Direktori Putusan

Putus	Register	Upload
2021 635855 2020 894288 2019 896719 2018 834932 2017 659686 selengkapnya	2021 571618 2020 867475 2019 856634 2018 814601 2017 639468 selengkapnya	2021 754577 2020 1172273 2019 1613581 2018 523247 2017 355869 selengkapnya

Putusan Mahkamah Agung

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum

Putus : 17-06-2021 — Upload : 15-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/Pid/2020

Tanggal 17 Juni 2021 — CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 20-05-2021 — Upload : 15-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 20 Mei 2021 — 1. WIDODO, DKK VS
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 05-07-2021 — Upload : 15-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 5 Juli 2021 — 1. ALFAN DEDI, DKK VS 1. PT. ARTHINDO UTAMA, DKK
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 05-07-2021 — Upload : 15-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 5 Juli 2021 — PT. FINANSIA MULTI FINANCE, VS ERISKA TRIANA ENTENGO
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 14-06-2021 — Upload : 15-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 14 Juni 2021 — PT. KALINDO ETAM VS YULI ADI PRASTIYO
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 20-05-2021 — Upload : 15-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 20 Mei 2021 — 1. SUDARYONO, DKK VS PT. TEGUH WIBAWA BHAKTI PERSADA
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 20-05-2021 — Upload : 15-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 20 Mei 2021 — PT. GRAHA INTI JAYA VS 1. SUKARDI, DKK
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 10-06-2021 — Upload : 15-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 10 Juni 2021 — 1. MELIWATI, DKK VS PT. GUNA AGUNG SEMESTA (GAS)
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 10-06-2021 — Upload : 15-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 10 Juni 2021 — KSP CREDIT UNION Ã¢ÂÂBANURI HARAPAN KITAÃ¢ÂÂ VS AGUSTINUS
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 01-04-2021 — Upload : 15-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 1 April 2021 — JANUAZIR CHUWARDI VS LIE IN SAN
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak

Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 14-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 B/PK/PJK/2021

Tanggal 24 Februari 2021 — PT. A. SCHULMAN PLASTICS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 19-08-2021 — Upload : 14-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 19 Agustus 2021 — 1. IKA SUARI BINTI ABDUL MAÃ¢ÂÂAD, DKK VS PT. PUNCAK PRIMA LESTARI (PUNCAK DEPT. STORE & SUPERMARKET)
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 19-08-2021 — Upload : 14-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 985 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 19 Agustus 2021 — PT. SRIWIJAYA AIR VS 1. TUTO, DKK
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 19-08-2021 — Upload : 14-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 19 Agustus 2021 — FERDINAN PAPUKO VS CV. GOLDEN THREE
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 10-08-2021 — Upload : 14-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 923 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 10 Agustus 2021 — SUDISMAN Bin MAKMUN VS PT INTIMEGAH BESTARI PERTIWI,
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 10-08-2021 — Upload : 14-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 10 Agustus 2021 — LUBIS Bin HUSIN VS PT INTIMEGAH BESTARI PERTIWI
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 30-07-2021 — Upload : 14-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 30 Juli 2021 — PT. IMFARMIND FARMASI INDUSTRI, VS 1. KASIATI, DKK
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 30-07-2021 — Upload : 14-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 30 Juli 2021 — 1. SITI SIYANTI, DKK VS PT. GOLDEN FLOWER
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 10-08-2021 — Upload : 14-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 863 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 10 Agustus 2021 — NUR ZAKARIA VS PT TRANSINDO INTERDWIPANTARA (TRANSINDO + NRCSI JOINT OPERATION),
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 30-07-2021 — Upload : 14-10-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Tanggal 30 Juli 2021 — 1. JAINUDIN, DKK VS PT. PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI,
21 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

469 — 147

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

472 — 192

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

455 — 147

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

350 — 123

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

435 — 2407

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

350 — 233

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tahun 2019

385 — 599

Tentang : Biaya Riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An-Nukul

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Akad Tabarru' at-Ijarah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 126/DSN-MUI/VII/2019 Tahun 2019

340 — 426

Tentang : Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Akad Tabarru' at-Ijarah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 127/DSN-MUI/VII/2019 Tahun 2019

311 — 476

Tentang : Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 120/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018

362 — 314

Tentang : Sekuritisasi berbentuk Efek Beragun Aset berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018

346 — 78

Tentang : Pembiayaan Ultra Mikro (Al-Tamwil Li Al-Hajah Al-Mutanahiyat Al-Shughra) berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 118/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018

416 — 934

Tentang : Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018

685 — 338

Tentang : Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Akad Syirkah-Mudharabah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017

808 — 114

Tentang : Akad Syirkah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Akad Tabarru' at-Ijarah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017

347 — 49

Tentang : Akad Wakalah Bi Al-Ujrah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Akad Ijarah dan Ju'alah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017

621 — 125

Tentang : Akad Ijarah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017

419 — 757

Tentang : Akad Jual Beli Murabahah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Akad Jual Beli

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017

781 — 126

Tentang : Akad Jual Beli

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016

357 — 65

Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016

380 — 95

Tentang : Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syriah

Selengkapnya (...)

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 13-02-2020— Upload : 26-11-2020

Putusan Nomor 17 K/Pid.Sus/2020

711 — 731 — Berkekuatan Hukum Tetap

merk, merek

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 19-09-2019— Upload : 25-11-2020

Putusan Nomor 882 K/Pid/2019

481 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.; Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 15-04-2019— Upload : 08-07-2020

Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

887 — 555 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat cacat yuridis dalam konstruksi Pasal 3 UU Tipikor, di mana subjek hukum yang memiliki kewenangan, gaji, dan fasilitas seharusnya mendapat pemberatan pidana, namun Pasal 3 justru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan daripada Pasal 2. ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 29-07-2019— Upload : 07-07-2020

Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

758 — 407 — Berkekuatan Hukum Tetap

Dikembalikannya seluruh kerugian keuangan negara sejak sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan dapat dijadikan dasar untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 29-07-2019— Upload : 07-07-2020

Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

388 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap

Penghitungan kerugian keuangan negara harus membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian. Diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya baik dan telah diketahui secara luas baik ada maupun tidak ada transaksi, diskon ini tidak ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 15-07-2019— Upload : 07-07-2020

Putusan Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

919 — 756 — Berkekuatan Hukum Tetap

Adanya perbedaan (disparitas) penjatuhan pidana pada para Terpidana di kasus yang sama dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena menunjukkan adanya kekhilafan hakim.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 14-08-2019— Upload : 07-07-2020

Putusan Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

709 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap

Atasan yang lalai dari kewajibannya harus turut bertanggung jawab secara hukum apabila bawahan yang ditugaskan secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 24-09-2019— Upload : 06-07-2020

Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

382 — 1057 — Berkekuatan Hukum Tetap

Gratifikasi hanya dapat dibuktikan benar terjadi apabila Terdakwa menerima hadiah atas tindakan yang memang merupakan tanggung jawabnya. Putusan ini menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih kembali terhitung selama 3 tahun ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 11-03-2019— Upload : 21-02-2020

Putusan Nomor 29 K/Pid.Sus/2019

312 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pemanfaatan dana yang tidak sesuai peruntukannya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatkan telah terjadinya tindak pidana selama tidak terjadi kerugian bagi keuangan negara dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 17-06-2019— Upload : 21-02-2020

Putusan Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

537 — 627 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan dana dan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan swasta tanpa didahului dokumen kerja sama sekalipun tidak memperoleh keuntungan.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 31-07-2019— Upload : 20-02-2020

Putusan Nomor 1993 K/PID.SUS/2019

620 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perhitungan pemenuhan kontrak harus tetap didasarkan pada hasil kerja yang telah dicapai pada saat waktu yang ditentukan berakhir, sehingga dalam hal terdapat penggantian jabatan (dalam kasus ini General Manager) di tengah berlangsungnya kontrak ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 08-07-2019— Upload : 20-02-2020

Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

543 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" tidak diartikan hanya membuat diri sendiri orang lain benar-benar menjadi kaya, namun cukup dimaknai dengan adanya pertambahan kekayaan.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 09-04-2019— Upload : 23-12-2019

Putusan Nomor 1054 K/PID.SUS/2019

560 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap

Esensi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi dibedakan, di mana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 29-07-2019— Upload : 13-12-2019

Putusan Nomor 179 PK/Pid.Sus/2019

562 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak terpenuhinya unsur 'kesengajaan' dapat dinyatakan tidak terpenuhi apabila Terdakwa sedari awal telah menyatakan keberatan dan ketidaksanggupannya untuk menjalankan tugas tertentu yang berada di luar keahliannya, tidak menunjukkan bantuan, dan ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 13-05-2019— Upload : 13-12-2019

Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

366 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 24-04-2019— Upload : 11-12-2019

Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2019

541 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdakwa tetap dapat dipersalahkan dan bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kewajiban hukum yang sebagai akibat dari perbuatannya dapat memperkara orang lain, sekalipun Terdakwa tidak memperoleh uang sebagai bentuk keuntungan

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 30-10-2019— Upload : 30-10-2019

Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

288 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap

Telah dikembalikannya kerugian negara oleh Terpidana di tahap penyidikan tidak menghapuskan unsur kesalahan, namun dapat menjadi alasan meringankan pidana.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 29-07-2019— Upload : 18-10-2019

Putusan Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

563 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap

Adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkara sebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam hal menentukan adanya kerugian keuangan ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 17-06-2019— Upload : 18-10-2019

Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019

287 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap

Untuk membuktikan terjadinya gratifikasi harus dibuktikan bahwa Terdakwa sudah mempergunakan atau memperoleh manfaat dan keuntungan.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 18-04-2018— Upload : 31-07-2019

Putusan Nomor 384 K/Pid.Sus/2018

239 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Putusan Pembayaran Sejumlah Uang dalam Mata Uang Asing

Kata Kunci : Pembayaran Sejumlah Uang dalam Mata uang Asing

PERDATA UMUM/1.e/SEMA 7 2017

472 — 140

Dalam hal hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai Kurs Tengah yang diterbitkan oleh ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Upaya Damai dan Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Kata Kunci : perceraian; upaya damai perceraian; mediasi perkara perceraian;

AGAMA/4/SEMA 7 2012

389 — 0

Apakahdibolehkan Perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur UUNo. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tanpa proses mediasi?Jawab:Prosesmediasi tetap ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Gugatan Pencabutan hibah orang tua

Kata Kunci : gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah

AGAMA/2.B/SEMA 3 2018

229 — 0

Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objektersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariahharus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikanpihak ketiga

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Sanksi Pemecatan Terdakwa yang Mendekati Usia Pensiun

Kata Kunci : Sanksi Pemecatan; Terdakwa Yang Mendekati Usia Pensiun; Pensiun;

PIDANA MILITER/F.7/SEMA 4 2014

647 — 0

Dalam perkara pidana militer, bilaman terdakwa tindak pidana susilakhususnya terhadap sesama prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS,atau isteri/suami di lingkungan TNI. Juga terhadap tindak pidana narkotika. Didalam lingkungan TNI ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Pencabutan Pengaduan Pencabutan pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara alternatif dengan Pasal 281 KUHP

Kata Kunci : pencabutan pengaduan

MILITER/5/SEMA 10 2020

196 — 69

Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara Alternatif dengan Pasal 281 KUHP hanya menghentikan penuntutan terhadap dakwaan yang merupakan delik aduan Pasal 284 KUHP, untuk dakwaan Pasal 281 KUHP tetap dilanjutkan pemeriksaannya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyerahan Alasan (Memori) Peninjauan Cembali

Kata Kunci : Memori PK; Peninjauan Kembali; PK; Alasan PK

AGAMA/5/SEMA 3 2015

414 — 0

Alasan/risalahpeninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaranpermohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuanpasal 71 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Eksekusi Eksekusi putusan hakim pidana terhadap barang bukti milik terdakwa yang dinyatakan pailit

Kata Kunci : eksekusi putusn pidana terhadap boedel pailit milik terdakwa; putusan hakim pidana diutamakan dari putusan hakim pengadilan niaga

PIDANA/2/SEMA 10 2020

421 — 242

Putusan Hakim Pidana yang amarnya menetapkan status barang bukti dirampas untuk negara, eksekusi tetap dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun ada putusan pailit dari ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Permasalahan Seputar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Subyek dan Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3

Kata Kunci : Subyek Pasal 2 dan 3 UU Tipikor; nilai kerugian keuangan negara

PIDANA KHUSUS/C.1.b/SEMA 7 2012

1600 — 0

a) Subyek dalam Pasal 2 dan Pasal 3Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukanuntuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi, baik pasal 2 maupunpasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.b) Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Pertanahan Penggunaan pinjam nama

Kata Kunci : pengguaan pinjam nama, nominee arrangement

PERDATA UMUM/4/SEMA 10 2020

406 — 493

Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pemeriksaan di Persidangan

Kata Kunci : Pemeriksaan perkara dewasa yang ternyata anak

PIDANA UMUM/A.10/SEMA 1 2017

435 — 0

Dalam hal perkara pidana diajukan oleh PenuntutUmum dengan terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukanfakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut HakimPengadilan Negeri memutus perkara dengan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Perihal Gugatan

Kata Kunci : Perihal Gugatan

TATA USAHA NEGARA/D.1/SEMA 3 2015

1080 — 0

a) Tenggang Waktu Pengajuan GugatanTenggat waktu 90 (sembilan puluh hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Subyek Gugatan/Permohonan

Kata Kunci : Subyek Gugatan; Permohonan;

TATA USAHA NEGARA/C.2/SEMA 4 2016

420 — 0

Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,subyek gugatan/permohonan Peradilan Tata Usaha Negara : Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara(Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Alasan-alasan Perceraian

Kata Kunci : Perceraian; pecah perkawinan; broken marriage

AGAMA/1.A/SEMA 3 2018

524 — 0

Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage)Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksamadalam ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Pidana Minimum Khusus

Kata Kunci : Pidana minimum khusus; Pengaturan pidana pelaku anak

PIDANA UMUM/A.5.a/SEMA 1 2017

298 — 0

Apabila pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012).

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Pengesahan Anak Pengesahan Anak Dalam Perkawinan Siri

Kata Kunci : pengesahan anak; perkawinan siri; anak lahir dalam pernikahan siri

AGAMA/14/SEMA 7 2012

452 — 0

Apakah Anak yang lahirdalam perkawinan siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke PengadilanAgama?Jawab:Pada prinsipnya dapatmengajukan Perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapatdikabulkan apabila nikah siri orang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Amar putusan dalam perkara concursus

Kata Kunci : Amar putusan dalam perkara concursus

PIDANA UMUM/B.10.b/SEMA 7 2012

116 — 0

Kualifikasi pidananya yang terbuktimasing-masing sesuai dengan dakwaan yang terbukti dan pidananya hanya satu.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Permohonan Kasasi Melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kata Kunci : Jalur permohonan kasasi

PIDANA UMUM/A.4/SEMA 4 2016

117 — 0

Meskipun Kepala Lembaga Pemasyarakatan bukanPejabat yang berwenang menerima permintaan kasasi tetapi permintaan kasasi dapatdiajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan selama masih dalamtenggang waktu pengajuan kasasi (sejak ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak Kriteria Penentuan Besaran Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak

Kata Kunci : Mut'ah; Nafqah Iddah; Nafqah anak: nafkah

AGAMA/16/SEMA 7 2012

202 — 0

Kriterianyaadalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanyamasa perkawinan, besaran take home pay suami.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Narkotika Penerapan Pasal 111-112 dan Pasal 127 UU Narkotika

Kata Kunci : Penerapan Pasal 111-112 dan Pasal 127 UU Narkotika

PIDANA KHUSUS/A.1/SEMA 3 2015

745 — 0

Hakim memeriksa dan memutus perkara harusdidasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan 4KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35Tahun 2012 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Dapat/Tidaknya PK diajukan atas Putusan Judex Facti yang tidak dimohonkan Kasasi

Kata Kunci : Pengajuan Peninjauan Kembali

PIDANA UMUM/ A.8/SEMA 7 2012

139 — 0

UU telah memberikan jalan/hak kepada Terpidanauntuk melakukan upaya hukum PK atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap(BHT) jika memenuhi syarat Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Selengkapnya (...)

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

1087 — 503

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

773 — 541

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

860 — 4405

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

883 — 1789

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

1082 — 674

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

963 — 15302

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

1493 — 8168

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

1155 — 672

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

1036 — 6135

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021

Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
204 — 484 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 27 Agustus 2019 — PATRIALIS AKBAR
1445 — 1567 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 April 2019 — GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
887 — 555 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Putusan ini merupakan putusan di tingkat kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan meniadakan pidana denda. Terdakwa adalah pejabat pada Dinas Pendidikan yang berposisi sebagai ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — Zonial Pajri, SH bin Jak Umar, Dk
758 — 407 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan peninjauan Kembali atas Mahkamah Agung yang memperbaiki Putusan JudexFacti/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — MASRIAL bin SAHYUN
388 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit. Dalam pelaksanaan kegiatan, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam belanja alat-alat kesehatan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 Juli 2019 — Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS
919 — 756 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 2 Desember 2019 — IDRUS MARHAM
1525 — 1314 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan

Putus : 14-08-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 14 Agustus 2019 — AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;
709 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan anak buahnya. Terdakwa sebagai Kepala Distrik Biak Kota merupakan penanggung jawab pembagian dan penyaluran Raskin agar tepat sasaran kepada ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap

Putus : 24-09-2019 — Upload : 06-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 24 September 2019 — IRMAN GUSMAN, SE., MBA;
382 — 1057 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) didakwa karena melakukan tindak pidana suap menyuap sebagaimana dirumuskan Pasal 12 huruf b UU Tipikor dalam kasus distribusi gula impor untuk daerah Sumatera. Pengadilan Tindak ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 11-03-2019 — Upload : 21-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 11 Maret 2019 — AGUS WANDY AH bin ABD AZIES HUDAIN;
312 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan sebelumnya Pengadilan Negeri Makassar. Baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 17-06-2019 — Upload : 21-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 17 Juni 2019 — DIA UDINI, S.Pd., M.M. bin MANSYUR
537 — 627 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tingkat pertama di mana Terdakwa dinyatakan bersalah. Putusan pada tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Putus : 31-07-2019 — Upload : 20-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1993 K/PID.SUS/2019

Tanggal 31 Juli 2019 — Ir. GAMPANG WIRANTO, MM
620 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak MA dengan pertimbangan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 08-07-2019 — Upload : 20-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 8 Juli 2019 — ASAI Bin SIYAN
543 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini berhubungan dengan pengalokasian Dana Desa yang merugikan keuangan negara yang dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Di tingkat pertama, perkara ini diadili pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-12-2019

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/PID.SUS/2019

Tanggal 9 April 2019 — LUANNA WIRIAWATY
560 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan

Putus : 28-03-2019 — Upload : 13-12-2019

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277K/Pid/2019

Tanggal 28 Maret 2019 — HADIAN alias ADI bin USMAN
1412 — 1889 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus

Putus : 29-07-2019 — Upload : 13-12-2019

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — drg. PRIYO LANGGENG TRIBINUKO, M.M. bin RENOTO HADI WALOEYO
562 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi yang membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 13-05-2019 — Upload : 13-12-2019

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 13 Mei 2019 — MUCHTAR KAIMUDDIN, S.E. bin KAIMUDDIN
366 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini diadili pertama kali di Pengadilan Negeri Makassar yang memutus Terdakwa bersalah. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar mengubah pembebanan pidana terhadap Terdakwa. Adapun tindak pidana korupsi yang terjadi bermula dari adanya ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 24-04-2019 — Upload : 11-12-2019

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1030 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 24 April 2019 — FATHURRAKHMAN Bin ABDUL KARIM
541 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda. Perkara ini menyangkut dana hibah bagi beberapa yayasan pendidikan yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus

Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 30 Oktober 2019 — HENDRI MBATU, S.H;
288 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Putusan dibatalkan oleh MA pada ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-10-2019

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — H. TAUFHAN ANSAR NUR DAN KAWAN
563 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK;Perjanjian Kredit

1/Yur/Perkons/2018

1132 — 0

Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggunganmaupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Yurisprudensi Waris Tuntutan pengembalian harta warisan

Kata Kunci : Subyek Penggugat; Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara;

2/Yur/Pdt/2018

3046 — 0

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris.

Yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian

Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum;

4/Yur/Pdt/2018

3254 — 0

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah

Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan

3/Yur/Ag/2018

1082 — 0

Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Waris Ahli Waris Pengganti

Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti

2/Yur/Ag/2018

1379 — 0

Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari pewaris menjadi ahli waris pengganti.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Arbitrase Pembatalan Arbitrase

Kata Kunci : Peninjauan Kembali dalam putusan Arbitrase, Pembatalan Arbitrase; Arbitrase Nasional

2/Yur/Arbt/2018

678 — 0

Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agungadalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Itikad baik; itikad buruk

4/Yur/Pid/2018

1721 — 0

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukanpenipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan,kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pajak Pajak Kendaraan Alat Berat

Kata Kunci : kontrak karya; pajak kendaraan alat berat

3/Yur/TUN/2018

681 — 0

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dariketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Kepegawian Pemberhentian Pegawai

Kata Kunci : pilihan hukum; kaidah hukum substantif; kaidah hukum formal

2/Yur/TUN/2018

1164 — 0

Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : iktikad buruk; cek kosong

5/Yur/Pid/2018

1378 — 0

Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yangtidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagaipenipuan

Yurisprudensi Waris Waris Adat

Kata Kunci : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender

3/Yur/Pdt/2018

2897 — 0

Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Waris WasiatWajibah

Kata Kunci : pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama;

1/Yur/Ag/2018

1928 — 0

Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang tidak beragama islam.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan

Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan

2/Yur/Pid/2018

985 — 0

Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus

Kata Kunci : Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding Arbitrase; Arbitrase Nasional;

1/Yur/Arbt/2018

930 — 0

Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding keMahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolakpermohonan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa; PABN, APBD, pencairan pembayaran proyek; proyek yang belum selesai;

1/Yur/Kor/2018

999 — 0

Pembayaran proyeksebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhiunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhisyarat-syarat:1) Terdapat keadaanyang memaksa sehingga pekerjaan tersebut ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja

Kata Kunci : Penghitungan Upah Proses

1/Yur/PHI/2018

1398 — 0

Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan Kesengajaan

Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;

3/Yur/Pid/2018

855 — 0

Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.

Yurisprudensi Hukum Pidana Pembunuhan Unsur Kesengajaan

Kata Kunci : Niat Menghilangkan Nyawa; Kesengajaan; organ vital;

1/Yur/Pid/2018

1335 — 0

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhiapabila pelaku menyerang korban dengan alat,seperti senjata tajam dan senjata api,di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut,dan kepala.

Yurisprudensi Tanah Hak MIlik Atas Tanah

Kata Kunci : Sertifikat Ganda; Kewajiban menarik kantor pertanahan sebagai turut tergugat;

5/Yur/Pdt/2018

3168 — 0

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanahyang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalahsertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat Perlindungan Hukum

Kata Kunci : kekeliruan putusan; Keputusan Tata Usaha Negara; Cara yang sah; iktikad baik

1/Yur/TUN/2018

1095 — 0

Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak bolehmerugikan kepentingan pihaklain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga

Kata Kunci : alas hak perlawanan terhadap eksekusi; perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.1

267 — 0

Ada dua pendapat tentang perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketigaa. Perlawanan terhdap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi dapat juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti: Hak Pakai, ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Teleconference

Kata Kunci : teleconference, pemeriksaan saksi

RAKERNAS/2005/PIDANA/2

203 — 0

Keterangan saksi yang diperiksa melalui teleconference dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan apabila tata cara pemeriksaannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan nafkah

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/4

188 — 43

Untuk keperluan dalam menetapkan nafkah dan mutah dalam perkara perceraian, identitas pemohon/penggugat dan termohon/tergugat harus mencantumkan pekerjaan yang jelas.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan penguasaan anak, gugatan nafkah anak, gugatan nafkah isteri, gugatan harta bersama

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/9

240 — 68

Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai talak, demikian pula gugatan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : gugatan perdata terhadap barang sitaan perkara tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/8

255 — 146

Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19

199 — 58

Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : menetapkan putusan MA non eksekutable

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/7

216 — 31

Bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menetapkan non eksekutable terhadap putusan putusan Mahkamah Agung RI. yang berkekuatan hukum tetap. Hakim yang menetapkan semacam itu dapat dikategorikan sebagai telah melakukan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : hari kerja, tenggang waktu upaya hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/1

259 — 52

Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasi dan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada hari kalender jika tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada hari kerja ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan harta bersama, perkawinan di luar negeri

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/21

201 — 43

Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut telah didaftar di PPN Jakarta Pusat.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16

202 — 33

Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .

Rumusan Rakernas Bidang Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Kata Kunci : Sengketa TUN Pemilu

RAKERNAS/2012/TUN/1

222 — 0

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu1.Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili sengketa TataUsaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

193 — 24

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pemeriksaan Saksi

Kata Kunci : tidak semua saksi perlu diperiksa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/2

193 — 25

Dalam tindak pidana korupsi tidak harus semua saksi diperiksa kalau memang ternyata diantara saksi-saksi itu terdapat kesamaan keterangan, hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlah saksi yang diajukan.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : penahanan adalah diskresi hakim, putusan hakim tidak memerintahkan penahanan tidak batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/5

289 — 81

a. Tentang ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP. tidak bersifat imperatif apabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

187 — 19

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia sebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : putusan kasasi/pk tidak mencantumkan terdakwa ditahan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/6

217 — 34

Dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali apabila tidak mencantumkan atau menyatakan terdakwa ditahan atau tetap berada di dalam tahanan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum apa lagi dalam putusan Peninjauan Kembali, pemohonnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Parate Eksekusi

Kata Kunci : parate eksekusi

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.2

269 — 0

Ada dua pendapat terkait parate eksekusia. Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan atas permohona pemenang lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBgb. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengosongan secara langsung, melainkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus

Kata Kunci : sistem retributf dalam pemidanaan tipikor, larangan menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja dalam tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/11

171 — 25

Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistem retributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jera oleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : penjatuhan pidana oleh putusan PK tidak boleh melebihi putusan sebelumnya

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/15

193 — 31

Putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan semula (vide pasal 266 (3) KUHAP.);

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : perkara di-split harus diberi tanda

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/9

182 — 24

Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang di-splits, pengadilan pengaju harus memberikan tanda khusus atau penjelasan baik disampul maupun di dalam pengantarnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Panduan

Putusan Keseluruhan

Putusan Bulan Ini

Putusan Bulan Lalu

Putusan 3 Bulan Terakhir

PERATURAN PERUNDANGAN

KOMPILASI KAIDAH HUKUM

RUMUSAN KAMAR

RESTATEMENT

RUMUSAN RAKERNAS

Direktori

Peradilan

Tahun

Putusan Mahkamah Agung

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

PA TASIKMALAYA Nomor 3548/Pdt.G/2021/PA.Tsm

PA TASIKMALAYA Nomor 2177/Pdt.G/2021/PA.Tsm

PA TASIKMALAYA Nomor 2231/Pdt.G/2021/PA.Tsm