Direktori Putusan

Putus	Register	Upload
2023 305868 2022 819366 2021 882170 2020 914348 2019 907002 selengkapnya	2023 256543 2022 803738 2021 853529 2020 883921 2019 866594 selengkapnya	2023 338023 2022 882112 2021 979887 2020 1165354 2019 1606805 selengkapnya

Putusan Mahkamah Agung

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 29-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 29 Maret 2023 — BAYU OKTA SAPUTRA alias BAYU bin TAKAR YANTO;
10 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Putus : 29-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 PK/Pid.Sus/2023

Tanggal 29 Maret 2023 — HERMANTO alias ANTO BURONCONG bin BASIR BURONCONG;
11 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pencurian

Putus : 12-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/Pid/2023

Tanggal 12 April 2023 — NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA bin WAHID Dg. LIWANG;,dk
8 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 30-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 902 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 30 Maret 2023 — DIDI ANDRIANTO bin DEDOT PRAMONO
8 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 11-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1029 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 11 April 2023 — RUDI HARTONO;
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perpajakan

Putus : 03-11-2022 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1032 PK/Pid.Sus/2022

Tanggal 3 Nopember 2022 — AMIE HAMID;
10 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 21-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1037 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 21 Maret 2023 — HASBULLAH alias BULLAH;
11 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 21-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1039 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 21 Maret 2023 — AHMAD ILHAM alias MAMAT;
10 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 21-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 21 Maret 2023 — HARDI alias KELING;
11 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG

Putus : 05-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 April 2023 —
11 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 05-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1060 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 April 2023 — MOH. ARIFIN bin ABDULLAH;
11 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 05-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1061 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 April 2023 — MASNAN LUBIS alias INAN;
10 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 28-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 28 Maret 2023 — DANI bin LUKMANUL HAKIM;
10 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 28-07-2022 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 PK/Pid.Sus/2022

Tanggal 28 Juli 2022 — RICHO FERNANDO alias RICAT bin SUYATNA;
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 16-08-2022 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 888 PK/Pid.Sus/2022

Tanggal 16 Agustus 2022 — SAINAL ABIDIN alias SAINAL bin ACCE;
12 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 29-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 754 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 29 Maret 2023 — SAMSUL BAHRI ROKAN;
12 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Putus : 11-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 PK/Pid.Sus/2023

Tanggal 11 April 2023 — KHAIRUDI HAZFIN SIREGAR, S.T.;
12 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus

Putus : 13-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 PK/Pid.Sus/2023

Tanggal 13 April 2023 — W A L I;
11 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pencurian

Putus : 12-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/Pid/2023

Tanggal 12 April 2023 — RONI RAHMANSYAH bin RADIANTO;
12 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penadahan

Putus : 28-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/Pid/2023

Tanggal 28 Maret 2023 — HOIRUL ANSORI alias IRUL bin ILHAM;
11 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

573 — 1376

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

743 — 2293

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

585 — 1089

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

564 — 1031

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

676 — 1812

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

584 — 1033

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

521 — 496

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

748 — 4987

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

605 — 447

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

641 — 1133

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

614 — 957

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

583 — 978

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

543 — 1062

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

1038 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

2089 — 1294

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

2286 — 1718

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

2523 — 1492

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

1904 — 1338

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

2336 — 4125

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

2151 — 956

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 15-12-2022— Upload : 30-03-2023

Putusan Nomor 5385 B/PK/PJK/2022

221 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap

CV DIFA PRATAMA JAYA

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 11-01-2023 — Putus : 08-02-2023— Upload : 30-03-2023

Putusan Nomor 296 K/Pid.Sus/2023

75 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 21-09-2022— Upload : 30-03-2023

Putusan Nomor 4172 K/Pid.Sus/2022

195 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap

korupsi; kerugian negara

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 31-10-2022 — Putus : 16-01-2023— Upload : 30-03-2023

Putusan Nomor 6222 B/PK/PJK/2022

170 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CIKARANG LISTRINDO, TBK

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 28-02-2023— Upload : 29-03-2023

Putusan Nomor 24 B/PK/PJK/2023

160 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT BETON INDOTAMA SURYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 01-09-2022— Upload : 13-03-2023

Putusan Nomor 3877 K/Pid.Sus/2022

208 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 21-10-2022 — Putus : 22-11-2022— Upload : 22-12-2022

Putusan Nomor 596 K/TUN/KI/2022

491 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR VS MISNAWATI BINTI KABUL, DK;;

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 27-05-2021— Upload : 08-11-2022

Putusan Nomor 233 PK/Pdt/2021

385 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap

kekhilafan atau kekeliruan

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 18-08-2022— Upload : 08-11-2022

Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2022

577 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 03-08-2022— Upload : 07-11-2022

Putusan Nomor 2754 K/Pid.Sus/2022

548 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap

Narkotika Golongan I

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 24-08-2022— Upload : 07-11-2022

Putusan Nomor 908 K/Pid/2022

559 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap

Penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP)

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 17-02-2020— Upload : 10-10-2022

Putusan Nomor 148 K/Pid/2020

644 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap

pembunuhan berencana

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 20-06-2022 — Putus : 18-08-2022— Upload : 10-10-2022

Putusan Nomor 3641 B/PK/PJK/2022

592 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT. BOROBUDUR OTO MOBIL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 24-03-2021— Upload : 19-08-2022

Putusan Nomor 1027 B/PK/PJK/2021

781 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT AMAN JAYA PERDANA

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 14-09-2020— Upload : 18-08-2022

Putusan Nomor 398 K/TUN/2020

800 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap

LARANGAN PENERIMAAN SISWA BARU

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 02-09-2021— Upload : 18-08-2022

Putusan Nomor 329 K/TUN/TF/2021

361 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap

PMH PEJABAT PEMERINTAHAN

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 15-06-2022— Upload : 16-08-2022

Putusan Nomor 459 PK/Pid.Sus/2022

828 — 123

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 24-03-2022— Upload : 16-08-2022

Putusan Nomor 109 K/Ag/2022

910 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H.,

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 07-06-2022— Upload : 16-08-2022

Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

239 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 14-06-2022— Upload : 16-08-2022

Putusan Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022

830 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Selengkapnya (...)

Rumusan Kamar

Kata Kunci : permohonan, isbat rukyatul hilaal, insidentil, hakim tunggal

AGAMA/5.C/SEMA 1 2022

0 — 0

Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebutdiputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Bunyi amar putusan Kasasi dalam hal mengabulkan permohonan pernyataan pailit

Kata Kunci : bunyi amar putusan; kabul permohnan pernyataan pailit

PERDATA KHUSUS/6/SEMA 7 2012

803 — 0

Bunyiamar putusan Kasasi dalam hal mengabulkan permohonan pernyataan pailit:Mengabulkan permohonan Kasasi...Mengadili SendiriMengabulkan permohonan pernyataanPailit tersebutMenyatakan Debitur Pailit dengansegala ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pemidanaan Pidana Bersyarat Penjatuhan Pidana Bersyarat dengan Syarat Khusus

Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Penggelapan, Penipuan, Pengembalian Kerugian Korban

MILITER/5 /SEMA 5 2021

812 — 0

a.Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Sanksi/Uqubat Penentuan Sanksi/Uqubat

Kata Kunci : Sanksi; uqubat; penentuan sanksi; jenis sanksi

AGAMA/7/SEMA 4 2016

436 — 0

Hakim Mahkamah Syariah di Aceh dalam putusannyaboleh memilih jenis sanksi (uqubat)yang berbeda dengan sanksi (uqubat) yang dituntut oleh jaksapenuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga Kerja Asing Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Asing

Kata Kunci : TKA yang dilindungi, Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

PERDATA KHUSUS/2.b.1-2/SEMA 1 2017

892 — 473

TenagaKerja Asing (TKA) yang dilindungi hanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telahmemiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).TenagaKerja Asing (TKA) yang jangka waktu IMTA-nya telah berakhir namun PKWT-nyamasih berlaku, sisa waktu PKWT ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Pidana Bersyarat untuk Anak

Kata Kunci : Pengaturan pidana bersyarat untuk anak

PIDANA UMUM/A.7/SEMA 1 2017

864 — 0

Bahwa apabila dijatuhi pidana bersyarat (masapercobaan) harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:a. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masapidana dengan syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahunb. Di dalam amar putusan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kewenangan Pengadilan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kata Kunci : Hukum acara; Kompetensi absolut; Kewenangan pengadilan; Pengadilan Tipikor; Pengadilan Tata Usaha Negara

PIDANA UMUM/A.2/SEMA 3 2015

670 — 0

Kewenangan Pengadilan Tipikordan Pengadilan Tata Usaha NegaraDi dalam Pasal 21Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Uang Pengganti Perhitungan pidana tambahan pembayaran uang pengganti

Kata Kunci : kompensasi pembayaran; pembayaran uang pengganti; pidana tambahan

PIDANA/3/SEMA 10 2020

1494 — 1276

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Amar Kasasi/PK yang Mengabulkan Permohonan Pailit

Kata Kunci : Debitur Pailit, Kabul Pernyataan Pailit

PERDATA KHUSUS/2.a/SEMA 3 2015

1016 — 314

Dalamhal amar putusan kasasi/PK yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit,Majelis Hakim Kasasi/PK menunjuk kurator sesuai dengan permohonan Pemohon danmemerintahkan Ketua Pengadilan Niaga untuk menunjuk Hakim Pengawas (SEMA Nomor 3 ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Dapat Tidaknya Dakwaan Subsidiaritas Menempatkan Ancaman Pidana yang Lebih Ringan dalam Susunan yang Lebih Awal

Kata Kunci : Dakwaan subsidiaritas; Ancaman pidana; Susunan ancaman pidana dalam dakwaan

PIDANA UMUM/B.3/SEMA 7 2012

821 — 0

Penyusunan SuratDakwaan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu hakim tetapberpedoman pada surat dakwaan, sehingga terhadap dakwaan yang disusun secarasubsidiaritas, dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu kemudiandakwaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Sita Permohonan sita dalam rangka pemenuhan nafkah anak

Kata Kunci : sita, pemenuhan nafkah anak

AGAMA/1.a/SEMA 5 2021

616 — 0

Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child)dan pelaksanaanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK Kedua Kali PK Kedua dalam hal PK Pertama NO

Kata Kunci : Tata Cara PK dalam hal PK Pertama NO

PIDANA UMUM/2/SEMA 4 2014

1252 — 0

Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dimungkinkan, dengan syarat-syarat apabila:a. Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No. 1 Tahun 2012;b. Pemohon ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perkawinan Poligami Izin Poligami Untuk WNA

Kata Kunci : poligami; izin poligami; poligami warga negara asing; poligami WNA

AGAMA/7/SEMA 7 2012

868 — 0

BagaimanaJika seorang WNA telah mendapatkan izin poligami dari negara asalnya jikaperkawinan kedua tersebut akan dilakukan bersama dengan warga negara Indonesiaapakah memerlukan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Unsur Melawan Hukum Perbuatan Melawan Hukum Formil dan Perbuatan Melawan Hukum Materil

Kata Kunci : Unsur melawan hukum formil dan materil

PIDANA KHUSUS/C.12/SEMA 7 2012

1980 — 0

1. AdaHakim yang berpendirian/berpendapat bahwa dalam perkara tindak pidana korupsisifat melawan hukumya adalah "melawan hukum formal".2. SebagianHakim berpendirian/berpendapat dalam tindak pidana korupsi sifat melawanhukumnya adalah "melawan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Perkawinan Perkawinan Kedua Yang Dilakukan Secara Siri Dengan Wali Hakim

Kata Kunci : Perkawinan Kedua; Siri; Wali Hakim; Perkawinan Kedua Yang Dilakukan Secara Siri Dengan Wali Hakim;

PIDANA MILITER/A.3.e/SEMA 3 2018

407 — 0

Pasal279 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap prajurit yang telah beristeri secarasah menurut undang-undang yang melangsungkanperkawinan kedua secarasiri dengan wali hakim,sebab bertentangan dengan Pasal 1Huruf b Peraturan Menteri AgamaRI ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN Lembaga Fiktif Positif pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Kata Kunci : Kompetensi, fiktif positif, UU Cipta Kerja

TATA USAHA NEGARA/2/SEMA 5 2021

806 — 0

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagimenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Putusan Terkait Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut Administrasi Perkara atas Perkara yang Diperintahkan Diperiksa Kembali

Kata Kunci : administrasi perkara atas perkara yang diperintahkan diperiksa kembali;kewenangan mengadili;kompetensi absolut

AGAMA/1.2-3/SEMA 7 2012

681 — 0

a) Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkaralama sesuai bunyi putusan Mahkmah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan caramembuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/jurnal keuangan tidakditutup dan sisa ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Dasar Penjatuhan Hukuman atas Jarimah Zina

Kata Kunci : jarimah zina; zina; jarimahuqubat hudud; qanun aceh

AGAMA/3.A/SEMA 3 2018

554 — 0

Penjatuhan 'uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama HIbah Pencabutan Hibah Pencabutan Hibah oleh Orang Tua

Kata Kunci : hibah orang tua; pencabutan hibah; hibah harta bersama

AGAMA/21/SEMA 7 2012

883 — 0

Dalamhal hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seoranganaknya, apakah diperbolehkan salah satu dari orang tua tersebut mencabuthibah?JawabMenurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orangtua kepada ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Perceraian Hak Asuh terhadap Anak di Bawah Umur

Kata Kunci : Hak Asuh terhadap Anak di bawah Umur

PERDATA UMUM/1.d/SEMA 1 2017

1657 — 0

Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perseraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

3026 — 6872

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

2855 — 13102

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

2570 — 4298

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

3214 — 20809

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

3712 — 25917

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

3368 — 3320

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

3449 — 3189

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

3029 — 31005

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

3200 — 9137

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
216 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
289 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
1392 — 1104 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
1107 — 480 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
3055 — 90431 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
1591 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021

Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
2032 — 1553 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 27 Agustus 2019 — PATRIALIS AKBAR
3639 — 3033 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 April 2019 — GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
3050 — 1618 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Putusan ini merupakan putusan di tingkat kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan meniadakan pidana denda. Terdakwa adalah pejabat pada Dinas Pendidikan yang berposisi sebagai ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — Zonial Pajri, SH bin Jak Umar, Dk
2773 — 1257 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — MASRIAL bin SAHYUN
2803 — 1513 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit. Dalam pelaksanaan kegiatan, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam belanja alat-alat kesehatan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 Juli 2019 — Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS
3410 — 2405 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 2 Desember 2019 — IDRUS MARHAM
3453 — 2750 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan

Putus : 14-08-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 14 Agustus 2019 — AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;
2554 — 1139 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan anak buahnya. Terdakwa sebagai Kepala Distrik Biak Kota merupakan penanggung jawab pembagian dan penyaluran Raskin agar tepat sasaran kepada ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap

Putus : 24-09-2019 — Upload : 06-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 24 September 2019 — IRMAN GUSMAN, SE., MBA;
3504 — 2965 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) didakwa karena melakukan tindak pidana suap menyuap sebagaimana dirumuskan Pasal 12 huruf b UU Tipikor dalam kasus distribusi gula impor untuk daerah Sumatera. Pengadilan Tindak ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 11-03-2019 — Upload : 21-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 11 Maret 2019 — AGUS WANDY AH bin ABD AZIES HUDAIN;
2563 — 879 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan sebelumnya Pengadilan Negeri Makassar. Baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 17-06-2019 — Upload : 21-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 17 Juni 2019 — DIA UDINI, S.Pd., M.M. bin MANSYUR
2140 — 1185 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tingkat pertama di mana Terdakwa dinyatakan bersalah. Putusan pada tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Putus : 31-07-2019 — Upload : 20-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1993 K/PID.SUS/2019

Tanggal 31 Juli 2019 — Ir. GAMPANG WIRANTO, MM
2416 — 1215 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak MA dengan pertimbangan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 08-07-2019 — Upload : 20-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 8 Juli 2019 — ASAI Bin SIYAN
2147 — 979 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini berhubungan dengan pengalokasian Dana Desa yang merugikan keuangan negara yang dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Di tingkat pertama, perkara ini diadili pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-12-2019

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/PID.SUS/2019

Tanggal 9 April 2019 — LUANNA WIRIAWATY
1190 — 883 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pajak Pajak Kendaraan Alat Berat

Kata Kunci : kontrak karya; pajak kendaraan alat berat

3/Yur/TUN/2018

2533 — 0

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dariketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Kepegawian Pemberhentian Pegawai

Kata Kunci : pilihan hukum; kaidah hukum substantif; kaidah hukum formal

2/Yur/TUN/2018

3990 — 0

Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat Perlindungan Hukum

Kata Kunci : kekeliruan putusan; Keputusan Tata Usaha Negara; Cara yang sah; iktikad baik

1/Yur/TUN/2018

3912 — 0

Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak bolehmerugikan kepentingan pihaklain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Putusan

Kata Kunci : Petitum; gugatan dalam mata uang asing; konversi mata uang;

1/Yur/Pdt/2018

3990 — 4135

Petitum untuk membayar sejumlahuang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukankonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saatpembayaran dilakukan.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja

Kata Kunci : Penghitungan Upah Proses

1/Yur/PHI/2018

4458 — 0

Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan Kesengajaan

Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;

3/Yur/Pid/2018

3489 — 0

Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.

Yurisprudensi Hukum Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa; PABN, APBD, pencairan pembayaran proyek; proyek yang belum selesai;

1/Yur/Kor/2018

3349 — 0

Pembayaran proyeksebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhiunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhisyarat-syarat:1) Terdapat keadaanyang memaksa sehingga pekerjaan tersebut ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus

Kata Kunci : Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding Arbitrase; Arbitrase Nasional;

1/Yur/Arbt/2018

3511 — 0

Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding keMahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolakpermohonan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Pidana Pembunuhan Unsur Kesengajaan

Kata Kunci : Niat Menghilangkan Nyawa; Kesengajaan; organ vital;

1/Yur/Pid/2018

4019 — 0

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhiapabila pelaku menyerang korban dengan alat,seperti senjata tajam dan senjata api,di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut,dan kepala.

Yurisprudensi Tanah Hak MIlik Atas Tanah

Kata Kunci : Sertifikat Ganda; Kewajiban menarik kantor pertanahan sebagai turut tergugat;

5/Yur/Pdt/2018

7307 — 0

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanahyang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalahsertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

Yurisprudensi Waris WasiatWajibah

Kata Kunci : pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama;

1/Yur/Ag/2018

5672 — 0

Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang tidak beragama islam.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan

Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan

2/Yur/Pid/2018

5681 — 0

Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Itikad baik; itikad buruk

4/Yur/Pid/2018

6434 — 0

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukanpenipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan,kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Arbitrase Pembatalan Arbitrase

Kata Kunci : Peninjauan Kembali dalam putusan Arbitrase, Pembatalan Arbitrase; Arbitrase Nasional

2/Yur/Arbt/2018

2790 — 0

Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agungadalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : iktikad buruk; cek kosong

5/Yur/Pid/2018

4726 — 0

Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yangtidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagaipenipuan

Yurisprudensi Waris Ahli Waris Pengganti

Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti

2/Yur/Ag/2018

4172 — 0

Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari pewaris menjadi ahli waris pengganti.

Yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian

Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum;

4/Yur/Pdt/2018

7539 — 0

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah

Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan

3/Yur/Ag/2018

3572 — 0

Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Waris Tuntutan pengembalian harta warisan

Kata Kunci : Subyek Penggugat; Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara;

2/Yur/Pdt/2018

7466 — 0

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK;Perjanjian Kredit

1/Yur/Perkons/2018

3524 — 0

Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggunganmaupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Selengkapnya (...)

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

1350 — 1184

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pemeriksaan Saksi

Kata Kunci : tidak semua saksi perlu diperiksa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/2

1430 — 1187

Dalam tindak pidana korupsi tidak harus semua saksi diperiksa kalau memang ternyata diantara saksi-saksi itu terdapat kesamaan keterangan, hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlah saksi yang diajukan.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : hari kerja, tenggang waktu upaya hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/1

1639 — 2575

Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasi dan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada hari kalender jika tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada hari kerja ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19

1563 — 1633

Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16

1417 — 1367

Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan harta bersama, perkawinan di luar negeri

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/21

1428 — 2572

Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut telah didaftar di PPN Jakarta Pusat.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK diajukan oleh terdakwa meninggal

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

1422 — 2344

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa yang Meninggal dunia sebelum permohonan Peninjauan Kembali diputus oleh Mahkamah Agung dikembalikan ke Pengadilan Negeri, oleh Panitera Mahkamah Agung untuk dilengkapi administrasinya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Provisi

Kata Kunci : putusan provisi; putusan insidentil;

RAKERNAS/2005/I/PERDATA

4233 — 0

Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RVGugatan Provisiional adalah permintaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

1414 — 1282

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia sebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Parate Eksekusi

Kata Kunci : parate eksekusi

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.2

1512 — 0

Ada dua pendapat terkait parate eksekusia. Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan atas permohona pemenang lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBgb. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengosongan secara langsung, melainkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : putusan kasasi/pk tidak mencantumkan terdakwa ditahan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/6

1539 — 1224

Dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali apabila tidak mencantumkan atau menyatakan terdakwa ditahan atau tetap berada di dalam tahanan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum apa lagi dalam putusan Peninjauan Kembali, pemohonnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : menetapkan putusan MA non eksekutable

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/7

1483 — 1336

Bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menetapkan non eksekutable terhadap putusan putusan Mahkamah Agung RI. yang berkekuatan hukum tetap. Hakim yang menetapkan semacam itu dapat dikategorikan sebagai telah melakukan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : penjatuhan pidana oleh putusan PK tidak boleh melebihi putusan sebelumnya

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/15

1396 — 2343

Putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan semula (vide pasal 266 (3) KUHAP.);

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : perkara di-split harus diberi tanda

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/9

1336 — 1301

Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang di-splits, pengadilan pengaju harus memberikan tanda khusus atau penjelasan baik disampul maupun di dalam pengantarnya.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan penguasaan anak, gugatan nafkah anak, gugatan nafkah isteri, gugatan harta bersama

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/9

1611 — 2698

Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai talak, demikian pula gugatan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : gugatan perdata terhadap barang sitaan perkara tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/8

1514 — 2485

Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan nafkah

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/4

1381 — 2661

Untuk keperluan dalam menetapkan nafkah dan mutah dalam perkara perceraian, identitas pemohon/penggugat dan termohon/tergugat harus mencantumkan pekerjaan yang jelas.

Rumusan Rakernas Bidang Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Kata Kunci : Sengketa TUN Pemilu

RAKERNAS/2012/TUN/1

2062 — 0

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu1.Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili sengketa TataUsaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

1414 — 2292

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Sita Sita Persamaan

Kata Kunci : sita persamaan, gugurnya sita persamaan,

RUMUSAN RAKERNAS/2007/PERDATA/II

1687 — 0

a. Meskipun dalam Rv sita persamaan hanya dapat diletakan terhadap barang-barang bergerak, tetapi dalam perkembangan dan kebutuhan praktik diterapkan juga terhadap barang tetap.b. Pengadilan penerima delegasi dapat langsung meletakan sita persamaan ... [Selengkapnya]

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Panduan

Putusan Keseluruhan

Putusan Bulan Ini

Putusan Bulan Lalu

Putusan 3 Bulan Terakhir

PERATURAN PERUNDANGAN

KOMPILASI KAIDAH HUKUM

RUMUSAN KAMAR

RESTATEMENT

RUMUSAN RAKERNAS

Direktori

Peradilan

Tahun

Putusan Mahkamah Agung

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

PA TIGARAKSA Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

PT JAKARTA Nomor 269/PDT/2023/PT DKI

PN LUBUK LINGAU Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Llg