Direktori Putusan

Putus : 02-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 2 Mei 2024 — ABDUL MUIS lawan PT. PADASA ENAM UTAMA
66 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 14-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 14 Mei 2024 — PT SEMBADA SENNAH MAJU lawan EDI PARMONO
49 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 28-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 28 Mei 2024 — FREDERIKUS M. BAUNSELE lawan PT. TUMBUH BERSAMA SEHAT
51 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 29-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 29 Mei 2024 — PT REXINK CHEMINDO INDONESIA lawan ROBY INDRADIAN
44 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 21-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 21 Mei 2024 — DEWA BAGASA SILALAHI lawan PT ANUGERAH WICAKSANA dan PT INDUSTRI KARET DELI
41 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 28-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 28 Mei 2024 — PT SINARMAS MULTIFINANCE lawan M. NUR HIDAYANTO
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
56 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 27 Mei 2024 — PT RIAU LINGGA INDRASAKTI lawan GUNTAR MEDI dan PT CIPTA KRIDA BAHARI
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — HAMID HUSEIN, S.H VS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN KPH. JAPTO S. SOERJOSOEMARNO, S.H;;
43 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/TUN/TF/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT DAYA SAKTI;;
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — 1. HJ. MUSRIFAH., 2. HJ. HALIDAH VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA., 2. PARTINI, SKK;;
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 K/TUN/TF/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — 1. PT KURINDO ALAM GLOBAL., 2. PT SINAR ASIH SUMBER MAKMUR VS BUPATI HALMAHERA TENGAH;;
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 27 Mei 2024 — KETUA YAYASAN IZZATUNA PALEMBANG lawan HENDRAWAN MOHAMMAD ILYAS, DKK (12 ORANG)
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/TF/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. RICOBANA ABADI VS KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT;;
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. WINDUMAS INTI NIAGA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;;
36 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT GUNUNG BERKAT UTAMA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;;
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 27 Mei 2024 — LIESMA MAYWARNI SIREGAR, S.E., M.Si., Ak. CA lawan BADAN PEMBINA HARIAN (BPH) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK VS KOPERASI UNIT DESA TUNAS MUDA DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK;;
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan

Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/TUN/2024

Tanggal 6 Mei 2024 — ALIANSYAH bin H. SUKRI, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER., II. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;;
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 25-03-2024 — Upload : 20-06-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 25 Maret 2024 — ABDUL MALIK, DKK lawan PT. TRANSPACIFIC AGRO INDUSTRY
65 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

3076 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

6090 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

2283 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

1890 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

2823 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

1837 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

1811 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

3137 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

2907 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

1944 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

1989 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

1602 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

1641 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2152 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

3143 — 1567

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

3479 — 2173

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

4309 — 1993

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

3028 — 1653

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

3920 — 5392

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

3278 — 1586

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

303 — 529 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

169 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

346 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

281 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

273 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

115 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

326 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

264 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

232 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

251 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

226 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

268 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

207 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

570 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Putus : 27-09-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 1084 K/Pid/2023

565 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 362 KUHP

Putus : 03-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3493 B/PK/PJK/2023

537 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak Sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yanng berlaku

Putus : 02-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3681 B/PK/Pjk/2023

480 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 26-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 5850 K/Pid.Sus/2023

528 — 0

Liza Utari, S.H., M.H.

Putus : 06-10-2023— Upload : 06-12-2023

Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2023

550 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap

PERLINDUNGAN ANAK

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Perceraian Dengan Alasan Syiqaq

Putus : 08-08-2023— Upload : 28-08-2023

Putusan Nomor 815 K/Pid/2023

981 — 1001 — Berkekuatan Hukum Tetap

pembunuhan berencana sambo yoshua hutabarat

Selengkapnya (...)

Kata Kunci : Perceraian; alasan syiqaq; syiqaq

AGAMA/7/SEMA 3 2015

925 — 0

Penyelesaianperkara perceraian dengan alasan syiqaq menurut Pasal 76 UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, sejak awal diajukangugatan harus ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Pemeriksaan Secara Verstek Dalam Perkara Perceraian

Kata Kunci : perceraian; verstek; proses verstek

AGAMA/3/SEMA 3 2015

1005 — 0

Pemeriksaansecara verstek terhadap Perkara perceraian tetap harus melalui prosespembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkanpemeriksaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Penghitungan Nilai Mata Uang Asing dalam Menentukan Besar Uang Pengganti

Kata Kunci : Penghitungan Mata Uang Asing dalam Besaran Uang Pengganti

PIDANA/5/SEMA 3 2018

731 — 0

Penghitungan nilai mata uang asing untuk menentukan besarnya uang pengganti dilakukan sesuai dengan nilai mata uang asing/kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat tindak pidana dilakukan (tempus delciti)

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Barang Bukti Perbedaan Barang Bukti Putusan Judex Facti dan Tuntutan JPU

Kata Kunci : Perbedaan barang bukti putusan Judex Facti dan Tuntutan JPU

PIDANA UMUM/ A.2/SEMA 7 2012

903 — 0

Dalam hal putusan Mahkamah Agung conformTuntutan JPU sedangkan mengenai barang bukti yang tercantum dalam putusan JudexFacti berbeda dengan barang bukti dalam tuntutan JPU, putusan Kasasi harussesuai dengan barang bukti dalam putusan Judex ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Perlawanan Eksekusi Perlawanan Eksekusi dalam Hak Tanggungan

Kata Kunci : Perlawanan Eksekusi dalam Hak Tanggungan

PERDATA UMUM/7.C/SEMA 7 2012

1823 — 0

Bagi Pemegang Hak tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Alasan Kasasi di Luar Pasal 253 KUHAP

Kata Kunci : Alasan kasasi; Pasal 253 KUHAP

PIDANA UMUM/B.12/SEMA 7 2012

1167 — 0

Perubahan pidana dalam putusan kasasi dengan alasan diluar dari ketentuan Pasal 253 KUHAP, maka amar putusan kasasi adalah tolak perbaikan. Contoh: Salah ketik pasal dalam amar atau salah dalam penyebutankualifikasi delik ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Penentuan Status Barang Bukti Penentuan status barang bukti amunisi aktif yang bukan milik kesatuan TNI

Kata Kunci : barang bukti amunisi aktif

MILITER/4/SEMA 10 2020

830 — 79

Penentuan status barang bukti amunisi aktif yang bukan milik kesatuan, amunisi aktif bukan standar TNI, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Peralatan TNI setempat atas permohonan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Panggilan dan Pemberitahuan Putusan ketentuan sah dan patutnya pemberitahuan dan panggilan sidang ikrar talak atas pihak yang berada di luar negeri

Kata Kunci : sah dan patutnya panggilan luar negeri

AGAMA/4/SEMA 10 2020

1086 — 167

Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri (rogatori) cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Militer Atasan, Militer Bawahan

MILITER/2 /SEMA 2 2019

744 — 0

Militer Atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, bertanggung jawab atas perbuatan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Penjatuhan pidana atas tindak pidana perpajakan

Kata Kunci : tindak pidana perpajakan; pidana kurungan pengganti; terpidana tidak membayar dena

PIDANA/1/SEMA 10 2020

2487 — 911

Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal dua kali dan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Peninjauan Kembali Perkara Perceraian Kewajiban Pengadilan Pengaju

Kata Kunci : Peninjauan Kembali perkara perceraian; PK; kewajiban pengadilan pengaju; akta cerai

AGAMA/5.a & 5.b/SEMA 1 2017

1227 — 0

PengadilanPengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas Perkarapermohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Kehadiran Terpidana pada Sidang Pemeriksaan PK di Pengadilan Negeri Umum

Kata Kunci : Kehadiran terpidana dalam tingkat PK

PIDANA UMUM/A.12/SEMA 7 2012

1308 — 0

Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidanganharus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasihat hukum.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan Perlu Tidaknya Pencantuman Kualifikasi Tindakan Tergugat dalam Amar Putusan

Kata Kunci : Amar Putusan; Perlu Tidaknya Pencantuman Kualifikasi Tindakan Tergugat dalam Amar Putusan;

TATA USAHA NEGARA/G.3/SEMA 7 2012

1036 — 0

Paralel denganketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang PERATUN, kualifikasi pelanggaran didalam penerbitan KTUN oleh Tergugat baik yang bersifat melanggar peraturanperundang-undangan ataupun yang bersifat melanggar AAUPB sebaiknya tidak ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Pasca UU Cipta Kerja Gugatan yang diajukan dan telah diperiksa sebelum terbitnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja

Kata Kunci : Gugatan PHI, UU Cipta Kerja, Ketenagakerjaan

PERDATA/3.a.2 /SEMA 5 2021

2232 — 0

Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pembuktian Kedudukan Orang Terdekat dan Keluarga yang dimaksud Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pembuktian Perkara Perceraian

Kata Kunci : Perceraian

PERDATA UMUM/1.b/SEMA 3 2015

1007 — 0

Pihak keluarga dapat dijadikan saksi dan disumpah sepanjang tidak ada bukti lain. SEMA No. 3 Tahun 2015 - Perdata Umum 1.b.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Biaya Perkara Biaya Perkara Terhadap Terdakwa yang Dijatuhi Pidana Mati atau Penjara Seumur Hidup

Kata Kunci : Pengaturan Biaya Perkara terhadap Putusan Pidana Mati atau Seumur Hidup

PIDANA UMUM/A.3/SEMA 1 2017

2863 — 0

Menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHAPsiapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam halputusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankanpada Negara, dan sesuai pasal 10 KUHP bahwa pembebanan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Dapat Tidaknya Kasasi Meringankan/Memberatkan Pidana

Kata Kunci : Kewenangan tingkat kasasi; berat ringatnya pemidanaan dalam tingkat kasasi

PIDANA UMUM/A.1/SEMA 4 2016

1058 — 0

Dalam hal yang mengajukan kasasi adalah PenuntutUmum sedangkan Terdakwa telah menerima putusan, maka Majelis Hakim Kasasi dapatmempertimbangkan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh JudexFacti kepada Terdakwa apabila terdapat ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Tentang Bunyi Amar Atas Perubahan Pasal yang Menjadi Dasar Putusan

Kata Kunci : Bunyi amar putusan; perubahan pasal yang menjadi dasar putusan

PIDANA UMUM/A.2.C/SEMA 1 2017

915 — 0

Bunyi amar putusan kasasi jika pasaldakwaan yang terbukti berubah pada tingkat kasasi adalah Tolak Kasasi DenganPerbaikan, apabila:1) Terdakwa yang mengajukan kasasi mohon keringanan hukuman, ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kriteria putusan pidana sebagai alasan permohonan peninjauan kembali Pasal 67 huruf b UU MA

Kata Kunci : Putusan Pidana, Alasan PK, kebohongan, tipu muslihat, bukti palsu, baru ditemukan

PERDATA/1.a.2 /SEMA 5 2021

2758 — 0

UU Mahkamah AgungPutusan perkara pidana sebagaimana dimaksud di atas dapat diterima sebagai bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Mahkamah Agung jika putusan perkara pidana tersebut berkekuatan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Gugatan Ne Bis In Idem

Kata Kunci : Gugatan Ne Bis In Idem

PERDATA UMUM/17/SEMA 7 2012

3851 — 0

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak- Status objek perkara ... [Selengkapnya]

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

6103 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

5558 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

5545 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

5574 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

6208 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

4393 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

6251 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

6793 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

7400 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
568 — 549 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
1749 — 3794 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
1553 — 3183 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
1804 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
1840 — 1377 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
1646 — 862 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
1126 — 367 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
1005 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
2804 — 2149 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
2271 — 1218 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
1740 — 465 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
6419 — 91896 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
2958 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish