Direktori Putusan

Register : 27-02-2025 — Putus : 25-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/PDT.SUS-PHI/2025

Tanggal 25 April 2025 — WAWAN SETIYONO (Penggugat) VS PT. TEGUH MURNI PERDANA (Tergugat)
2 — 0

Register : 11-04-2025 — Putus : 30-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/PDT.SUS-PHI/2025

Tanggal 30 April 2025 — ayi turliah (Penggugat) VS PT. Istana Baladewa (Tergugat)
2 — 2

Register : 11-04-2025 — Putus : 30-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 K/PDT.SUS-PHI/2025

Tanggal 30 April 2025 — MAULIDYA HISANA CANDRA (Penggugat), YULIANTI (Penggugat), YULINAR ZEN, S.E. (Penggugat), YULIA SAPAROSA (Penggugat), SUMINI (Penggugat), RIO CAKRADINATA (Penggugat), HESNI RAHAYU (Penggugat) VS PT. WAHANA RAHARJA (Perseroda) (Tergugat)
2 — 2

Register : 20-03-2025 — Putus : 25-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/PDT.SUS-PHI/2025

Tanggal 25 April 2025 — DESI RATNA SARI (Penggugat), DEVI (Penggugat), BUJANG (Penggugat) VS PT. PUTRA INDOTROPICAL (Tergugat)
2 — 4

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata

Register : 03-02-2025 — Putus : 17-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 B/PDT.SUS-ARBT/2025

Tanggal 17 April 2025 — PT MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA (Penggugat) VS PT NUSANTARA BERLIAN MOTOR (Tergugat), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Tergugat)
2 — 8

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 12-03-2025 — Putus : 10-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/PDT.SUS-PHI/2025

Tanggal 10 April 2025 — Roni Saragih (Penggugat) VS PT. Anugrah Bersama Lestari (Tergugat), PT. Mutiara Laut Abadi (Tergugat)
2 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol

Register : 14-03-2025 — Putus : 17-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/PDT.SUS-PARPOL/2025

Tanggal 17 April 2025 — Tarmizi (Penggugat) VS Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan (Tergugat), Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan (Tergugat)Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Turut Tergugat), DPC Partai Demokrat Kabupaten Bintan (Turut Tergugat), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Turut Tergugat)
2 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase

Register : 10-03-2025 — Putus : 17-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 B/PDT.SUS-ARBT/2025

Tanggal 17 April 2025 — PT Pipit Mutiara Jaya (Penggugat) VS PT Nipindo Primatama (Tergugat)
3 — 4

Register : 07-03-2025 — Putus : 15-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2741 K/PID.SUS/2025

Tanggal 15 April 2025 — Penuntut Umum VS HENGKY ROMADON Alias HENGKY (Terdakwa)
3 — 4

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan

Register : 13-02-2025 — Putus : 14-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/PID/2025

Tanggal 14 April 2025 — Penuntut Umum VS Kamaruddin Alias Kama Bin Hatong (Terdakwa)
7 — 7

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 06-03-2025 — Putus : 19-03-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2689 K/PID.SUS/2025

Tanggal 19 Maret 2025 — Penuntut Umum VS BUDI HARIANTO (Terdakwa)
3 — 2

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 05-03-2025 — Putus : 15-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2632 K/PID.SUS/2025

Tanggal 15 April 2025 — Penuntut Umum VS EKO SUSANTO Bin SURYADI (Terdakwa)
4 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 03-03-2025 — Putus : 15-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/PID.SUS/2025

Tanggal 15 April 2025 — Penuntut Umum VS ROFI FADHLUROHMAN Alias ROPEK bin SRI WIDODO (Terdakwa)
4 — 5

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 05-03-2025 — Putus : 09-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2580 K/PID.SUS/2025

Tanggal 9 April 2025 — Penuntut Umum VS DENY IHSANUDIN Alias LOJON bin SYAFRUDIN (Terdakwa)
3 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Register : 19-03-2025 — Putus : 21-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1883 K/PDT/2025

Tanggal 21 April 2025 — ANTHONY TOBING (Penggugat) VS SYAFRI USMAN (Tergugat), NUR AINI (Tergugat)
2 — 7

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 17-03-2025 — Putus : 24-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 K/PDT.SUS-HKI/2025

Tanggal 24 April 2025 — Teguh Wibawanto (Penggugat) VS PT. Beta Pramesti (Tergugat)Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat)
3 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Register : 14-03-2025 — Putus : 15-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3180 K/PID.SUS-LH/2025

Tanggal 15 April 2025 — Penuntut Umum VS LIEM HOO KWAN WILLY (Terdakwa)
3 — 3

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi

Register : 25-02-2025 — Putus : 17-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1341 K/PDT/2025

Tanggal 17 April 2025 — Indra Salim (Penggugat) VS Siti Nurhasanah (Tergugat)
5 — 10

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain

Register : 12-03-2025 — Putus : 15-04-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3013 K/PID.SUS/2025

Tanggal 15 April 2025 — Penuntut Umum VS SATRIYA ROSYAD ARIFUDIN Als CIBLEK Bin SUPRIYONO (Terdakwa), FAJAR KURNIAWAN Als JARWO Bin MUHYI (Terdakwa), BRIYAN DAFFA FAHREZA Bin ARI PRASETYO (Terdakwa)
4 — 2

Register : 17-02-2025 — Putus : 20-03-2025 — Upload : 27-05-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1863 K/PID.SUS/2025

Tanggal 20 Maret 2025 — Penuntut Umum VS SUTIKNO Bin TOHA (Terdakwa), M. NURHASAN Bin RUSTAM (Terdakwa)
6 — 5

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

4651 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

10564 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

3443 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

3040 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

4256 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

3659 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

2675 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

5571 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

4156 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

2889 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

3171 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

2346 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

3355 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2911 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

4948 — 1716

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

4440 — 2431

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

6290 — 2513

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

4718 — 1887

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

5341 — 6180

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

4238 — 1921

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Putus : 16-12-2024— Upload : 23-05-2025

Putusan Nomor 6364 B/PK/PJK/2024

19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;

Putus : 06-09-2024— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024

26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembakaran Lahan (Lingkungan Hidup)

Putus : 22-06-2023— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 695 K/AG/2023

27 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

PEMBATALAN ISBAT NIKAH

Putus : 27-02-2025— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 512 B/PK/PJK/2025

29 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;

Putus : 03-12-2024— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 5722 B/PK/PJK/2024

23 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 14-04-2025— Upload : 21-05-2025

Putusan Nomor 727 K/Pdt/2025

24 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn.,

Register : 24-06-2024 — Putus : 18-09-2024— Upload : 21-10-2024

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024

1385 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Register : 25-03-2024 — Putus : 14-06-2024— Upload : 03-10-2024

Putusan Nomor 1787 B/PK/PJK/2024

483 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT DUTANUSA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Putus : 13-03-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 618 B/PK/PJK/2024

183 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 30-07-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 3143 B/PK/PJK/2024

469 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 06-05-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 816 B/PK/PJK/2024

1265 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 18-03-2024 — Putus : 04-06-2024— Upload : 16-07-2024

Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024

489 — 325

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

1204 — 1010 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

737 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

1860 — 848 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

940 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

180 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

339 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

392 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Sita Permohonan sita dalam rangka pemenuhan nafkah anak

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

931 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Selengkapnya (...)

Rumusan Kamar

Kata Kunci : permohonan, isbat rukyatul hilaal, insidentil, hakim tunggal

AGAMA/5.C/SEMA 1 2022

0 — 0

Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebutdiputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil ... [Selengkapnya]

Kata Kunci : sita, pemenuhan nafkah anak

AGAMA/1.a/SEMA 5 2021

1550 — 0

Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child)dan pelaksanaanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pemidanaan Pidana Bersyarat Penjatuhan Pidana Bersyarat dengan Syarat Khusus

Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Penggelapan, Penipuan, Pengembalian Kerugian Korban

MILITER/5 /SEMA 5 2021

2387 — 0

a.Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Sanksi/Uqubat Penentuan Sanksi/Uqubat

Kata Kunci : Sanksi; uqubat; penentuan sanksi; jenis sanksi

AGAMA/7/SEMA 4 2016

903 — 0

Hakim Mahkamah Syariah di Aceh dalam putusannyaboleh memilih jenis sanksi (uqubat)yang berbeda dengan sanksi (uqubat) yang dituntut oleh jaksapenuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Amar Kasasi/PK yang Mengabulkan Permohonan Pailit

Kata Kunci : Debitur Pailit, Kabul Pernyataan Pailit

PERDATA KHUSUS/2.a/SEMA 3 2015

2117 — 321

Dalamhal amar putusan kasasi/PK yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit,Majelis Hakim Kasasi/PK menunjuk kurator sesuai dengan permohonan Pemohon danmemerintahkan Ketua Pengadilan Niaga untuk menunjuk Hakim Pengawas (SEMA Nomor 3 ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama HIbah Pencabutan Hibah Pencabutan Hibah oleh Orang Tua

Kata Kunci : hibah orang tua; pencabutan hibah; hibah harta bersama

AGAMA/21/SEMA 7 2012

1503 — 0

Dalamhal hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seoranganaknya, apakah diperbolehkan salah satu dari orang tua tersebut mencabuthibah?JawabMenurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orangtua kepada ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga Kerja Asing Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Asing

Kata Kunci : TKA yang dilindungi, Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

PERDATA KHUSUS/2.b.1-2/SEMA 1 2017

2447 — 490

TenagaKerja Asing (TKA) yang dilindungi hanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telahmemiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).TenagaKerja Asing (TKA) yang jangka waktu IMTA-nya telah berakhir namun PKWT-nyamasih berlaku, sisa waktu PKWT ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kewenangan Pengadilan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kata Kunci : Hukum acara; Kompetensi absolut; Kewenangan pengadilan; Pengadilan Tipikor; Pengadilan Tata Usaha Negara

PIDANA UMUM/A.2/SEMA 3 2015

1368 — 0

Kewenangan Pengadilan Tipikordan Pengadilan Tata Usaha NegaraDi dalam Pasal 21Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Dapat Tidaknya Dakwaan Subsidiaritas Menempatkan Ancaman Pidana yang Lebih Ringan dalam Susunan yang Lebih Awal

Kata Kunci : Dakwaan subsidiaritas; Ancaman pidana; Susunan ancaman pidana dalam dakwaan

PIDANA UMUM/B.3/SEMA 7 2012

1961 — 0

Penyusunan SuratDakwaan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu hakim tetapberpedoman pada surat dakwaan, sehingga terhadap dakwaan yang disusun secarasubsidiaritas, dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu kemudiandakwaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Uang Pengganti Perhitungan pidana tambahan pembayaran uang pengganti

Kata Kunci : kompensasi pembayaran; pembayaran uang pengganti; pidana tambahan

PIDANA/3/SEMA 10 2020

4222 — 1380

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Pidana Bersyarat untuk Anak

Kata Kunci : Pengaturan pidana bersyarat untuk anak

PIDANA UMUM/A.7/SEMA 1 2017

1871 — 0

Bahwa apabila dijatuhi pidana bersyarat (masapercobaan) harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:a. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masapidana dengan syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahunb. Di dalam amar putusan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN Lembaga Fiktif Positif pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Kata Kunci : Kompetensi, fiktif positif, UU Cipta Kerja

TATA USAHA NEGARA/2/SEMA 5 2021

1855 — 0

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagimenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Perkawinan Perkawinan Kedua Yang Dilakukan Secara Siri Dengan Wali Hakim

Kata Kunci : Perkawinan Kedua; Siri; Wali Hakim; Perkawinan Kedua Yang Dilakukan Secara Siri Dengan Wali Hakim;

PIDANA MILITER/A.3.e/SEMA 3 2018

887 — 0

Pasal279 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap prajurit yang telah beristeri secarasah menurut undang-undang yang melangsungkanperkawinan kedua secarasiri dengan wali hakim,sebab bertentangan dengan Pasal 1Huruf b Peraturan Menteri AgamaRI ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Perceraian Hak Asuh terhadap Anak di Bawah Umur

Kata Kunci : Hak Asuh terhadap Anak di bawah Umur

PERDATA UMUM/1.d/SEMA 1 2017

3067 — 0

Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perseraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Putusan Terkait Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut Administrasi Perkara atas Perkara yang Diperintahkan Diperiksa Kembali

Kata Kunci : administrasi perkara atas perkara yang diperintahkan diperiksa kembali;kewenangan mengadili;kompetensi absolut

AGAMA/1.2-3/SEMA 7 2012

1215 — 0

a) Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkaralama sesuai bunyi putusan Mahkmah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan caramembuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/jurnal keuangan tidakditutup dan sisa ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Dasar Penjatuhan Hukuman atas Jarimah Zina

Kata Kunci : jarimah zina; zina; jarimahuqubat hudud; qanun aceh

AGAMA/3.A/SEMA 3 2018

1116 — 0

Penjatuhan 'uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Bunyi amar putusan Kasasi dalam hal mengabulkan permohonan pernyataan pailit

Kata Kunci : bunyi amar putusan; kabul permohnan pernyataan pailit

PERDATA KHUSUS/6/SEMA 7 2012

1468 — 0

Bunyiamar putusan Kasasi dalam hal mengabulkan permohonan pernyataan pailit:Mengabulkan permohonan Kasasi...Mengadili SendiriMengabulkan permohonan pernyataanPailit tersebutMenyatakan Debitur Pailit dengansegala ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK Kedua Kali PK Kedua dalam hal PK Pertama NO

Kata Kunci : Tata Cara PK dalam hal PK Pertama NO

PIDANA UMUM/2/SEMA 4 2014

2275 — 0

Pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali yang amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dimungkinkan, dengan syarat-syarat apabila:a. Peninjauan Kembali terdahulu telah diputus sebelum SEMA No. 1 Tahun 2012;b. Pemohon ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perkawinan Poligami Izin Poligami Untuk WNA

Kata Kunci : poligami; izin poligami; poligami warga negara asing; poligami WNA

AGAMA/7/SEMA 7 2012

1846 — 0

BagaimanaJika seorang WNA telah mendapatkan izin poligami dari negara asalnya jikaperkawinan kedua tersebut akan dilakukan bersama dengan warga negara Indonesiaapakah memerlukan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Surat Kuasa di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Kata Kunci : surat kuasa

PERDATA UMUM/1.a/SEMA 7 2012

3105 — 0

Apabila surat kuasa tersebut dengan tegas menyebut untuk digunakan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus untuk tingkat banding dan kasasi.

Selengkapnya (...)

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

7501 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

7232 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

9804 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

8094 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

8738 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

5507 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

8557 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

9254 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

7766 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 10-01-2021 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 23-01-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor API Test 123

Tanggal 11 Januari 2021 —
477 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Upload : 21-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2024

1. UNTUNG TAMSIL, S.SOS., M.SI., 2. YOHANA DIAN HINDOM, SE., MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK;;
627 — 695 — Berkekuatan Hukum Tetap

Upload : 19-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2024

1. ABDUL FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., 2. Dr. Ir. PETRUS KASIHIW, M.T VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;;
602 — 465 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
2472 — 1624 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 05-09-2023 — Upload : 21-12-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 September 2023 — PUTRA KELANA alias KELANA bin NURSAM (almarhum)
372 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
3287 — 5561 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
3202 — 8986 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
3048 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
3183 — 1945 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
2807 — 1302 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
2048 — 603 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
2088 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
4744 — 3230 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
4077 — 1551 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
4025 — 1213 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
7874 — 92253 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
4046 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish