Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Panduan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

8,672,983

Putusan Keseluruhan

46,778

Putusan Bulan Ini

63,639

Putusan Bulan Lalu

243,361

Putusan 3 Bulan Terakhir

501

PERATURAN PERUNDANGAN

224

KOMPILASI KAIDAH HUKUM

371

RUMUSAN KAMAR

9

RESTATEMENT

26

RUMUSAN RAKERNAS

Direktori

Semua Direktori

Perdata Agama 6101945

Pidana Umum 875543

Pidana Khusus 608246

Perdata Khusus 45740

Pidana Militer 28804

Sengketa Kewenangan Mengadili 7

Peradilan

Mahkamah Agung 212554

Peradilan Umum 2268971

Peradilan Agama 6111358

Peradilan Militer 31338

Peradilan Tata Usaha Negara 40334

Pengadilan Pajak 27440

Tahun

Putus	Register	Upload
2024 209843 2023 849420 2022 885501 2021 891483 2020 916844 selengkapnya	2024 164921 2023 828880 2022 865660 2021 869168 2020 886446 selengkapnya	2024 243361 2023 888767 2022 931946 2021 980648 2020 1165334 selengkapnya

Putusan Mahkamah Agung

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — AHMAD ABUBAKAR SIDDIQ vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG;;
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — H. MUHAMAD ALI, DKK vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. YUNI PRIWIJAYANTI;;
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — NENDA alias UJANG SUNANDAR vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI., II. BETTY HADIATI NOOR;;
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH., 2. THAMRIN, S.E;;
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — Ir. H. HASAN BASRI vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU., II. Drs. H. DAHRI, M.M;;
3 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — SAKDIA vs 1. LURAH TUAH NEGERI., 2. CAMAT TENAYAN RAYA., 3. ANITA;;
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/TUN/2024

Tanggal 4 Maret 2024 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM., II. TRISTIANA CANDRA LUKITA vs MICHIKO LIDIAWATI;;
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 15-01-2024 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 26-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2024

Tanggal 18 Maret 2024 — BAHRAEN HABIB VS MUSLIM, S. DADE., Turut Termohon : BUPATI HARMAHERA BARAT;;
3 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah

Putus : 29-12-2023 — Upload : 24-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 555 PK/Pdt/2023

Tanggal 29 Desember 2023 — PANGKU YUDDING DG. SARRO (Almarhum), yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu: 1. SITI SURIYATI, Dkk Lawan TN. HINDRO SOESANTIO Dan 1. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, Dkk
15 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan

Putus : 20-03-2024 — Upload : 23-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 K/Pid/2024

Tanggal 20 Maret 2024 — ROCHMAD HERDITO, S.H. , WAHID BUDIMAN, S.HI.
15 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 14-12-2023 — Upload : 22-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Tanggal 14 Desember 2023 — Tim Kurator PT Jaya Smart Technology, PT Royal Standard, Untung Sastrawijaya, Irma Halim (Dalam Pailit) yaitu: 1. RONALD ALBET NAPITUPULU, S.H., M.H., 2. PANGERAN ANDREW HUTAPEA, S.H. terhadap PT EQUITY FINANCE INDONESIA dan 1. UNTUNG SASTRAWIJAYA (Dalam Pailit) 2. JULIA SUPARDI [istri dari Untung Sastrawijaya (Dalam Pailit)] 3. PT OFFICE NEEDS
32 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 14-09-2023 — Upload : 22-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 14 September 2023 — SURYA DARMADI
33 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 21-02-2024 — Upload : 22-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 21 Februari 2024 — EDI NORISWAN alias EDI CAU bin HARMAINI
34 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum

Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/Pid/2024

Tanggal 22 Februari 2024 — DELON PRAWIJAYA HARAHAP
28 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata

Putus : 26-02-2024 — Upload : 19-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt/2024

Tanggal 26 Februari 2024 — CORRY MOKOGINTA, dkk vs Dr. SIENTJE MOKOGINTA
54 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata

Putus : 20-12-2023 — Upload : 18-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4150 K/Pdt/2023

Tanggal 20 Desember 2023 — 1. SYAFRIL, Dk Lawan 1. WAHYU KAHARPUTRA, Dkk Dan 1. H. KHALIDIN, S.H., M.H., Dkk
49 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah

Putus : 20-12-2023 — Upload : 18-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4846 K/Pdt/2023

Tanggal 20 Desember 2023 — 1. MUHIDDIN DG. TOMBONG, Dkk Lawan 1. PT. PARANGLOE INDAH, Dkk Dan 1. LURAH PARANGLOE, Dk
52 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 03-08-2023 — Upload : 18-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3090 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 3 Agustus 2023 — NOFIAN HAZAMI bin HAJAR
49 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 03-08-2023 — Upload : 18-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3085 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 3 Agustus 2023 — RAMADAN alias RAMA bin YAHYA
48 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 03-08-2023 — Upload : 17-04-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3084 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 3 Agustus 2023 — GUSTI MARNI binti SUMARDI
56 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

2708 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

5147 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

2004 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

1675 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

2524 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

1649 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

1631 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

2802 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

2571 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

1744 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

1762 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

1459 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

1480 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

1938 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

2981 — 1542

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

3308 — 2124

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

4021 — 1933

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

2844 — 1601

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

3637 — 5119

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

3102 — 1513

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

15 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

28 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

127 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

105 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

103 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

104 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

93 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

99 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

431 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 27-09-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 1084 K/Pid/2023

134 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 362 KUHP

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 03-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3493 B/PK/PJK/2023

60 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak Sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yanng berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 02-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3681 B/PK/Pjk/2023

53 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 26-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 5850 K/Pid.Sus/2023

384 — 0

Liza Utari, S.H., M.H.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 06-10-2023— Upload : 06-12-2023

Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2023

179 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap

PERLINDUNGAN ANAK

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 08-08-2023— Upload : 28-08-2023

Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

802 — 882 — Berkekuatan Hukum Tetap

pembunuhan berencana sambo yoshua hutabarat

Selengkapnya (...)

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pelaksanaan Putusan Selesainya Eksekusi dan Lelang Eksekusi

Kata Kunci : Selesainya Eksekusi dan Lelang Eksekusi

PERDATA UMUM/B.6/SEMA 4 2016

1089 — 0

Proses eksekusi atau Lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Pemberitahuan Putusan Melalui Lurah/Kepala Desa

Kata Kunci : Pemberitahuan Putusan Melalui Lurah/Kepala Desa

PERDATA UMUM/A.6/SEMA 4 2014

782 — 0

Baik panggilan maupun pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Kepala desa atau Lurah tidak diperlukan bukti penyampaian dari Kepala Desa/Lurah kepada yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Pengujian Pengesahan Badan Hukum

Kata Kunci : Pengujian; Pengesahan; Badan Hukum; Pengujian Pengesahan Badan Hukum;

TATA USAHA NEGARA/A.4/ SEMA 3 2018

539 — 0

Pengujiansurat keputusan TUN yang diterbitkan oleh MenteriHukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspekformal administratif badan hukum dan perizinannyasaja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama HIbah Gugatan Pembatalan Hibah

Kata Kunci : gugatan; pembatalan hibah; hibah; gugatan waris; ahli waris

AGAMA/1.G/SEMA 3 2018

1084 — 0

Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkaragugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagaipihak.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Kewenangan Pengadilan Militer Tindak Pidana sebelum Terdakwa Menjadi Prajurit

Kata Kunci : tindak pidana sebelum menjadi prajurit;

PIDANA MILITER/7/SEMA 4 2014

944 — 122

Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan pasal 266 ayat (1) jo ayat (2)jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena terdakwa ketika masuk seleksi Secatam TNI-ADmenggunakan ijazah orang lain (familinya) bernawa Irwan Fahla, karena usiaTerdakwa saat itu sudah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan kepemilikan tanah bersertifikat yang tidak menarik penjual sebagai pihak

Kata Kunci : kriteria gugatan kurang pihak; gugatan kepemilikan tanah kurang pihak

PERDATA UMUM/1.c/SEMA 10 2020

4905 — 1366

c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Pembagian Harta Perkawinan Gugatan Pembagian HArta Perkawinan

Kata Kunci : pembagian harta perkawinan; gugatan pembagian harta; harta perkawinan

AGAMA/15/SEMA 7 2012

877 — 0

ApakahPengadilan Agama dapat menerima gugatan pembagian harta bersama dimanaperkawinan dilakukan di luar negeri dan telah lewat dari satu tahun tidakdidaftarkan di Indonesia, dan keduanya telah bercerai. Jawab:Perkawinansesama Warga Negara ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perkawinan Isbat Nikah Kumulasi Isbat Nikah atas Pernikahan Kedua tengan Perceraian

Kata Kunci : isbat nikah; kumulasi isbat nikah; izin poligami; perceraian; pernikahan kedua

AGAMA/12/SEMA 7 2012

1277 — 0

Dalamhal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian,sedangkan pernikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istripertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izinpoligami dari ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama

Kata Kunci : eksekusi, hak asuh, tidak bersedia, non-executable

AGAMA/5.B/SEMA 1 2022

702 — 0

Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap non-executable, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Pengertian Ahli Waris dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP

Kata Kunci : Pengertian ahli waris

PIDANA UMUM/5/SEMA 4 2014

755 — 0

Ahli Waris dapat mengajukanPeninjauan Kembali apabila Pewaris/Terpidana telah meninggal dunia.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Kasasi Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung

Kata Kunci : Tentang Kasasi; Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung; Pasal 45A;

PIDANA MILITER/F.2/SEMA 4 2014

1368 — 0

a. Kasasi Atas Dakwaan Kumulatif dimana Salah Satunya Di Ancam Penjara 1 Tahun atauKurang Surat dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu ke satu :melanggar pasal 281 KUHP, dan ke dua: melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.Majelis ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum

Kata Kunci : perwalian, kuasa asuh, orang tua

AGAMA/2/SEMA 3 2023

238 — 111

Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua sebagai wali untuk mewakili ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Penyitaan Penyitaan terhadap Aset BUMN/BUMD

Kata Kunci : Penyitaan aset BUMN/BUMD

PERDATA UMUM/10/SEMA 7 2012

1131 — 0

Penyitaan terhadap aset BUMN (Persero) dapat dilakukan, pelaksanaannya mengacu ke Pasal 197 HIR.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Tenggang Waktu Pengajuan PK

Kata Kunci : tenggang waktu pengajuan pk;tenggat waktu

AGAMA/7/SEMA 4 2014

1301 — 0

Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan PK, apakah sejak ditemukannya surat-surat (novum) meskipun Perkara kasasi belum putus, atau dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh para pihak?Jawab:Tenggat waktu upaya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum Penggabungan Gugatan Nafqah Anak, Hadhanah, dan Harta Bersama

Kata Kunci : Gugatan nafkah anak;hadhanah;harta bersama

AGAMA/8/SEMA 7 2012

1062 — 0

Perkara gugatan nafkah anak, Hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasisesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50Tahun 2009.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Uang Pengganti Umum

Kata Kunci : Pengaturan uang pengganti

PIDANA KHUSUS/C.7/SEMA 7 2012

1092 — 0

Tentang uang pengganti telah ditentukan dalam pasal 18ayat (1b) dan pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999:Pasal 18 ayat (1b): ...yang jumlahnyasebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi.Pasal 18 ayat ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kadaluwarsa Kadaluarsa Menuntut Hak Pesangon

Kata Kunci : daluwarsa, hak pesangon

PDT.SUS/B.5/SEMA 4 2014

1538 — 0

Rumusan Pasal 96UU No. 13 Tahun 2003 yang telah di-judicial review berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-/2012 tanggal 19 September 2013 bukan menerbitkan norma baru. Olehkarenanya dalam memutus kedaluwarsa tidak mengurangi kebebasan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Surat Gugatan Penjualan Harta Warisan Penjualan Harta Warisan Tanta Persetujuan Ahli Waris Lainnya

Kata Kunci : penjualan harta warisan; persetujuan ahli waris; ahli waris; hukum waris

AGAMA/17/SEMA 7 2012

1725 — 0

Apakahdapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan tanpapersetujuan ahli waris lainnya?Apakahpembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yangberitikad baik yang perlu dilindungi?Jawab:AgamaIslam ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Dapat Tidaknya Anggota Keluarga Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian

Kata Kunci : Perceraian; keluarga menjadi saksi; saksi keluarga; keluarga menjadi saksi dalam perkara perceraian

AGAMA/5/SEMA 7 2012

1177 — 0

Pada prinsipnya saksikeluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah,sekalipun pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan Tanpa disumpah.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Rencana Perdamaian Pengajuan rencana perdamaian kedua oleh Debitur Pailit setelah yang pertama ditolak oleh Kreditur

Kata Kunci : Pailit, PKPU, Rencana Perdamaian,

PERDATA/2.a /SEMA 5 2021

1596 — 0

Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

6265 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

5628 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

5796 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

5703 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

4108 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

5194 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

5078 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

5254 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

6778 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
273 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
1374 — 3280 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
1232 — 2845 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
1529 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
1547 — 1116 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
1431 — 778 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
959 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
775 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
2536 — 1847 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
2104 — 1146 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
1192 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
5948 — 91825 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
2722 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021

Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
2961 — 2211 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 27 Agustus 2019 — PATRIALIS AKBAR
4917 — 3493 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 April 2019 — GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
4214 — 2033 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Putusan ini merupakan putusan di tingkat kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan meniadakan pidana denda. Terdakwa adalah pejabat pada Dinas Pendidikan yang berposisi sebagai ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — Zonial Pajri, SH bin Jak Umar, Dk
4084 — 1689 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — MASRIAL bin SAHYUN
3978 — 1965 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit. Dalam pelaksanaan kegiatan, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam belanja alat-alat kesehatan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 Juli 2019 — Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS
707 — 3108 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 2 Desember 2019 — IDRUS MARHAM
4744 — 3385 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Putusan

Kata Kunci : Petitum; gugatan dalam mata uang asing; konversi mata uang;

1/Yur/Pdt/2018

6438 — 4242

Petitum untuk membayar sejumlahuang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukankonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saatpembayaran dilakukan.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat Perlindungan Hukum

Kata Kunci : kekeliruan putusan; Keputusan Tata Usaha Negara; Cara yang sah; iktikad baik

1/Yur/TUN/2018

5728 — 0

Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak bolehmerugikan kepentingan pihaklain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK;Perjanjian Kredit

1/Yur/Perkons/2018

5184 — 0

Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggunganmaupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Yurisprudensi Hukum Pidana Pembunuhan Unsur Kesengajaan

Kata Kunci : Niat Menghilangkan Nyawa; Kesengajaan; organ vital;

1/Yur/Pid/2018

5818 — 0

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhiapabila pelaku menyerang korban dengan alat,seperti senjata tajam dan senjata api,di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut,dan kepala.

Yurisprudensi Tanah Hak MIlik Atas Tanah

Kata Kunci : Sertifikat Ganda; Kewajiban menarik kantor pertanahan sebagai turut tergugat;

5/Yur/Pdt/2018

9972 — 0

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanahyang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalahsertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Itikad baik; itikad buruk

4/Yur/Pid/2018

9484 — 0

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukanpenipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan,kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Yurisprudensi Hukum Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa; PABN, APBD, pencairan pembayaran proyek; proyek yang belum selesai;

1/Yur/Kor/2018

4983 — 0

Pembayaran proyeksebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhiunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhisyarat-syarat:1) Terdapat keadaanyang memaksa sehingga pekerjaan tersebut ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus

Kata Kunci : Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding Arbitrase; Arbitrase Nasional;

1/Yur/Arbt/2018

5285 — 0

Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding keMahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolakpermohonan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Waris Ahli Waris Pengganti

Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti

2/Yur/Ag/2018

6097 — 0

Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari pewaris menjadi ahli waris pengganti.

Yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian

Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum;

4/Yur/Pdt/2018

10079 — 0

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi Waris Tuntutan pengembalian harta warisan

Kata Kunci : Subyek Penggugat; Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara;

2/Yur/Pdt/2018

10345 — 0

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris.

Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah

Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan

3/Yur/Ag/2018

5311 — 0

Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Waris Waris Adat

Kata Kunci : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender

3/Yur/Pdt/2018

9060 — 0

Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Kepegawian Pemberhentian Pegawai

Kata Kunci : pilihan hukum; kaidah hukum substantif; kaidah hukum formal

2/Yur/TUN/2018

5762 — 0

Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pajak Pajak Kendaraan Alat Berat

Kata Kunci : kontrak karya; pajak kendaraan alat berat

3/Yur/TUN/2018

3716 — 0

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dariketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan

Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan

2/Yur/Pid/2018

8715 — 0

Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan

Yurisprudensi Waris WasiatWajibah

Kata Kunci : pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama;

1/Yur/Ag/2018

8137 — 0

Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang tidak beragama islam.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Arbitrase Pembatalan Arbitrase

Kata Kunci : Peninjauan Kembali dalam putusan Arbitrase, Pembatalan Arbitrase; Arbitrase Nasional

2/Yur/Arbt/2018

4131 — 0

Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agungadalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja

Kata Kunci : Penghitungan Upah Proses

1/Yur/PHI/2018

6398 — 0

Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan Kesengajaan

Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;

3/Yur/Pid/2018

6051 — 0

Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.

Selengkapnya (...)

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga

Kata Kunci : alas hak perlawanan terhadap eksekusi; perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.1

2390 — 0

Ada dua pendapat tentang perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketigaa. Perlawanan terhdap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi dapat juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti: Hak Pakai, ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK diajukan oleh terdakwa meninggal

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

2376 — 2354

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa yang Meninggal dunia sebelum permohonan Peninjauan Kembali diputus oleh Mahkamah Agung dikembalikan ke Pengadilan Negeri, oleh Panitera Mahkamah Agung untuk dilengkapi administrasinya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Provisi

Kata Kunci : putusan provisi; putusan insidentil;

RAKERNAS/2005/I/PERDATA

6843 — 0

Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RVGugatan Provisiional adalah permintaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : menetapkan putusan MA non eksekutable

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/7

2421 — 1348

Bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menetapkan non eksekutable terhadap putusan putusan Mahkamah Agung RI. yang berkekuatan hukum tetap. Hakim yang menetapkan semacam itu dapat dikategorikan sebagai telah melakukan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Teleconference

Kata Kunci : teleconference, pemeriksaan saksi

RAKERNAS/2005/PIDANA/2

2177 — 0

Keterangan saksi yang diperiksa melalui teleconference dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan apabila tata cara pemeriksaannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19

2686 — 1660

Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : penahanan adalah diskresi hakim, putusan hakim tidak memerintahkan penahanan tidak batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/5

3406 — 2674

a. Tentang ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP. tidak bersifat imperatif apabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16

2368 — 1380

Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

2172 — 1194

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pemeriksaan Saksi

Kata Kunci : tidak semua saksi perlu diperiksa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/2

2336 — 1194

Dalam tindak pidana korupsi tidak harus semua saksi diperiksa kalau memang ternyata diantara saksi-saksi itu terdapat kesamaan keterangan, hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlah saksi yang diajukan.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus

Kata Kunci : sistem retributf dalam pemidanaan tipikor, larangan menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja dalam tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/11

2378 — 2433

Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistem retributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jera oleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : hari kerja, tenggang waktu upaya hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/1

3386 — 2618

Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasi dan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada hari kalender jika tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada hari kerja ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : penjatuhan pidana oleh putusan PK tidak boleh melebihi putusan sebelumnya

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/15

2177 — 2348

Putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan semula (vide pasal 266 (3) KUHAP.);

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : perkara di-split harus diberi tanda

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/9

2186 — 1307

Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang di-splits, pengadilan pengaju harus memberikan tanda khusus atau penjelasan baik disampul maupun di dalam pengantarnya.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : putusan kasasi/pk tidak mencantumkan terdakwa ditahan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/6

2447 — 1237

Dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali apabila tidak mencantumkan atau menyatakan terdakwa ditahan atau tetap berada di dalam tahanan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum apa lagi dalam putusan Peninjauan Kembali, pemohonnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

2328 — 1288

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia sebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Parate Eksekusi

Kata Kunci : parate eksekusi

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.2

2318 — 0

Ada dua pendapat terkait parate eksekusia. Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan atas permohona pemenang lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBgb. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengosongan secara langsung, melainkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : gugatan perdata terhadap barang sitaan perkara tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/8

2450 — 2498

Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan penguasaan anak, gugatan nafkah anak, gugatan nafkah isteri, gugatan harta bersama

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/9

2732 — 2726

Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai talak, demikian pula gugatan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan nafkah

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/4

2228 — 2678

Untuk keperluan dalam menetapkan nafkah dan mutah dalam perkara perceraian, identitas pemohon/penggugat dan termohon/tergugat harus mencantumkan pekerjaan yang jelas.

Selengkapnya (...)