Direktori Putusan

Putus : 02-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 2 Mei 2024 — ABDUL MUIS lawan PT. PADASA ENAM UTAMA
43 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 14-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 14 Mei 2024 — PT SEMBADA SENNAH MAJU lawan EDI PARMONO
33 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 28-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 28 Mei 2024 — FREDERIKUS M. BAUNSELE lawan PT. TUMBUH BERSAMA SEHAT
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 29-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 29 Mei 2024 — PT REXINK CHEMINDO INDONESIA lawan ROBY INDRADIAN
33 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 21-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 21 Mei 2024 — DEWA BAGASA SILALAHI lawan PT ANUGERAH WICAKSANA dan PT INDUSTRI KARET DELI
30 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 28-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 28 Mei 2024 — PT SINARMAS MULTIFINANCE lawan M. NUR HIDAYANTO
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
36 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 27 Mei 2024 — PT RIAU LINGGA INDRASAKTI lawan GUNTAR MEDI dan PT CIPTA KRIDA BAHARI
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — HAMID HUSEIN, S.H VS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN KPH. JAPTO S. SOERJOSOEMARNO, S.H;;
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/TF/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT DAYA SAKTI;;
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — 1. HJ. MUSRIFAH., 2. HJ. HALIDAH VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA., 2. PARTINI, SKK;;
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 K/TUN/TF/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — 1. PT KURINDO ALAM GLOBAL., 2. PT SINAR ASIH SUMBER MAKMUR VS BUPATI HALMAHERA TENGAH;;
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 27 Mei 2024 — KETUA YAYASAN IZZATUNA PALEMBANG lawan HENDRAWAN MOHAMMAD ILYAS, DKK (12 ORANG)
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/TF/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. RICOBANA ABADI VS KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT;;
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. WINDUMAS INTI NIAGA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;;
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT GUNUNG BERKAT UTAMA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;;
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 27 Mei 2024 — LIESMA MAYWARNI SIREGAR, S.E., M.Si., Ak. CA lawan BADAN PEMBINA HARIAN (BPH) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK VS KOPERASI UNIT DESA TUNAS MUDA DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK;;
35 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — ALIANSYAH bin H. SUKRI, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER., II. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;;
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 25-03-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 25 Maret 2024 — ABDUL MALIK, DKK lawan PT. TRANSPACIFIC AGRO INDUSTRY
44 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

3055 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

6015 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

2263 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

1879 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

2808 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

1825 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

1799 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

3109 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

2889 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

1933 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

1976 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

1595 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

1633 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2142 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

3134 — 1567

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

3469 — 2169

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

4295 — 1992

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

3021 — 1651

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

3906 — 5388

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

3270 — 1578

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

288 — 522 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

158 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

282 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

278 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

269 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

109 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

119 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

259 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

248 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

261 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

201 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

565 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Putus : 27-09-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 1084 K/Pid/2023

562 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 362 KUHP

Putus : 03-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3493 B/PK/PJK/2023

535 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak Sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yanng berlaku

Putus : 02-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3681 B/PK/Pjk/2023

476 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 26-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 5850 K/Pid.Sus/2023

179 — 0

Liza Utari, S.H., M.H.

Putus : 06-10-2023— Upload : 06-12-2023

Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2023

548 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap

PERLINDUNGAN ANAK

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pembuktian Kedudukan Orang Terdekat dan Keluarga yang dimaksud Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pembuktian Perkara Perceraian

Putus : 08-08-2023— Upload : 28-08-2023

Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

972 — 993 — Berkekuatan Hukum Tetap

pembunuhan berencana sambo yoshua hutabarat

Selengkapnya (...)

Kata Kunci : Perceraian

PERDATA UMUM/16.3/SEMA 7 2012

1060 — 0

a) Berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cek cok terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 Tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika

Kata Kunci : Kewajiban Melaporkan; Tindak Pidana Narkotika; Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika;

PIDANA MILITER/A.3.b/SEMA 3 2018

648 — 0

Setiap prajurit wajib melaporkan adanya tindak pidana narkotika kepada penegak hukum setempat (DetasemenPolisi Militer setempat), bila tidak memungkinkan, laporan dapat disampaikan kepada Komandan Kesatuan secara hirarkis;Prajurit yangtidak ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Penentuan Status Barang Bukti Penentuan Status Barang Bukti Kendaraan Yang Tidak Diketahui Pemiliknya

Kata Kunci : Penentuan Status Barang Bukti; Barang Bukti; Penentuan Status; Kendaraan; Kendaraan Yang Tidak Diketahui Pemiliknya;

PIDANA MILITER/A.2.b/SEMA 3 2018

891 — 0

Barang bukti kendaraan bermotor hasiltindak pidana pencurian ataupenadahan tidak dibenarkan dinyatakan dirampas untuk negara dengan alasantidak diketahui pemiliknya. Majelis Hakim harus menyatakan barangbukti tersebut dikembalikan kepada yang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Putusan bij Verstek

Kata Kunci : putusan bij Verstek

PERDATA UMUM/A.1.a/SEMA 3 2015

921 — 0

Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Titik Singgung Korupsi dengan Perbuatan Hukum Lainnya Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Lainnya

Kata Kunci : Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain

PIDANA KHUSUS/C.10/SEMA 7 2012

1070 — 0

Dimana letak titik singgung suatuperkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tipikor atau bukan?(vide: Pasal 14 UU Tipikor)Jawab:Pendapat ke-1:Sekalipun modus operandinya masukwilayah peraturan perundang-undangan lain, akan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hak Uji Materiil Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011 Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011 terhadap Perundang-Undangan Sebelum 2011

Kata Kunci : Keberlakuan; Perma No. Tahun 2011; Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011;

TATA USAHA NEGARA/G.5/SEMA 7 2012

1731 — 0

a) Perma No. 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturanperundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukansebelum dikeluarkannya Perma tersebut berlaku ketentuan Perma sebelumnya, ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Peninjauan Kembali Sumpah Atas Bukti Baru (Novum)

Kata Kunci : Sumpah; Sumpah Atas Bukti Baru; Bukti Baru; Novum;

TATA USAHA NEGARA/D.4/SEMA 3 2015

1415 — 0

Dalamhal permohonan peninjauan kembali dalam sengketa Tata Usaha Negara didasarkankarena adanya novum, yang disumpah adalah pihak yang menemukan novum atauPemohon Peninjauan Kembali.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Panggilan Kepada Para Pihak

Kata Kunci : Panggilan dan pemberitahuan putusan;panggilan kepada para pihak;relaas panggilan;jurusita

AGAMA/5.a-b/SEMA 1 2017

1336 — 0

Apabilajurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihakberperkara, maka relaas panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah,kemudian relaas yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopidan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Objek Gugatan/Permohonan

Kata Kunci : Objek Gugatan; Permohonan;

TATA USAHA NEGARA/C.3/SEMA 4 2016

5631 — 0

a) Pascaberlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objekgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi :1) Penetapantertulis dan/atau tindakan faktual.2) Dikeluarkanoleh ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Identitas Para Pihak dalam Surat Kuasa Khusus

Kata Kunci : surat kuasa

PERDATA UMUM/1.c,d/SEMA 7 2012

2941 — 0

Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Sanksi Pemecatan Parameter Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan

Kata Kunci : Sanksi Pemecatan; Parameter Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan; Tambahan Pemecatan;

PIDANA MILITER/D.1/SEMA 3 2015

1239 — 0

Secara yuridislandasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh hakim adalah Pasal 26KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagisebagai Prajurit TNI. KUHP tidak menentukan parameter/ukuran seorang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Surat Kuasa di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Kata Kunci : keberadaan surat kuasa yang digunakan

PERDATA UMUM/1.b/SEMA 7 2012

2941 — 0

Apabila surat kuasa menyebutkan untuk digunakan sampai dengan pemeriksaan peninjauan kembali, tetap diperlukan adanya surat kuasa khusus untuk peninjauan kembali, karena peninjauan kembali bukan peradilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Eksepsi dan Putusan Sela Eksepsi tentang Kompetensi Relatif

Kata Kunci : eksepsi;putusan sela;kompentensi relatif

AGAMA/2/SEMA 7 2012

1676 — 0

Dalamhal adanya eksepsi kompentensi relatif pada prinsipnya harus dibuat putusansela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demihukum (Pasal 136 HIR).

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pemeriksaan di Persidangan Sifat persidangan untuk perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual namun penuntut umum tidak mendakwakan delik kesopanan

Kata Kunci : sidang tertutup untuk umum, delik kesopanan, muatan kekerasan seksual

PIDANA/2/SEMA 05 2021

1685 — 0

Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimanadimaksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung muatankekerasan seksual dan Penuntut Umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan(Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP), dengan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Surat Kuasa yang Dibuat di Luar Negeri

Kata Kunci : Surat Kuasa yang dibuat diluar Negeri

PERDATA UMUM/1.f/SEMA 7 2012

2349 — 0

Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Penerimaan Pemberitahuan Putusan Oleh Perangkat Desa/Kelurahan

Kata Kunci : Penerimaan pemberitahuan putusan oleh perangkat desa;Penerimaan pemberitahuan putusan oleh perangkat kelurahan

AGAMA/2/SEMA 4 2014

674 — 0

Bagaimanabila pemberitahuan isi putusan kasasi disampaikan melalui kepala desa/lurahakan tetapi yang menerima perangkat desa/kelurahan?JawabPemberitahuanisi putusan kasasi tersebut tetap sah.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Jinayat Kompetensi absolut

Kata Kunci : Jarimah, Qanun Nomor 6 Tahun 2014, mahkamah syar'iyah

AGAMA/3/SEMA 5 2021

579 — 0

Tindak pidana (jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan kewenangan mahkmah syar'iyah

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Penentuan Status Barang Bukti Penentuan Status Barang Bukti Senjata Api dan Munisi

Kata Kunci : Penentuan Status Barang Bukti; Barang Bukti; Penentuan Status; Senjata Api dan Munisi;

PIDANA MILITER/A.2.a/SEMA 3 2018

750 — 0

Untuk menentukan status barang bukti senjata api atau munisi, Majelis hakim dapat mendengar keteranganahli persenjataan dan munisidari Dinas Peralatan TNI setempat;Dalam hal barang bukti senjata api dan munisi tersebuttidak dapat lagi digunakan, ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan Prodeo

Kata Kunci : Gugatan Prodeo

PERDATA UMUM/3/SEMA 7 2012

810 — 0

a) Acuan yang digunakan Pasal 237 s.d Pasal 241 HIR/273 s.d 277 RBgb) Gugatan tersebut di daftar dan dicatat dalam buku jurnal dengan demikian mendapat nomor perkara, dengan panjar biaya perkara nihil, kemudian diserahkan ke Ketua Pengadilan/Majelis ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Perceraian Akibat Perceraian

Kata Kunci : Perceraian

PERDATA UMUM/12/SEMA 7 2012

907 — 0

Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), hakim harus menunjuk salah satu dari kedua ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

6773 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

5529 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

6197 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

4383 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

6221 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

7368 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

6083 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

5556 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

5523 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
553 — 535 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
1727 — 3765 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
1534 — 3170 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
1793 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
1824 — 1368 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
1636 — 859 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
1117 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
993 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
2790 — 2134 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
2263 — 1213 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
1714 — 455 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
6404 — 91894 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
2945 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish