Direktori Putusan

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

4333 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

9883 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

3179 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

2770 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

3933 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

3182 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

2470 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

5050 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

3901 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

2679 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

2908 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

2165 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

2916 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2745 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

4529 — 1681

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

4243 — 2390

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

5859 — 2462

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

4278 — 1851

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

5058 — 6086

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

4025 — 1895

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Register : 24-06-2024 — Putus : 18-09-2024— Upload : 21-10-2024

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024

400 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Register : 25-03-2024 — Putus : 14-06-2024— Upload : 03-10-2024

Putusan Nomor 1787 B/PK/PJK/2024

211 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT DUTANUSA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Putus : 13-03-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 618 B/PK/PJK/2024

376 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 30-07-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 3143 B/PK/PJK/2024

362 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 06-05-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 816 B/PK/PJK/2024

916 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 18-03-2024 — Putus : 04-06-2024— Upload : 16-07-2024

Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024

1117 — 259

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

1023 — 953 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

846 — 383 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

938 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

128 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

158 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

855 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

966 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

797 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

179 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

1340 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

146 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

1368 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

702 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Kedewasaan Tentang Usia Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

1100 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Selengkapnya (...)

Kata Kunci : usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

PERDATA UMUM/B.1/SEMA 4 2016

4482 — 0

Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Titik Singgung Korupsi dengan Perbuatan Hukum Lainnya Korupsi dan Perkara Perdata

Kata Kunci : Korupsi dan perkara perdata

PIDANA KHUSUS/A.6/SEMA 4 2016

1663 — 0

Dalam hal terjaditindak pidana/korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksasecara perdata, maka putusan Perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3Perma No. 1 Tahun 1956.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak Amar Putusan

Kata Kunci : Mut'ah; Nafqah Iddah; Nafqah anak; nafkah; penambahan nafqah

AGAMA/14/SEMA 3 2015

2086 — 0

Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknyadiikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yangditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak Amar Putusan

Kata Kunci : Mutâah; Nafqah Iddah; Nafqah Anak; nafkah; nafqah madliyah; pasca perceraian

AGAMA/1/SEMA 1 2017

3874 — 0

Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untukmemberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, makapembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

Kata Kunci : jaksa pengacara negara; jaksa kuasa BUMN

PERDATA UMUM/1.g/SEMA 7 2012

1980 — 0

Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero) karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)Catatan:Rumusan kamar ini telah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan Intervensi Atas Sita Jaminan

Kata Kunci : Gugatan Intervensi atas Sita Jaminan

PERDATA UMUM/16/SEMA 7 2012

1580 — 0

Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Sanksi Pemecatan Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan

Kata Kunci : Sanksi Pemecatan; Penggunaan Surat Telegram Panglima TNi dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan; Surat Telegram;

PIDANA MILITER/B.2/SEMA 1 2017

1655 — 0

Surat Telegram Panglima TNI No. ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangPencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI No.STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukanmerupakan dasar hukum bagi Judex ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hak Uji Materiil Keabsahan Permohonan

Kata Kunci : Keabsahan Permohonan;

TATA USAHA NEGARA/G.5/SEMA 7 2012

1362 — 0

1. Permohonan Atas Peraturan yang Telah Diajukan Permohonan Pengujian SebelumnyaPermohonan HUM yang telah diputus "NO", karena telah lewat waktu, apabila diajukan kembali maka harus dinyatakan tidak dapat diterima "NO", karena ne bis in idem.2. ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Penyitaan Penyitaan terhadap Aset Negara

Kata Kunci : Penyitaan; Aset negara

PIDANA UMUM/A.4/SEMA 3 2015

2320 — 0

Dalam hal adapermohonan izin penyitaan terhadap aset negara maka Ketua Pengadilan Negeridapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal aset negara tersebut merupakan alatuntuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penentuan Kerugian Keuangan Negara Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : Perubahan SEMA No. 7 Th. 2012; Nilai Kerugian Keuangan Negara

PIDANA/6/SEMA 3 2018

7598 — 0

Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pelaksanaan Putusan Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia Berdasarkan Prinsip Syariah

Kata Kunci : Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia berdasarkan Prinsip Syariah

PERDATA UMUM/B.8/SEMA 4 2016

1119 — 0

Pelaksanaan ekseksui hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN

Kata Kunci : Kompetensi Absolut PTUN

TATA USAHA NEGARA/C.1/SEMA 4 2016

3348 — 0

Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara:a) Berwenangmengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.b) Berwenangmengadili perbuatan melanggar hukum oleh ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Identitas Para Pihak dalam Surat Kuasa Khusus

Kata Kunci : surat kuasa

PERDATA UMUM/1.c,d/SEMA 7 2012

3678 — 0

Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pemeriksaan di Persidangan Sifat persidangan untuk perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual namun penuntut umum tidak mendakwakan delik kesopanan

Kata Kunci : sidang tertutup untuk umum, delik kesopanan, muatan kekerasan seksual

PIDANA/2/SEMA 05 2021

2261 — 0

Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimanadimaksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung muatankekerasan seksual dan Penuntut Umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan(Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP), dengan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hak Uji Materiil Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011 Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011 terhadap Perundang-Undangan Sebelum 2011

Kata Kunci : Keberlakuan; Perma No. Tahun 2011; Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011;

TATA USAHA NEGARA/G.5/SEMA 7 2012

2108 — 0

a) Perma No. 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturanperundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukansebelum dikeluarkannya Perma tersebut berlaku ketentuan Perma sebelumnya, ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Penentuan Status Barang Bukti Penentuan Status Barang Bukti Kendaraan Yang Tidak Diketahui Pemiliknya

Kata Kunci : Penentuan Status Barang Bukti; Barang Bukti; Penentuan Status; Kendaraan; Kendaraan Yang Tidak Diketahui Pemiliknya;

PIDANA MILITER/A.2.b/SEMA 3 2018

1117 — 0

Barang bukti kendaraan bermotor hasiltindak pidana pencurian ataupenadahan tidak dibenarkan dinyatakan dirampas untuk negara dengan alasantidak diketahui pemiliknya. Majelis Hakim harus menyatakan barangbukti tersebut dikembalikan kepada yang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Putusan bij Verstek

Kata Kunci : putusan bij Verstek

PERDATA UMUM/A.1.a/SEMA 3 2015

1135 — 0

Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Objek Gugatan/Permohonan

Kata Kunci : Objek Gugatan; Permohonan;

TATA USAHA NEGARA/C.3/SEMA 4 2016

6772 — 0

a) Pascaberlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objekgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi :1) Penetapantertulis dan/atau tindakan faktual.2) Dikeluarkanoleh ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pembuktian Kedudukan Orang Terdekat dan Keluarga yang dimaksud Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pembuktian Perkara Perceraian

Kata Kunci : Perceraian

PERDATA UMUM/16.3/SEMA 7 2012

1284 — 0

a) Berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cek cok terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 Tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Panggilan Kepada Para Pihak

Kata Kunci : Panggilan dan pemberitahuan putusan;panggilan kepada para pihak;relaas panggilan;jurusita

AGAMA/5.a-b/SEMA 1 2017

1568 — 0

Apabilajurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihakberperkara, maka relaas panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah,kemudian relaas yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopidan ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

5306 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

8201 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

8056 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

8797 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

7172 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

9373 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

6960 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

7278 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

7741 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 10-01-2021 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 23-01-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor API Test 123

Tanggal 11 Januari 2021 —
196 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Upload : 21-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2024

1. UNTUNG TAMSIL, S.SOS., M.SI., 2. YOHANA DIAN HINDOM, SE., MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK;;
393 — 582 — Berkekuatan Hukum Tetap

Upload : 19-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2024

1. ABDUL FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., 2. Dr. Ir. PETRUS KASIHIW, M.T VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;;
381 — 383 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
2038 — 1485 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 05-09-2023 — Upload : 21-12-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 September 2023 — PUTRA KELANA alias KELANA bin NURSAM (almarhum)
137 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
3018 — 5255 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
2865 — 7060 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
2787 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
2916 — 1865 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
2596 — 1220 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
1863 — 565 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
1873 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
4287 — 2795 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
3622 — 1481 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
3552 — 1094 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
7615 — 92200 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
3815 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish