Direktori Putusan

Putus : 02-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 2 Mei 2024 — ABDUL MUIS lawan PT. PADASA ENAM UTAMA
83 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 14-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 14 Mei 2024 — PT SEMBADA SENNAH MAJU lawan EDI PARMONO
60 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 28-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 28 Mei 2024 — FREDERIKUS M. BAUNSELE lawan PT. TUMBUH BERSAMA SEHAT
64 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 29-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 29 Mei 2024 — PT REXINK CHEMINDO INDONESIA lawan ROBY INDRADIAN
54 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 21-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 21 Mei 2024 — DEWA BAGASA SILALAHI lawan PT ANUGERAH WICAKSANA dan PT INDUSTRI KARET DELI
53 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 28-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 28 Mei 2024 — PT SINARMAS MULTIFINANCE lawan M. NUR HIDAYANTO
55 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
68 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 27 Mei 2024 — PT RIAU LINGGA INDRASAKTI lawan GUNTAR MEDI dan PT CIPTA KRIDA BAHARI
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — HAMID HUSEIN, S.H VS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN KPH. JAPTO S. SOERJOSOEMARNO, S.H;;
53 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/TF/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT DAYA SAKTI;;
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — 1. HJ. MUSRIFAH., 2. HJ. HALIDAH VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA., 2. PARTINI, SKK;;
52 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 K/TUN/TF/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — 1. PT KURINDO ALAM GLOBAL., 2. PT SINAR ASIH SUMBER MAKMUR VS BUPATI HALMAHERA TENGAH;;
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 27 Mei 2024 — KETUA YAYASAN IZZATUNA PALEMBANG lawan HENDRAWAN MOHAMMAD ILYAS, DKK (12 ORANG)
55 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/TF/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. RICOBANA ABADI VS KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT;;
50 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. WINDUMAS INTI NIAGA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;;
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT GUNUNG BERKAT UTAMA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;;
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 27 Mei 2024 — LIESMA MAYWARNI SIREGAR, S.E., M.Si., Ak. CA lawan BADAN PEMBINA HARIAN (BPH) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK VS KOPERASI UNIT DESA TUNAS MUDA DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK;;
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — ALIANSYAH bin H. SUKRI, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER., II. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;;
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 25-03-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 25 Maret 2024 — ABDUL MALIK, DKK lawan PT. TRANSPACIFIC AGRO INDUSTRY
80 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

3099 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

6133 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

2297 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

1898 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

2837 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

1844 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

1827 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

3161 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

2917 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

1951 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

1997 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

1608 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

1647 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2159 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

3152 — 1570

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

3487 — 2180

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

4319 — 1996

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

3036 — 1659

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

3928 — 5394

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

3286 — 1587

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

309 — 538 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

174 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

297 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

287 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

280 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

119 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

127 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

217 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

236 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

74 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

46 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

87 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

166 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Putus : 27-09-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 1084 K/Pid/2023

571 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 362 KUHP

Putus : 03-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3493 B/PK/PJK/2023

81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak Sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yanng berlaku

Putus : 02-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3681 B/PK/Pjk/2023

68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 26-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 5850 K/Pid.Sus/2023

184 — 0

Liza Utari, S.H., M.H.

Putus : 06-10-2023— Upload : 06-12-2023

Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2023

557 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap

PERLINDUNGAN ANAK

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak Amar Putusan

Putus : 08-08-2023— Upload : 28-08-2023

Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

990 — 1009 — Berkekuatan Hukum Tetap

pembunuhan berencana sambo yoshua hutabarat

Selengkapnya (...)

Kata Kunci : Mut'ah; Nafqah Iddah; Nafqah anak; nafkah; ex officio; hukum islam; pasal 156 huruf (f)

AGAMA/5/SEMA 4 2016

907 — 0

Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut beradadalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Hak perempuan dan anak pascaperceraian

Kata Kunci : perlindungan hukum, hak perempuan, pascaperceraian

AGAMA/1.B/SEMA 2 2019

908 — 0

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (Fit and Proper Test)

Kata Kunci : Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan; Fit and Proper Test;

TATA USAHA NEGARA/D.2/SEMA 3 2015

894 — 0

Keputusan hasil fit and proper test merupakan keputusan tata usahanegara, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengujikeputusan tersebut karena :- Keputusan tatausaha negara tersebut diterbitkan oleh ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah

Kata Kunci : eksekusi lelang, tidak ada penawaran, laporan

AGAMA/3/SEMA 1 2022

435 — 0

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama/ ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kadaluwarsa Penerapan Pasal 1979 KUHPerdata (BW) Dalam Perkara PHI

Kata Kunci : Daluwarsa Perkara PHI, Pasal 1979 KUHPerdata dalam PHI

PERDATA KHUSUS/B.6/SEMA 4 2014

3214 — 1348

Dalam perkara PHIyang diputus di tingkat Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapatditerima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudian gugatan diajukankembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung dari putusan dalam gugatanpertama ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Ketentuan Pembatasan Upaya Hukum Kasasi

Kata Kunci : Perangkat desa, pembatasan kasasi

TATA USAHA NEGARA/1.C/SEMA 2 2019

884 — 0

Sengketa tentang pengangkatan dan/atau pemberhentianperangkat desa termasuk jenis sengketa yang terkena pembatasan kasasiberdasarkan pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kriteria putusan pidana sebagai alasan permohonan peninjauan kembali Pasal 67 huruf a UU MA

Kata Kunci : Putusan Pidana, Alasan PK, kebohongan, tipu muslihat, bukti palsu

PERDATA/1.a.1 /SEMA 5 2021

2660 — 0

UU Mahkamah AgungPutusan perkara pidana yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dalam perkara perdata sebagai bukti adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat atau adanya pemalsuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf (a) Undang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Upaya hukum administrasi

Kata Kunci : Gugatan, terbuatan melawan hukum, perbuatan tidak bertindak

TATA USAHA NEGARA/1.C/SEMA 5 2021

884 — 0

Gugatan terhadap tindakan melawan hukum olehPejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukanupaya administratif

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Pidana Bersyarat (pidana percobaan) pada Tindak Pidana Korupsi

Kata Kunci : Pengaturan pidana bersyarat (percobaan) Tindak pidana korupsi

PIDANA UMUM/C.4/SEMA 7 2012

1018 — 0

Pembuat Undang-Undang telah menetapkan adanyapidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnyatidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka hakim telah menginjakan kakinya keranah kekuasaan pembuat Undang-Undang.

Rumusan Kamar Bidang Perdata Putusan Provisi

Kata Kunci : putusan provisi, putusan serte merta

RAKERNAS 2005/I/PERDATA

1125 — 0

Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RVGugatan Provisiional adalah permintaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Objek Gugatan/Permohonan

Kata Kunci : Pemberhentian dengan tidak hormat, PNS, korupsi

TATA USAHA NEGARA/4/SEMA 5 2021

969 — 0

KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Diterbitkan Atas Dasar PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Keputusan Tata Usaha Negara berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkanatas dasar ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Perlindungan atas Pihak yang Beritikad Baik Perlindungan terhadap Pembeli Tanah yang Beritikad Baik

Kata Kunci : Perlindungan terhadap Pembeli Tanah yang Beritikad Baik

PERDATA UMUM/9/SEMA 7 2012

1964 — 0

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Materiil Jumlah maksimal tuntutan ganti rugi dalam sengketa tindakan pemerintahan/perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan

Kata Kunci : Perbuatan melanggar hukum, sengketa tindakan pemerintah, tuntutan ganti rugi, fakta persidangan

TATA USAHA NEGARA/3/SEMA 2 2019

1575 — 0

Dalam mengadili sengketa tindakanpemerintahan/perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Alasan Pemaaf dan Pembenar Amar Putusan dalam hal terdapat Alasan Pembenar (1)

Kata Kunci : Amar putusan; Alasan Pembenar

PIDANA UMUM/B11/SEMA 7 2012

1274 — 0

Amar Putusan:Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutanhukum (Ontslag van alle Rechtsvervolging).

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Alasan-alasan Perceraian

Kata Kunci : mempersukar, kewajiban nafkah, perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal

AGAMA/1.B/SEMA 1 2022

2771 — 0

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukarperceraian maka: 1.Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkahlahir dan/atau batin, hanya dapatdikabulkan jika terbukti ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Amar Putusan Amar putusan perkara waris, wakaf, hibah dan harta bersama

Kata Kunci : gugatan waris, gugatan wakaf, gugatan harta bersama

AGAMA/2/SEMA 10 2020

2053 — 538

Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Praperadilan Praperadilan terhadap Penyegelan oleh Pejabat Bea dan Cukai

Kata Kunci : Praperadilan, Praperadilan atas Penyegelan, Penyegelan Pejabat Bea dan Cukai, Penyegelan, Bea dan Cukai

PIDANA/1/SEMA 2 2019

1006 — 0

Penyegelan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Upaya Damai dan Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Kata Kunci : perceraian; upaya damai perceraian; mediasi perkara perceraian;

AGAMA/4/SEMA 7 2012

1395 — 0

Apakahdibolehkan Perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur UUNo. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tanpa proses mediasi?Jawab:Prosesmediasi tetap ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Alasan-alasan Perceraian

Kata Kunci : Perceraian; pecah perkawinan; broken marriage

AGAMA/1.A/SEMA 3 2018

2654 — 0

Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage)Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksamadalam ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Putusan Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat DIterima dengan Alasan Kedaluarsa atau ne bis in idem

Kata Kunci : penuntutan tidak dapat diterima, kedaluwarsa, ne bis in idem

PIDANA/2/SEMA 2 2019

1103 — 0

Dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan ne bis in idem, maka putusan Hakim berbunyi "penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima"

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

6113 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

5563 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

6820 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

7415 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

4400 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

6225 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

5582 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

6259 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

5577 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
579 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
1765 — 3814 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
1569 — 3199 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
1814 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
1850 — 1381 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
1654 — 870 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
1134 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
1012 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
2815 — 2158 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
2276 — 1219 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
1759 — 468 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
6428 — 91898 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
2966 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish