Direktori Putusan

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG

Putus : 26-08-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 26 Agustus 2024 — PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH KABUPATEN BANYUASIN (PDAM TIRTA BETUAH) lawan ADI NATA, DKK
8 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 30-09-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 30 September 2024 — 1. PT. TEHATE PUTRATUNGGAL, 2. PT. TRIMATEN GEMILANG, 3. DR. IR. HERU JULIANTO JUWONO & DRA ENDANG REMBAKAWATI, 4. IR EDI SOEBARKAH ISTRINYA DEASY KRISTIANTY SUBEKTI terhadap PT. BANK QNB INDONESIA TBK
6 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 04-10-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1077 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 4 Oktober 2024 — RYAN KURNIAWAN, SH., M.HUM DAN BINSAR HALOMOAN NABABAN, SH., SELAKU TIM KURATOR PT. INCAP ALTIN UTAMA (DALAM PAILIT) terhadap 1. IVAN SEBASTIAN SETYADARMA, 2. PETER ATENG GUNAWAN, SH., 3. JAYA RAHMAN, 4. DARMA WIJAYA, 5. ELANG OWEN, 6. KRISNA MURTI DAN 1. PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG, 2. HANNYAWATI GUNAWAN,SH., 3. NY. ROSE TAKARINA, SH., 4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
6 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 28-08-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 28 Agustus 2024 — PT. SICOMA INDO PERKASA terhadap 1. CV. RIAU SUKSES ABADI 2. SUKIRANTO selaku Direktur CV. Riau Sukses Abadi
6 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 26-09-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 26 September 2024 —
6 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek

Putus : 26-09-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Tanggal 26 September 2024 — SUMARDI EKO lawan DARNA TARIGAN dan 1. CARLES TANDOKO 2. WILLIAM EKO, Sarjana Ekonomi 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
6 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek

Putus : 26-09-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Tanggal 26 September 2024 — VERY CHANDRA TAN lawan BEVI BEAUTY ELEMENTS VENTURES, INC PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
6 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 26-09-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 26 September 2024 — PERMADI lawan PT GOTONG ROYONG JAYA dan 1. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2. BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 3. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA 4. KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA 5. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
6 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 28-08-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1025 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 28 Agustus 2024 — PT SINAR TERANG KENCANA lawan SUNARTO
6 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 26-09-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 26 September 2024 — PT GOTONG ROYONG JAYA lawan EDI SYAHPUTRA dan 1. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2. BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 3. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA 4. KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA 5. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
5 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 26-09-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 26 September 2024 — PONIMAN lawan PIMPINAN UD SENTANI
6 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha

Putus : 09-10-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 9 Oktober 2024 — PT GOTONG ROYONG JAYA lawan YOHAN SYAHPUTRA dan 1. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2. BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 3. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA 4. KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 31-07-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024

Tanggal 31 Juli 2024 — 1. PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), TBK, 2. PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA, TBK lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
6 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 12-08-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 12 Agustus 2024 — RACHMAT AGUNG LEONARDI terhadap I MADE WIRANATHA
7 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 26-09-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1067 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 26 September 2024 — JAMES RENOLD AUPE, DKK lawan 1. PT. FOA WAYA, 2. PT. NOMRO JAYA YANG DIWAKILI SPENYER MOMOK SELAKU DIREKTUR, 3. PT. PERTAMINA EP ASSET 4 PAPUA FIELD
6 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 16-08-2024 — Upload : 06-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 16 Agustus 2024 — NEWCREST MINING LIMITED lawan MUCHLAS DJAMALUDDIN, DKK. dan PT. NUSA HALMAHERA MINERALS
6 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 26-08-2024 — Upload : 05-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 26 Agustus 2024 — DG. ANCU lawan SABRI MASÃ¢ÂÂUD, PEMILIK UD MANGULUANG MAKASSAR
11 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 09-07-2024 — Upload : 05-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3500 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 9 Juli 2024 — ANES NYONG bin YOSEF
12 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 14-06-2024 — Upload : 05-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3499 K/Pid.Sus-LH/2024

Tanggal 14 Juni 2024 — AHMAD IRAWAN bin BADINDI;
12 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 14-08-2024 — Upload : 05-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5056 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 14 Agustus 2024 — DEDDY INDRA HASAN
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

3814 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

8133 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

2838 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

2425 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

3430 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

2338 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

2226 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

3944 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

3514 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

2399 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

2528 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

1963 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

2087 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2528 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

3692 — 1619

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

3950 — 2304

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

4998 — 2336

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

3468 — 1752

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

4542 — 5816

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

3717 — 1840

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Register : 24-06-2024 — Putus : 18-09-2024— Upload : 21-10-2024

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024

47 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Register : 25-03-2024 — Putus : 14-06-2024— Upload : 03-10-2024

Putusan Nomor 1787 B/PK/PJK/2024

48 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT DUTANUSA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Putus : 13-03-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 618 B/PK/PJK/2024

144 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 30-07-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 3143 B/PK/PJK/2024

130 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 06-05-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 816 B/PK/PJK/2024

197 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 18-03-2024 — Putus : 04-06-2024— Upload : 16-07-2024

Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024

435 — 118

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

683 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

606 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

817 — 533 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

650 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

630 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

220 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

713 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

613 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

556 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

651 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

560 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

676 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

525 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyerahan Alasan (Memori) Peninjauan Cembali

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

903 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Selengkapnya (...)

Kata Kunci : Memori PK; Peninjauan Kembali; PK; Alasan PK

AGAMA/5/SEMA 3 2015

15 — 0

Alasan/risalahpeninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaranpermohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuanpasal 71 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Perkawinan Kewajiban Izin Atasan untuk Melakukan Perkawinan

Kata Kunci : Kejahatan Perkawinan; Kewajiban Ijin Atasan Untuk Melakukan Perkawinan;

PIDANA MILITER/D.3.a/SEMA 3 2015

1089 — 0

4. Kewajiban Ijin Atasan Untuk Melakukan PerkawinanBahwa prajurit/anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan, sesuaiPeraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, harusmendapatkan izin dari atasan yang berwenang, dan bila ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Permasalahan Seputar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Diskresi Penjatuhan Pidana Minimum dalam Pasal 2 atas Nilai Kerugian Negara yang Kecil

Kata Kunci : Pengaturan pidana minimum; Penjatuhan pidana dalam hal kerugian negara kecil.

PIDANA KHUSUS/C.13/SEMA 7 2012

1773 — 0

Ketentuan pidana minimum UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi. Akan tetapisebagaimana dalam jawaban no. 5 di atas (SEMANo. 7 Tahun 2012 - Rumusan Kamar Pidana - C.5. - ed), dapatdicarikan solusi sebagaimana dalam ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan Amar Putusan Atas Gugatan Pihak Yang Tidak Memiliki Kepentingan

Kata Kunci : Amar Putusan; Pelaksanaan Putusan; Amar Putusan Atas Gugatan Pihak Yang Tidak Memiliki Kepentingan;

TATA USAHA NEGARA/G.9/SEMA 7 2012

2390 — 0

Dalam perkaraperdata apabila gugatan dinyatakan "NO", berakibat Penggugat masih dapatmengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN tidak selalu berakibat demikian.Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu atau jikapenggugat ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Putusan Terkait Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut Sifat Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan Memerintahkan Pengadilan Agama Memeriksa Kembali Perkara

Kata Kunci : Kompetensi Absolut;kewenangan mengadili;kewenagan mengadili kompetensi absolut

AGAMA/1.1/SEMA 7 2012

2391 — 0

Dalamhal putusan Pengadilan Agama menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karenabukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusantersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: Menyatakan PengadilanAgama ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial PHK Karena Melakukan Tindak Pidana

Kata Kunci : PHI, PHK, penundaan perkara PHI

PDT.SUS/IV/SEMA 7 2012

1242 — 0

Dalamperkara-perkara PHI yang alasan PHK-nya masih dalam pemeriksaan pengadilanpidana, maka perkara PHI tersebut harus ditunda sampai adanya putusan pidanayang berkekuatan hukum tetap.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Upaya hukum administrasi

Kata Kunci : Upaya administratif, pejabat tidak berwenang

TATA USAHA NEGARA/1.B/SEMA 5 2021

1312 — 0

Dalamhal penggugat salah mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang tidakberwenang, maka rentang waktu yang dilalui selama proses itu tidak dihitungapabila akan diajukan upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Ketentuan Batas Maksimum Penjatuhan Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi

Kata Kunci : Batas Maksimum Penjatuhan Pidana Penjara; Pidana Pokok; Pidana Tambahan; Tindak Pidana Korupsi

PIDANA/3/SEMA 3 2018

2054 — 0

Ketentuan batas maksimum penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu dalam pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi.1. Penjatuhan pidana pokok berupapidana penjara tidak bolehlebih dari 20 (dua puluh) tahun ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Persaingan Usaha Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pidana Sebagai Alasan Permohonan PK

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, PK

PERDATA UMUM/B.5/SEMA 4 206

1526 — 0

Penyempurnaan SEMA No. 10 Tahun 2009Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut: Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Pengujian Sertifikat Tumpang Tindih

Kata Kunci : Pengujian; Sertifikat; Tumpang Tindih; Sertifikat Tumpang Tindih; Pengujian Sertifikat Tumpang Tindih;

TATA USAHA NEGARA/A.5/ SEMA 3 2018

2447 — 0

Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah oleh Pengadilan TUN dalam halterdapat sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertipikatyang terbit kemudian, dengan syarat :Pemegang sertipikat yang terbit terlebih ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak Kriteria Penentuan Besaran Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak

Kata Kunci : nafkah madhiyah; mut'ah; iddah; nafkah iddah

AGAMA/1.B/SEMA 3 2018

2837 — 0

Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anakMenyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehinggaberbunyi:"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah,dan nafkah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Sanksi/Uqubat uqubah atas jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual dengan korban atau pelaku anak

Kata Kunci : anak korban jarimah pemerkosaan, uqubat ta'zir berupa penjara

AGAMA/3.b/SEMA 10 2020

1860 — 340

Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat tazir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Kriteria BPN harus ditarik dalam kasus sertifikat ganda

Kata Kunci : Sertifikat ganda; kriteria BPN dijadikan pihak

PERDATA UMUM/1.d/SEMA 10 2020

6848 — 2281

d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain: Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga Kerja Asing Batasan Jenis Pekerjaan Tenaga Kerja Asing

Kata Kunci : Jabatan Tenaga Kerja Asing, TKA yang dipekerjaan di Indonesia

PERDATA KHUSUS/2.B.1.a/SEMA 1 2017

1315 — 217

Tenaga Kerja Asing(TKA) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan waktutertentu dengan PKWT.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Batasan Sengketa TUN dan Sengketa Perdata

Kata Kunci : Batasan; Batasang Sengketa TUN dan Sengketa Perdata;

TATA USAHA NEGARA/G/SEMA 7 2012

2515 — 0

a) KriteriaSengketa TUN dan PerdataUntuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketaPerdata (Kepemilikan) kriterianya :a) Apabila ygmenjadi objek sengketa (objectum litis) tentang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar

Kata Kunci : permohonan, isbat rukyatul hilaal, insidentil, hakim tunggal

AGAMA/5.C/SEMA 1 2022

0 — 0

Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebutdiputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama HIbah Pencabutan Hibah Pencabutan Hibah oleh Orang Tua

Kata Kunci : hibah orang tua; pencabutan hibah; hibah harta bersama

AGAMA/21/SEMA 7 2012

1356 — 0

Dalamhal hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seoranganaknya, apakah diperbolehkan salah satu dari orang tua tersebut mencabuthibah?JawabMenurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orangtua kepada ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK Kedua Kali PK Kedua dalam hal PK Pertama NO

Kata Kunci : Tata Cara PK dalam hal PK Pertama NO

PIDANA UMUM/2/SEMA 4 2014

2120 — 0

Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dimungkinkan, dengan syarat-syarat apabila:a. Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No. 1 Tahun 2012;b. Pemohon ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN Lembaga Fiktif Positif pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Kata Kunci : Kompetensi, fiktif positif, UU Cipta Kerja

TATA USAHA NEGARA/2/SEMA 5 2021

1678 — 0

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagimenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Sanksi/Uqubat Penentuan Sanksi/Uqubat

Kata Kunci : Sanksi; uqubat; penentuan sanksi; jenis sanksi

AGAMA/7/SEMA 4 2016

779 — 0

Hakim Mahkamah Syariah di Aceh dalam putusannyaboleh memilih jenis sanksi (uqubat)yang berbeda dengan sanksi (uqubat) yang dituntut oleh jaksapenuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

6281 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

6478 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

4927 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

7076 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

7067 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

7923 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

8494 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

6352 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

7080 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
1195 — 1128 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
2480 — 4711 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
2248 — 4710 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
2368 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
2433 — 1694 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
2228 — 1087 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
1559 — 480 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
1539 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
3437 — 2521 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
2774 — 1336 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
2647 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
7133 — 92059 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
3475 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish