Direktori Putusan

Putus	Register	Upload
2023 305850 2022 819366 2021 882170 2020 914348 2019 907002 selengkapnya	2023 256526 2022 803737 2021 853529 2020 883921 2019 866594 selengkapnya	2023 338005 2022 882112 2021 979887 2020 1165354 2019 1606805 selengkapnya

Putusan Mahkamah Agung

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 29-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 29 Maret 2023 — BAYU OKTA SAPUTRA alias BAYU bin TAKAR YANTO;
6 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Putus : 29-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 PK/Pid.Sus/2023

Tanggal 29 Maret 2023 — HERMANTO alias ANTO BURONCONG bin BASIR BURONCONG;
7 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pencurian

Putus : 12-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/Pid/2023

Tanggal 12 April 2023 — NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA bin WAHID Dg. LIWANG;,dk
6 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 30-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 902 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 30 Maret 2023 — DIDI ANDRIANTO bin DEDOT PRAMONO
5 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 11-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1029 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 11 April 2023 — RUDI HARTONO;
6 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perpajakan

Putus : 03-11-2022 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1032 PK/Pid.Sus/2022

Tanggal 3 Nopember 2022 — AMIE HAMID;
8 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 21-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1037 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 21 Maret 2023 — HASBULLAH alias BULLAH;
8 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 21-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1039 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 21 Maret 2023 — AHMAD ILHAM alias MAMAT;
8 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 21-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 21 Maret 2023 — HARDI alias KELING;
8 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG

Putus : 05-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1052 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 April 2023 —
8 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 05-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1060 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 April 2023 — MOH. ARIFIN bin ABDULLAH;
8 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 05-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1061 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 April 2023 — MASNAN LUBIS alias INAN;
8 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 28-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 28 Maret 2023 — DANI bin LUKMANUL HAKIM;
8 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 28-07-2022 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 PK/Pid.Sus/2022

Tanggal 28 Juli 2022 — RICHO FERNANDO alias RICAT bin SUYATNA;
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 16-08-2022 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 888 PK/Pid.Sus/2022

Tanggal 16 Agustus 2022 — SAINAL ABIDIN alias SAINAL bin ACCE;
9 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 29-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 754 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 29 Maret 2023 — SAMSUL BAHRI ROKAN;
9 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Putus : 11-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 PK/Pid.Sus/2023

Tanggal 11 April 2023 — KHAIRUDI HAZFIN SIREGAR, S.T.;
8 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus

Putus : 13-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 PK/Pid.Sus/2023

Tanggal 13 April 2023 — W A L I;
8 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pencurian

Putus : 12-04-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/Pid/2023

Tanggal 12 April 2023 — RONI RAHMANSYAH bin RADIANTO;
9 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penadahan

Putus : 28-03-2023 — Upload : 31-05-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/Pid/2023

Tanggal 28 Maret 2023 — HOIRUL ANSORI alias IRUL bin ILHAM;
8 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

572 — 1374

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

742 — 2290

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

584 — 1088

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

562 — 1030

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

675 — 1805

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

584 — 1033

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

521 — 496

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

747 — 4986

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

604 — 447

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

640 — 1131

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

614 — 957

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

583 — 978

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

542 — 1062

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

1038 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

2088 — 1292

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

2285 — 1718

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

2520 — 1490

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

1902 — 1337

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

2336 — 4125

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

2150 — 956

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 15-12-2022— Upload : 30-03-2023

Putusan Nomor 5385 B/PK/PJK/2022

221 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap

CV DIFA PRATAMA JAYA

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 11-01-2023 — Putus : 08-02-2023— Upload : 30-03-2023

Putusan Nomor 296 K/Pid.Sus/2023

205 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 21-09-2022— Upload : 30-03-2023

Putusan Nomor 4172 K/Pid.Sus/2022

195 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap

korupsi; kerugian negara

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 31-10-2022 — Putus : 16-01-2023— Upload : 30-03-2023

Putusan Nomor 6222 B/PK/PJK/2022

170 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CIKARANG LISTRINDO, TBK

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 28-02-2023— Upload : 29-03-2023

Putusan Nomor 24 B/PK/PJK/2023

160 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT BETON INDOTAMA SURYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 01-09-2022— Upload : 13-03-2023

Putusan Nomor 3877 K/Pid.Sus/2022

208 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 21-10-2022 — Putus : 22-11-2022— Upload : 22-12-2022

Putusan Nomor 596 K/TUN/KI/2022

491 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR VS MISNAWATI BINTI KABUL, DK;;

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 27-05-2021— Upload : 08-11-2022

Putusan Nomor 233 PK/Pdt/2021

757 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap

kekhilafan atau kekeliruan

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 18-08-2022— Upload : 08-11-2022

Putusan Nomor 3213 K/Pid.Sus/2022

577 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 03-08-2022— Upload : 07-11-2022

Putusan Nomor 2754 K/Pid.Sus/2022

547 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap

Narkotika Golongan I

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 24-08-2022— Upload : 07-11-2022

Putusan Nomor 908 K/Pid/2022

557 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap

Penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP)

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 17-02-2020— Upload : 10-10-2022

Putusan Nomor 148 K/Pid/2020

643 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap

pembunuhan berencana

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 20-06-2022 — Putus : 18-08-2022— Upload : 10-10-2022

Putusan Nomor 3641 B/PK/PJK/2022

592 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT. BOROBUDUR OTO MOBIL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 24-03-2021— Upload : 19-08-2022

Putusan Nomor 1027 B/PK/PJK/2021

781 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT AMAN JAYA PERDANA

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 14-09-2020— Upload : 18-08-2022

Putusan Nomor 398 K/TUN/2020

800 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap

LARANGAN PENERIMAAN SISWA BARU

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 02-09-2021— Upload : 18-08-2022

Putusan Nomor 329 K/TUN/TF/2021

909 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap

PMH PEJABAT PEMERINTAHAN

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 15-06-2022— Upload : 16-08-2022

Putusan Nomor 459 PK/Pid.Sus/2022

828 — 123

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 24-03-2022— Upload : 16-08-2022

Putusan Nomor 109 K/Ag/2022

910 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H.,

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 07-06-2022— Upload : 16-08-2022

Putusan Nomor 2162 K/Pid.Sus/2022

885 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 14-06-2022— Upload : 16-08-2022

Putusan Nomor 2055 K/Pid.Sus/2022

829 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Selengkapnya (...)

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Para Pihak Pihak Tergugat dalam Gugatan Pengosongan Rumah Dinas

Kata Kunci : Gugatan Pengosongan Rumah Dinas

PERDATA UMUM/B/SEMA 1 2017

966 — 0

a) Gugatan Pengosongan yang diajukan oleh Pemerintah terhadap mantan Pejabat atau ahli warisnya, yang menguasasi rumah dinas/jabatan milik negara, terdaftar atas nama Kementerian/Lembaga Negara baik pusat maupun daerah, tanpa persetujuan Pemerintah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Penyitaan Praperadilan atas Penyitaan

Kata Kunci : Upaya praperadilan; penyitaan

PIDANA UMUM/B.5/SEMA 7 2012

852 — 0

Berdasarkanketentuan Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 bahwa terhadap perkara-perkaraPraperadilan tidak dapat diajukan kasasi apalagi Peninjauan Kembali. Putusannyaadalah Tidak Dapat Diterima (NO F);TerhadapPraperadilan tentang Penyitaan, maka ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Upaya Hukum Kasasi

Kata Kunci : Kasasi

PERDATA UMUM/A.1/SEMA 4 2014

694 — 0

a) Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi terkait Kewenangan Mengadili (Absolut/Relatif)Dalam hal tergugat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara yang diajukan dan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Perceraian Akibat Perceraian

Kata Kunci : Perceraian

PERDATA UMUM/12/SEMA 7 2012

618 — 0

Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), hakim harus menunjuk salah satu dari kedua ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Alasan-alasan Perceraian Indikator Broken Marriage

Kata Kunci : alasan perceraian; broken marriage; KDRT; gugatan cerai

AGAMA/4/SEMA 4 2014

1030 — 0

Gugatancerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (brokenmarriage) dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.<!--[if ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Pemidanaan Dalam Perkara Perikanan

Kata Kunci : Pemidanaan dalam perkara perikanan

PIDANA UMUM/A.3/SEMA 3 2015

590 — 0

Dalam perkara IllegalFishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa (yang merupakan WNA ed) hanya dapatdikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan Prodeo

Kata Kunci : Gugatan Prodeo

PERDATA UMUM/3/SEMA 7 2012

549 — 0

a) Acuan yang digunakan Pasal 237 s.d Pasal 241 HIR/273 s.d 277 RBgb) Gugatan tersebut di daftar dan dicatat dalam buku jurnal dengan demikian mendapat nomor perkara, dengan panjar biaya perkara nihil, kemudian diserahkan ke Ketua Pengadilan/Majelis ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Dapat Tidaknya Dakwaan Subsidiaritas diperiksa Sebagai Dakwaan Alternatif

Kata Kunci : Dakwaan subsidiaritas diperiksa sebagai dakwaan alternatif

PIDANA UMUM/C.3/SEMA 7 2012

1412 — 0

a) KUHAP menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yangberwenang membuat surat dakwaan.b) Dakwaan subsidiaritas tidak dapat dibacasebagai dakwaan alternatif.c) Dalam dakwaan subsidiaritas harus dibuktikanprimair lebh ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan Rekonvensi

Kata Kunci : Gugatan Rekonvensi

PERDATA UMUM/6/SEMA 7 2012

2818 — 0

a) Tentang gugatan rekonvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi, kecuali terhadap: 1. Kalau Penggugat konvensi ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Tentang Pengajuan PK oleh Penasihat Hukum

Kata Kunci : Pengajuan Peninjauan Kembali

PIDANA UMUM/A.5 dan 6/SEMA 7 2012

907 — 0

Filosofinya: Kuasa dalam hukum pidana tidak mewakilitetapi mendampingi, jadi Pemohon PK harus hadir. Pada prinsipnya kehadiran Pemohon PK dan Jaksa adalahkeharusan, kecuali terdapat pelanggaran HAM sebagai jalan tengah untukkasus-kasus kecil. ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK atas Putusan Praperadilan

Kata Kunci : PK terhadap putusan praperadilan

PIDANA UMUM/1/SEMA 4 2014

576 — 0

Peninjauan kembali terhadap praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Penerimaan Pemberitahuan Putusan Oleh Perangkat Desa/Kelurahan

Kata Kunci : Penerimaan pemberitahuan putusan oleh perangkat desa;Penerimaan pemberitahuan putusan oleh perangkat kelurahan

AGAMA/2/SEMA 4 2014

468 — 0

Bagaimanabila pemberitahuan isi putusan kasasi disampaikan melalui kepala desa/lurahakan tetapi yang menerima perangkat desa/kelurahan?JawabPemberitahuanisi putusan kasasi tersebut tetap sah.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Penentuan Status Barang Bukti Penentuan Status Barang Bukti Senjata Api dan Munisi

Kata Kunci : Penentuan Status Barang Bukti; Barang Bukti; Penentuan Status; Senjata Api dan Munisi;

PIDANA MILITER/A.2.a/SEMA 3 2018

491 — 0

Untuk menentukan status barang bukti senjata api atau munisi, Majelis hakim dapat mendengar keteranganahli persenjataan dan munisidari Dinas Peralatan TNI setempat;Dalam hal barang bukti senjata api dan munisi tersebuttidak dapat lagi digunakan, ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Kesusilaan Penerapan hukum terhadap prajurit TNI pelaku homoseksual/lesbian

Kata Kunci : homo seksual, lesbian

MILITER/1/SEMA 10 2020

1667 — 550

Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Pensiun Hak pekerja/buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan memperoleh haknya

Kata Kunci : Pekerja, Pensiun, hak pekerja, diperkejakan kembali

PERDATA/2.b.1 /SEMA 5 2021

735 — 0

Pekerja/buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja dengan pengusaha pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan telah mendapatkan hak-hak pensiunnya, maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh hanya berhak atas uang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Jinayat Kompetensi absolut

Kata Kunci : Jarimah, Qanun Nomor 6 Tahun 2014, mahkamah syar'iyah

AGAMA/3/SEMA 5 2021

337 — 0

Tindak pidana (jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan kewenangan mahkmah syar'iyah

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perkawinan Poligami Poligami tanpa izin pengadilan

Kata Kunci : Tanpa izin pengadilan, nafkah zaujiyyah

AGAMA/1.F/SEMA 2 2019

384 — 0

Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beri'tikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyyah, harta bersama, dan waris

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Kedewasaan Umum

Kata Kunci : kedewasaan

PERDATA UMUM/11/SEMA 7 2012

1450 — 0

Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Harta Produktif

Kata Kunci : pembagian harta warisan; harta produktif; hukum faraidh; azas ijbari

AGAMA/18/SEMA 7 2012

34 — 0

Bolehkahpembagian harta warisan menyimpangi ketentuan hukum faraidh? Harta warisansemula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (hartaproduktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waristersebut menjadi ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pelimpahan Berkas Akibat hukum pelimpahan berkas perkara terhadap pemeriksaan praperadilan

Kata Kunci : pelimpahan berkas. praperadilan

PIDANA/3/SEMA 05 2021

748 — 0

Dalam perkara tindak pidana korupsi, sejak dilimpahkan/diregister perkara pokok ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkannya ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

3026 — 6872

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

2569 — 4294

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

2852 — 13100

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

3447 — 3188

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

3200 — 9107

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

3711 — 25905

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

3029 — 30997

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

3214 — 20800

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

3367 — 3320

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
214 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
286 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
1391 — 1103 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
1105 — 478 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
3053 — 90387 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
1591 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021

Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
2031 — 1552 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 27 Agustus 2019 — PATRIALIS AKBAR
3636 — 3029 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 April 2019 — GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
3049 — 1616 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Putusan ini merupakan putusan di tingkat kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan meniadakan pidana denda. Terdakwa adalah pejabat pada Dinas Pendidikan yang berposisi sebagai ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — Zonial Pajri, SH bin Jak Umar, Dk
2773 — 1257 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — MASRIAL bin SAHYUN
2803 — 1513 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit. Dalam pelaksanaan kegiatan, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam belanja alat-alat kesehatan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 Juli 2019 — Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS
3408 — 2403 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 2 Desember 2019 — IDRUS MARHAM
3450 — 2749 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan

Putus : 14-08-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2182 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 14 Agustus 2019 — AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;
2554 — 1139 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan anak buahnya. Terdakwa sebagai Kepala Distrik Biak Kota merupakan penanggung jawab pembagian dan penyaluran Raskin agar tepat sasaran kepada ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap

Putus : 24-09-2019 — Upload : 06-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 24 September 2019 — IRMAN GUSMAN, SE., MBA;
3503 — 2964 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) didakwa karena melakukan tindak pidana suap menyuap sebagaimana dirumuskan Pasal 12 huruf b UU Tipikor dalam kasus distribusi gula impor untuk daerah Sumatera. Pengadilan Tindak ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 11-03-2019 — Upload : 21-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 11 Maret 2019 — AGUS WANDY AH bin ABD AZIES HUDAIN;
2560 — 879 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan sebelumnya Pengadilan Negeri Makassar. Baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 17-06-2019 — Upload : 21-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 17 Juni 2019 — DIA UDINI, S.Pd., M.M. bin MANSYUR
2139 — 1185 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tingkat pertama di mana Terdakwa dinyatakan bersalah. Putusan pada tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Putus : 31-07-2019 — Upload : 20-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1993 K/PID.SUS/2019

Tanggal 31 Juli 2019 — Ir. GAMPANG WIRANTO, MM
2416 — 1215 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak MA dengan pertimbangan ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 08-07-2019 — Upload : 20-02-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 8 Juli 2019 — ASAI Bin SIYAN
2147 — 979 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Perkara ini berhubungan dengan pengalokasian Dana Desa yang merugikan keuangan negara yang dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Di tingkat pertama, perkara ini diadili pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-12-2019

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/PID.SUS/2019

Tanggal 9 April 2019 — LUANNA WIRIAWATY
2252 — 883 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : iktikad buruk; cek kosong

5/Yur/Pid/2018

4724 — 0

Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yangtidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagaipenipuan

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan

Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan

2/Yur/Pid/2018

5676 — 0

Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan

Yurisprudensi Waris WasiatWajibah

Kata Kunci : pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama;

1/Yur/Ag/2018

5669 — 0

Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang tidak beragama islam.

Yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian

Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum;

4/Yur/Pdt/2018

7535 — 0

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi Waris Tuntutan pengembalian harta warisan

Kata Kunci : Subyek Penggugat; Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara;

2/Yur/Pdt/2018

7462 — 0

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris.

Yurisprudensi Waris Ahli Waris Pengganti

Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti

2/Yur/Ag/2018

4172 — 0

Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari pewaris menjadi ahli waris pengganti.

Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah

Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan

3/Yur/Ag/2018

3567 — 0

Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja

Kata Kunci : Penghitungan Upah Proses

1/Yur/PHI/2018

4456 — 0

Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan Kesengajaan

Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;

3/Yur/Pid/2018

3486 — 0

Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Itikad baik; itikad buruk

4/Yur/Pid/2018

6430 — 0

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukanpenipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan,kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus

Kata Kunci : Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding Arbitrase; Arbitrase Nasional;

1/Yur/Arbt/2018

3508 — 0

Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding keMahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolakpermohonan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa; PABN, APBD, pencairan pembayaran proyek; proyek yang belum selesai;

1/Yur/Kor/2018

3347 — 0

Pembayaran proyeksebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhiunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhisyarat-syarat:1) Terdapat keadaanyang memaksa sehingga pekerjaan tersebut ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Putusan

Kata Kunci : Petitum; gugatan dalam mata uang asing; konversi mata uang;

1/Yur/Pdt/2018

3988 — 4132

Petitum untuk membayar sejumlahuang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukankonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saatpembayaran dilakukan.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat Perlindungan Hukum

Kata Kunci : kekeliruan putusan; Keputusan Tata Usaha Negara; Cara yang sah; iktikad baik

1/Yur/TUN/2018

3909 — 0

Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak bolehmerugikan kepentingan pihaklain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK;Perjanjian Kredit

1/Yur/Perkons/2018

3521 — 0

Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggunganmaupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Yurisprudensi Waris Waris Adat

Kata Kunci : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender

3/Yur/Pdt/2018

6650 — 0

Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Arbitrase Pembatalan Arbitrase

Kata Kunci : Peninjauan Kembali dalam putusan Arbitrase, Pembatalan Arbitrase; Arbitrase Nasional

2/Yur/Arbt/2018

2789 — 0

Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agungadalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali

Yurisprudensi Hukum Pidana Pembunuhan Unsur Kesengajaan

Kata Kunci : Niat Menghilangkan Nyawa; Kesengajaan; organ vital;

1/Yur/Pid/2018

4017 — 0

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhiapabila pelaku menyerang korban dengan alat,seperti senjata tajam dan senjata api,di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut,dan kepala.

Yurisprudensi Tanah Hak MIlik Atas Tanah

Kata Kunci : Sertifikat Ganda; Kewajiban menarik kantor pertanahan sebagai turut tergugat;

5/Yur/Pdt/2018

7304 — 0

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanahyang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalahsertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Kepegawian Pemberhentian Pegawai

Kata Kunci : pilihan hukum; kaidah hukum substantif; kaidah hukum formal

2/Yur/TUN/2018

3988 — 0

Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Rumusan Rakernas Bidang Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Kata Kunci : Sengketa TUN Pemilu

RAKERNAS/2012/TUN/1

2062 — 0

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu1.Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili sengketa TataUsaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pemeriksaan Saksi

Kata Kunci : tidak semua saksi perlu diperiksa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/2

1429 — 1187

Dalam tindak pidana korupsi tidak harus semua saksi diperiksa kalau memang ternyata diantara saksi-saksi itu terdapat kesamaan keterangan, hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlah saksi yang diajukan.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

1350 — 1184

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

1414 — 2292

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Sita Sita Persamaan

Kata Kunci : sita persamaan, gugurnya sita persamaan,

RUMUSAN RAKERNAS/2007/PERDATA/II

1686 — 0

a. Meskipun dalam Rv sita persamaan hanya dapat diletakan terhadap barang-barang bergerak, tetapi dalam perkembangan dan kebutuhan praktik diterapkan juga terhadap barang tetap.b. Pengadilan penerima delegasi dapat langsung meletakan sita persamaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Serta Merta

Kata Kunci : putusan serta merta

RAKERNAS/2012/PERDATA/1-10

3721 — 3701

1. Bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipunputusan belum berkekuatan hukum tetap,bahkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Izin Penyitaan

Kata Kunci : izin sita, izin penggeledahan perkara Tipikior

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/3

1557 — 1389

Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenangan perpanjangan penahanan (perkara Tipikor) sebelum pelimpahan berkas perkara adalah berlaku KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilan dimana terjadi peristiwa pidana ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan harta bersama, perkawinan di luar negeri

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/21

1427 — 2572

Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut telah didaftar di PPN Jakarta Pusat.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19

1563 — 1633

Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : putusan kasasi/pk tidak mencantumkan terdakwa ditahan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/6

1538 — 1224

Dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali apabila tidak mencantumkan atau menyatakan terdakwa ditahan atau tetap berada di dalam tahanan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum apa lagi dalam putusan Peninjauan Kembali, pemohonnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

1413 — 1282

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia sebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Parate Eksekusi

Kata Kunci : parate eksekusi

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.2

1512 — 0

Ada dua pendapat terkait parate eksekusia. Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan atas permohona pemenang lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBgb. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengosongan secara langsung, melainkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16

1417 — 1367

Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus

Kata Kunci : sistem retributf dalam pemidanaan tipikor, larangan menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja dalam tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/11

1429 — 2427

Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistem retributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jera oleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Teleconference

Kata Kunci : teleconference, pemeriksaan saksi

RAKERNAS/2005/PIDANA/2

1407 — 0

Keterangan saksi yang diperiksa melalui teleconference dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan apabila tata cara pemeriksaannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : menetapkan putusan MA non eksekutable

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/7

1483 — 1336

Bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menetapkan non eksekutable terhadap putusan putusan Mahkamah Agung RI. yang berkekuatan hukum tetap. Hakim yang menetapkan semacam itu dapat dikategorikan sebagai telah melakukan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : penjatuhan pidana oleh putusan PK tidak boleh melebihi putusan sebelumnya

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/15

1396 — 2343

Putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan semula (vide pasal 266 (3) KUHAP.);

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : perkara di-split harus diberi tanda

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/9

1336 — 1301

Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang di-splits, pengadilan pengaju harus memberikan tanda khusus atau penjelasan baik disampul maupun di dalam pengantarnya.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga

Kata Kunci : alas hak perlawanan terhadap eksekusi; perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.1

1586 — 0

Ada dua pendapat tentang perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketigaa. Perlawanan terhdap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi dapat juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti: Hak Pakai, ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : penahanan adalah diskresi hakim, putusan hakim tidak memerintahkan penahanan tidak batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/5

1905 — 2648

a. Tentang ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP. tidak bersifat imperatif apabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan ... [Selengkapnya]

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Panduan

Putusan Keseluruhan

Putusan Bulan Ini

Putusan Bulan Lalu

Putusan 3 Bulan Terakhir

PERATURAN PERUNDANGAN

KOMPILASI KAIDAH HUKUM

RUMUSAN KAMAR

RESTATEMENT

RUMUSAN RAKERNAS

Direktori

Peradilan

Tahun

Putusan Mahkamah Agung

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

PA BLITAR Nomor 0345/Pdt.G/2023/PA.BL

PA BLITAR Nomor 0357/Pdt.G/2023/PA.BL

PA BLITAR Nomor 0376/Pdt.G/2023/PA.BL