci : Subyek Penggugat; Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara;

2/Yur/Pdt/2018

10349 — 0

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris.

Yurisprudensi Waris Ahli Waris Pengganti

Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti

2/Yur/Ag/2018

6100 — 0

Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari pewaris menjadi ahli waris pengganti.

Yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian

Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum;

4/Yur/Pdt/2018

10083 — 0

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi Waris Waris Adat

Kata Kunci : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender

3/Yur/Pdt/2018

9065 — 0

Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan

Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan

2/Yur/Pid/2018

8719 — 0

Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan

Yurisprudensi Waris WasiatWajibah

Kata Kunci : pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama;

1/Yur/Ag/2018

8141 — 0

Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang tidak beragama islam.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan Kesengajaan

Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;

3/Yur/Pid/2018

6053 — 0

Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja

Kata Kunci : Penghitungan Upah Proses

1/Yur/PHI/2018

6402 — 0

Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Arbitrase Pembatalan Arbitrase

Kata Kunci : Peninjauan Kembali dalam putusan Arbitrase, Pembatalan Arbitrase; Arbitrase Nasional

2/Yur/Arbt/2018

4134 — 0

Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agungadalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Kepegawian Pemberhentian Pegawai

Kata Kunci : pilihan hukum; kaidah hukum substantif; kaidah hukum formal

2/Yur/TUN/2018

5767 — 0

Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pajak Pajak Kendaraan Alat Berat

Kata Kunci : kontrak karya; pajak kendaraan alat berat

3/Yur/TUN/2018

3719 — 0

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dariketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Itikad baik; itikad buruk

4/Yur/Pid/2018

9488 — 0

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukanpenipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan,kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Yurisprudensi Tanah Hak MIlik Atas Tanah

Kata Kunci : Sertifikat Ganda; Kewajiban menarik kantor pertanahan sebagai turut tergugat;

5/Yur/Pdt/2018

9976 — 0

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanahyang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalahsertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

Selengkapnya (...)

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus

Kata Kunci : sistem retributf dalam pemidanaan tipikor, larangan menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja dalam tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/11

2381 — 2433

Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistem retributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jera oleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.

Rumusan Rakernas Bidang Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Kata Kunci : Sengketa TUN Pemilu

RAKERNAS/2012/TUN/1

3229 — 0

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu1.Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili sengketa TataUsaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : perkara di-split harus diberi tanda

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/9

2187 — 1307

Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang di-splits, pengadilan pengaju harus memberikan tanda khusus atau penjelasan baik disampul maupun di dalam pengantarnya.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : penjatuhan pidana oleh putusan PK tidak boleh melebihi putusan sebelumnya

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/15

2179 — 2348

Putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan semula (vide pasal 266 (3) KUHAP.);

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16

2371 — 1380

Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga

Kata Kunci : alas hak perlawanan terhadap eksekusi; perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.1

2393 — 0

Ada dua pendapat tentang perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketigaa. Perlawanan terhdap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi dapat juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti: Hak Pakai, ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19

2689 — 1660

Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Teleconference

Kata Kunci : teleconference, pemeriksaan saksi

RAKERNAS/2005/PIDANA/2

2178 — 0

Keterangan saksi yang diperiksa melalui teleconference dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan apabila tata cara pemeriksaannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : penahanan adalah diskresi hakim, putusan hakim tidak memerintahkan penahanan tidak batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/5

3410 — 2674

a. Tentang ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP. tidak bersifat imperatif apabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Izin Penyitaan

Kata Kunci : izin sita, izin penggeledahan perkara Tipikior

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/3

2806 — 1414

Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenangan perpanjangan penahanan (perkara Tipikor) sebelum pelimpahan berkas perkara adalah berlaku KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilan dimana terjadi peristiwa pidana ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Serta Merta

Kata Kunci : putusan serta merta

RAKERNAS/2012/PERDATA/1-10

7146 — 3809

1. Bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipunputusan belum berkekuatan hukum tetap,bahkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

2227 — 2300

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Sita Sita Persamaan

Kata Kunci : sita persamaan, gugurnya sita persamaan,

RUMUSAN RAKERNAS/2007/PERDATA/II

2698 — 0

a. Meskipun dalam Rv sita persamaan hanya dapat diletakan terhadap barang-barang bergerak, tetapi dalam perkembangan dan kebutuhan praktik diterapkan juga terhadap barang tetap.b. Pengadilan penerima delegasi dapat langsung meletakan sita persamaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : putusan kasasi/pk tidak mencantumkan terdakwa ditahan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/6

2449 — 1237

Dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali apabila tidak mencantumkan atau menyatakan terdakwa ditahan atau tetap berada di dalam tahanan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum apa lagi dalam putusan Peninjauan Kembali, pemohonnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Parate Eksekusi

Kata Kunci : parate eksekusi

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.2

2319 — 0

Ada dua pendapat terkait parate eksekusia. Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan atas permohona pemenang lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBgb. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengosongan secara langsung, melainkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

2329 — 1288

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia sebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pemeriksaan Saksi

Kata Kunci : tidak semua saksi perlu diperiksa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/2

2336 — 1194

Dalam tindak pidana korupsi tidak harus semua saksi diperiksa kalau memang ternyata diantara saksi-saksi itu terdapat kesamaan keterangan, hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlah saksi yang diajukan.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

2173 — 1194

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : gugatan perdata terhadap barang sitaan perkara tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/8

2450 — 2498

Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan penguasaan anak, gugatan nafkah anak, gugatan nafkah isteri, gugatan harta bersama

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/9

2735 — 2726

Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai talak, demikian pula gugatan ... [Selengkapnya]

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Panduan

Putusan Keseluruhan

Putusan Bulan Ini

Putusan Bulan Lalu

Putusan 3 Bulan Terakhir

PERATURAN PERUNDANGAN

KOMPILASI KAIDAH HUKUM

RUMUSAN KAMAR

RESTATEMENT

RUMUSAN RAKERNAS

Direktori

Peradilan

Tahun

Putusan Mahkamah Agung

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

PA POSO Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pso

PA POSO Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Pso

PA Soreang Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Sor